SOAL BUMDES. Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyoroti soal BUMDes di Kantor Setda Kabupaten Banjarnegara, Selasa (20/12/2022). (foto bintari setyawati)
BANJARNEGARA – Banjarnegara terkenal mempunyai peringkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Salah satu upaya untuk menekannya yakni dengan pengelolaan BUMDes.
Hal itu menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng untuk memonitoring pelaksanaan anggaran BUMDes yang digelontorkan di Kabupaten Banjarnegara. Dalam diskusi di Kantor Setda Kabupaten Banjarnegara, Selasa (20/12/2022), Komisi A didampingi Dispermasdes Provinsi Jateng.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Tri Mulyantoro menilai BUMDes merupakan garda terdepan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kedatangan kami ingin mengetahui sudah sejauh apa pengelolaan BUMDes di Banjarnegara?,” tanyanya.
Menjawabnya, Kepala Dispermasdes PPKP Kabupaten Banjarnegara Hendro Cahyono menjelaskan BUMDes merupakan usaha yg digalakkan untuk menambah PADes Banjarnegara. “Tiap tahun ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelola BUMDes yang dibiayai oleh Provinsi. Kami sangat berterimakasih dan kami berharap bantuan itu terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara,” ujar Hendro.
Menanggapinya, Anggota Komisi A Wakhid Jumali mengingatkan pemkab untuk memperhatikan lapangan pekerjaan melalui BUMDes. Khususnya untuk kaum muda di Banjarnegara.
“Banyak anak muda merantau. Padahal harusnya anak muda ikut membangun perkembangan desa karena yang melanjutkan peningkatan ekonomi adalah anak-anak muda itu. Jadi, BUMdes tidak hanya menitikberatkan profit desa untuk mendapatkan pendapatan saja tapi bagaimana setiap desa bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bisa anak muda berkembang dan meningkatkan desa untuk mengentaskan kemiskinan Banjarnegara,” terangnya.
Senada, Juli Krisdianto selaku Sekretaris Komisi A juga menyampaikan untuk meningkatkan peran BUMdes bisa menggunakan proposal yang jelas. Tujuannya agar dananya jelas untuk apa dan tepat sasaran.
“Besok lagi mungkin bisa minta proposal supaya dananya jelas dan tidak ada kekhawatiran. Kalau ada proposal usahanya jelas, dananya nanti untuk apa, berapa yang dibutuhkan. Karena, saat ini kita kasih bantuan seperti lempar jumroh saja, tidak tahu untuk apa, dananya kemana,” jelas Juli.
Anggota Komisi A lainnya, Soetjipto juga menginginkan, peringkat kemiskinan Banjarnegara menurun. “Semoga melalui BUMDdes dan kerjasama Pemkab Banjarnegara bisa mendorong kinerja BUMDdes sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di Banjarnegara,” kata Soetjipto. (bintari/ariel)
