Usaha Kecil Masyarakat Perlu Genjot

1 aklaten2

PAPARAN RESES : Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir memberi paparan reses di Klaten.(foto: azam adin)

KLATEN – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri prihatin dengan kondisi UMKM sekarang ini. Pandemi Covid-19 menjadikan usaha kecil tersebut tidak bisa berkembang, bahkan ada beberapa usaha mengalami gulung tikar. Penegasan itu disampaikannya di hadapan perwakilan UMKM saat digelar acara serap aspirasi di Klaten, Jumat (20/3/2021).

“Saat ini sedang terpuruk sehingga perlu bantuan dari seluruh elemen baik dari pemerintah maupun dari perbankan,” jelasnya. Pria yang juga politikus PKS ini mengaku sering mendapatkan keluhan UMKM di Jawa Tengah. Bantuan terus diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui anggota Dewan ke para pelaku UMKM di Jawa Tengah agar mereka tetap hidup ditengah pandemi Covid-19,” jelas pria asli Pasar Kliwon Surakarta.

Pria yang juga seorang pengusaha di bidang garmen ini mengatakan sejumlah pelaku UMKM misalnya di bidang fashion, boga, cendera mata dan lain-lain mengaku omzetnya menurun di tengah pandemi Covid-19.

“Covid-19 ini menyasar semua lapisan. Perlu campur tangan pemerintah untuk membantu masyarakat terutama pelaku UMKM di Jawa Tengah,” jelasnya.

Sebagai informasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kota Solo mencatat sebesar 60-70 persen atau 2-3 ribu UMKM di Kota Solo terdampak. Mayoritas UMKM yang terdampak tersebut merupakan binaan Dinkop Solo. Terkendala pada soal modal.(azam/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.