Perlunya Penguatan SMK di Jateng
SOAL SMK. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Disdikbud Provinsi Kaltim di Kota Samarinda, Senin (11/5/2026), membahas soal pengelolaan pendidikan menengah. (foto rahmat yasir widayat)
SAMARINDA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng terus mendorong penguatan pendidikan vokasi agar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) benar-benar siap memasuki dunia kerja. Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka pengangguran yang justru berasal dari lulusan sekolah kejuruan di Jateng.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan bertukar pengalaman pengelolaan pendidikan menengah bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026). Saat berdiskusi dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda, Komisi E mempelajari berbagai kebijakan pendidikan yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas SDM.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mengatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari pengelolaan pendidikan di Kaltim, khususnya pada jenjang SMA dan SMK. Menurut dia program pendidikan gratis yang diberikan Pemprov Kaltim mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi salah satu perhatian utama. Selain itu, pengembangan sekolah unggulan dan penerapan SMK berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga dinilai menarik untuk dikaji lebih lanjut.
“Meskipun tidak apple to apple, banyak hal yang didapat dari Pemerintah Kalimantan Timur dalam pengelolaan pendidikan khususnya SMA dan SMK,” ujarnya seusai pertemuan.
Dalam forum diskusi yang berlangsung di Ruang Mahakam Kantor Disdikbud Provinsi Kaltim, Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim Armin Roberto menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya membangun kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program unggulan pendidikan. Salah satunya melalui Program Pendidikan Gratis atau Gratispol yang mencakup pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Bahkan, mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah juga tetap memperoleh dukungan beasiswa.
“Semua dijamin kalau kuliah di perguruan tinggi di Kaltim gratis. Kalau kuliah di luar Kaltim, ada beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri,” kata Armin.
Selain program pendidikan gratis, Kaltim juga mengembangkan sekolah unggulan. SMA Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi dan pada tahun ini berhasil mengantarkan 30 siswa melanjutkan pendidikan ke universitas luar negeri.
Sekretaris Disdikbud Provinsi Kaltim Rahmat Ramadhan menjelaskan rendahnya angka pengangguran lulusan SMK di Kaltim tidak lepas dari penguatan kompetensi dan sertifikasi bagi siswa. Menurut dia mayoritas lulusan SMK di Kaltim melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Program Gratispol, sementara sebagian lainnya langsung terserap ke dunia kerja.
“Kami mencetak kompetensi besar-besaran dengan sertifikasi kompetensi. Pada 2025, kami membantu 68 konsentrasi keahlian untuk sekitar 24 ribu siswa yang dibiayai pemerintah provinsi,” jelas Rahmat.
Ia menyebut masa tunggu lulusan SMK di Kaltim untuk memperoleh pekerjaan rata-rata hanya sekitar 2,9 bulan setelah lulus. Tak hanya itu, sebanyak 21 SMK negeri di Kaltim juga telah ditetapkan sebagai BLUD. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah sehingga dapat mengembangkan unit usaha dan meningkatkan produktivitas pendidikan.
“SMK BLUD hari ini masih menyelesaikan tata kelola. Kami akan menerbitkan peraturan kepala daerah terkait tata kelola 21 BLUD SMK yang ada di Kaltim,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Provinsi Kaltim Surasa memaparkan sejumlah program vokasi berbasis industri dan pertanian yang tengah dikembangkan di daerahnya. Mulai dari pengolahan pisang organik menjadi tepung untuk kebutuhan industri medis, pengelolaan lahan sawit oleh sekolah hingga pengembangan komoditas nanas untuk ekspor ke Arab Saudi dan Korea Selatan.
Ia mengakui tantangan utama sektor pertanian adalah rendahnya minat generasi muda. Karena itu, pendekatan industrialisasi pertanian terus didorong agar lulusan SMK lebih tertarik masuk ke sektor tersebut.
“Anak-anak kita belum siap di bidang pertanian sehingga kita siapkan industrialisasi bidang pertanian,” ujarnya.
Membandingkannya dengan Jateng, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng M. Dipa Yustia Pasa menyoroti kondisi di Jateng yang memiliki jumlah lulusan SMK besar tapi belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Menurut dia pesatnya industrialisasi di Jateng juga memunculkan tantangan tersendiri antara mengejar investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Permasalahannya kalau di Jateng, lulus SMK itu mau kerja di mana. Mungkin bisa langsung kita kirim lulusan ke Kaltim,” kata Dipa.
Di sisi lain, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Robberto Agung Nugroho menilai kondisi Jateng dan Katim memang berbeda, terutama dari sisi jumlah penduduk dan jumlah sekolah. Ia menjelaskan Jateng memiliki sekitar 1.500 SMK dengan mayoritas sekolah swasta, sedangkan Kaltim hanya memiliki sekitar 188 SMK sehingga pengelolaannya relatif lebih mudah dikendalikan. Meski demikian, Robberto menegaskan peluang kerja sama antara kedua daerah tetap terbuka, terutama dalam penguatan pendidikan vokasi dan pengembangan kompetensi lulusan.
“Terkait kolaborasi, saya sangat sepakat nanti kita kaji mana saja yang bisa dikerjasamakan. Bagian mana Jateng yang kesulitan, nanti Kaltim bisa bantu ataupun sebaliknya,” tandasnya. (teguh/red.)
