GROBOGAN – Dalam rangka memonitoring dan evaluasi kinerja Bank Jateng pada 2025, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran Direksi Bank Jateng Cabang Purwodadi, Rabu (14/1/2026). Diskusi itu juga diikuti Kepala Bank Jateng Cabang Demak dan Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro.
TEMANGGUNG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) untuk melakukan pengukuran ulang di seluruh ruas jalan milik provinsi. Langkah itu krusial guna menjamin validitas data dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Standardisasi Jalan Provinsi.
JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT Jamkrida Jakarta, Senin (12/1/2026) guna memperkuat strategi penjaminan daerah. Tujuannya, menyerap inovasi Jamkrida Jakarta untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng.
YOGYAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DI. Yogyakarta, Senin (12/1/2026). Tujuannya, studi banding mengenai muatan materi naskah akademik dan draft Raperda tentang Garis Sempadan.
JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambangi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Senin (12/1/2026). Tujuannya untuk mengonsultasikan kejelasan proses pemekaran wilayah Kabupaten Brebes dan Banyumas yang hingga kini masih terganjal kebijakan moratorium nasional.
JAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (12/1/2026). Langkah itu ditempuh guna menghimpun masukan strategis untuk Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng bersama Dinas PU Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Provinsi Jateng mematangkan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi. Konsultasi yang digelar bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (12/1/2026), menghasilkan sejumlah poin krusial terkait fungsi kelayakan teknis yang wajib diakomodasi dalam regulasi baru tersebut.
JAKARTA –Â Bencana ekologis yang terjadi di Sumatera menuntut Pemerintah Daerah melakukan langkah penyelamatan lingkungan. Salah satunya dengan menyusun raperda soal pengelolan hutan.
GROBOGAN – Cuaca buruk yang kerap terjadi baru-baru ini menuntut semua pihak untuk melakukan kesiapan mitigasi bencana. Dalam hal ini, Komisi E DPRD Provinsi Jateng meninjau kesiapan lembaga/ dinas teknis menghadapi resiko bencana, salah satunya ke BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Grobogan, Kamis (8/1/2026).
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Balai Pengelolaan Jalan DPU Bina Marga & Cipta Karya (BMCK) Wilayah Surakarta, Kamis (8/1/2026). Tujuannya, mematangkan penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda tentang Garis Sempadan.
JEPARA – Persoalan lahan kritis di Jateng, yang kini tersebar luas mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan, menjadi sorotan Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Berkaca pada rentetan bencana alam yang terjadi belakangan ini, Komisi B mendesak optimalisasi penanganan lingkungan hidup melalui penguatan regulasi.
KUDUS – Dalam monitoring kinerja keuangan BUMD jasa perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat angka kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) masih tinggi. Seperti di PT. BPR BKK Kudus (Perseroda), rasio NPL pada 2025 sebesar 12,89%.
