RUANG ASPIRASI: KPID Berperan, Siaran Sehat

IMG20200207150332

SELEKSI KPID. (kiri-kanan) Setyo Irawan, Ferry Wawan Cahyono, dan Ahmad Darodji saat menjadi pembicara dalam acara Ruang Aspirasi membahas soal seleksi Komisioner KPID Jateng, Rabu (12/2/2020). (foto teguh prasetyo)

DEMAK – Pada Februari ini, Provinsi Jateng mulai melaksanakan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Dalam proses seleksi itu, KPID diharapkan dapat berperan lebih saat mengawasi penyiaran di daerah yang lebih sehat.

Hal tersebut menjadi topik utama dalam acara talkshow Ruang Aspirasi dengan tema ‘Peran KPID Mewujudkan Tatanan Penyiaran yang Sehat’, Rabu (12/2/2020). Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono selaku pembicara utama mengaku sangat mendukung kinerja KPID yang berupaya menegakkan regulasi penyiaran sekaligus menciptakan siaran yang sehat.

“Dalam kinerja KPID, harus dijaga betul independen, objektif, dan beretika. Untuk itu, kami selalu mendorong KPID agar bisa mengawasi media penyiaran karena banyak yang berorientasi bisnis dan politis,” kata Politikus Golkar itu.

Ia juga mengatakan sudah semestinya lembaga penyiaran itu menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Sehingga, KPID benar-benar menjaga independensi, objektifitas, dan etika saat melakukan pengawasannya.

“Pada 2020 ini merupakan tahun politik sehingga lembaga penyiaran pun menjadi sorotan. Dalam proses seleksi, DPRD berharap komisioner terpilih nantinya bisa bekerja sesuai regulasi dan mampu meningkatkan kinerja dengan menciptakan inovasi,” harapnya, sembari menambahkan memilih (komisioner) itu bukan asal-asalan tapi didasarkan atas kompetensi dan integritas. 

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jateng Setyo Irawan juga mengatakan proses seleksi itu diawali dengan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) KPID 2020. Soal pengawasan penyiaran, koordinasi dilakukan antara Diskominfo dan KPID.

“Untuk saat ini, sembari menunggu selesainya proses seleksi Komisioner KPID, kami melakukan perpanjangan jabatan komisioner yang sebelumnya sehingga tidak ada kekosongan dalam pekerjaan KPID,” kata Setyo.

Lebih Selektif

Soal seleksi, Ahmad Darodji selaku Pansel KPID Jateng mengatakan sebelumnya pihaknya sudah melakukan konsultasi ke KPI Pusat, studi banding ke diskominfo provinsi lain. Usai melaksanakan kegiatan tersebut, pansel menggelar focus group discussion (FGD) dan setelah itu baru pengumuman pendaftaran calon komisioner ke masyarakat.

“Ada seleksi administrasi, psikologi, wawancara, kemudian dilaporkan ke DPRD. Secara lengkap, persyaratannya bisa dilihat di website diskominfo. Pada akhir Maret, ada pengumuman lolos administrasi. Diharapkan, pada Mei mendatang selesai,” kata Ahmad. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.