setwan jateng

  • REMBUG JATENG 2026: Dibidik Jadi Episentrum Ekonomi Baru, Jekuti-Banglor Siap Tancap Gas

    KUDUS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sarif Abdillah menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jateng. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan ‘Rembug Pembangunan Provinsi Jateng 2026’ untuk wilayah Jekuti (Jepara, Kudus, Pati) dan Banglor (Rembang, Blora) yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026).

  • DPRD & Pemprov Jateng Dorong Regulasi Adaptif & Perluasan Jaminan Sosial

    PEKALONGAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026).

  • Batik Berlian Pekalongan Jadi Contoh Perlindungan Pekerja Rentan

    PEKALONGAN – Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah.

  • Tinggi Laka Lantas, APJ & PJU di Jembatan Pokoh Perlu Penambahan

    WONOGIRI – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas Jalan Diponegoro, khususnya kawasan Jembatan Pokoh yang berada di atas Sungai Bengawan Solo. Dewan meminta pemerintah segera menambah Alat Penunjuk Jalan (APJ) dan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengaman jembatan hingga penerangan jalan guna menekan risiko kecelakaan di jalur penghubung Wonogiri–Ponorogo tersebut

  • Dua RSJD Mampu Cetak Pendapatan Positif

    SURAKARTA – Kinerja pendapatan RSJD Arif Zainudin Surakarta dan RSJD Soedjarwadi Klaten mendapat sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Secara umum, pencapaian pendapatan kedua rumah sakit itu dinilai positif, meski masih terdapat sejumlah catatan untuk peningkatan layanan dan optimalisasi potensi pendapatan.

  • Disinkronkan, Aturan Garis Sempadan dengan Aturan di Daerah

    KLATEN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Senin (25/5/2026). Diskusi itu difokuskan untuk menghimpun data teknis, menyelaraskan regulasi hingga mencari solusi atas persoalan pemanfaatan ruang sempadan yang masih kerap menimbulkan pelanggaran di lapangan.

  • Media Lokal Harus Mampu Bertransformasi

    SEMARANG – Puluhan wartawan dan pegiat jurnalisme digital dari berbagai daerah di Jateng berkumpul dalam forum ‘Jateng Media Summit 2026.’ Selama dua hari, Rabu-Kamis (20-21/5/2026), di Hotel Khas, Kota Semarang, mereka berdiskusi dan merumuskan roadmap atau peta jalan media lokal di tengah derasnya arus disrupsi digital dan gempuran media sosial.

  • Masyarakat Perlu Bangun Komunikasi Publik yang Berdampak

    SEMARANG – Arus digitalisasi yang bergerak cepat dinilai telah mengubah wajah komunikasi publik pemerintahan. Di tengah derasnya perkembangan media sosial, teknologi digital hingga kecerdasan buatan, humas pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menyampaikan informasi formal tapi mampu membangun komunikasi yang cepat, akurat dan berdampak bagi masyarakat.

  • Raperda Garis Sempadan, Penataan Ruang yang Berkelanjutan

    CIREBON – Dalam upaya pengawasan perkembangan pertumbuhan ruang dan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng terus mencari masukan dan informasi untuk memperkaya materi dalam pembahasan Raperda Garis Sempadan, salah satunya ke Provinsi Jabar. Ketua Bapemperda Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain mengungkapkan sangat perlunya perda tentang penyelenggaraan garis sempadan di Jateng.

  • Komisi E Diskusi Penanganan Pengangguran di DIY

    YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).