Komisi B Dalami Pariwisata & Pemulihan Hutan Kritis
WISATA HUTAN. Komisi B & Otorita IKN berdiskusi soal pengembangan wisata & tata kelola hutan di Kantor Otorita IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026). (foto erpan)
PENAJAM PASER UTARA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026). Disana, Komisi B disambut Asisten Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursathyasto di Aula Kantor Otorita IKN.
Dalam sambutannya, Bimo menyampaikan apresiasi atas kunjungan pertama Komisi B ke IKN. Ia memaparkan total daratan yang disiapkan dalam pembangunan IKN seluas kurang lebih 252.000 hektare. “Saat ini yang kita bangun baru sekitar 1.000 hektare. Dari total luas daratan yang ada, kami hanya boleh membangun 35% dari total lahan,” jelas Bimo.
Lahan yang dibangun saat ini merupakan bekas hutan industri. Pembangunan IKN tahap 1 mencakup Istana Negara, Kantor Presiden dan Wakil Presiden, hunian tapak menteri, hunian ASN, serta fasilitas penunjang lainnya.
“Dilanjutkan tahap kedua yang mencakup kantor legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang kami lakukan,” katanya, yang juga menyebut para investor sudah menandatangani kerjasama berencana dan mulai membangun pada Semester II Tahun 2026.
Ketua Komisi B, Sri Hartini, mengatakan kunjungan ini menjadi yang pertama bagi komisinya ke IKN. Sesuai tupoksi Komisi B di bidang pariwisata, pihaknya ingin melihat langsung proses pembangunan dan kondisi IKN saat ini.
“Kebetulan kami juga sedang menggagas sebuah raperda tentang penanganan lahan kritis. Kami ingin mengetahui bagaimana Otorita IKN memulihkan hutan yang pohonnya tertebang akibat proses pembangunan,” ujar Sri Hartini, yang juga juga menyoroti pengembangan kawasan wisata di sekitar IKN yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian budaya di IKN.
Menanggapinya, Direktur Kebudayaan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kedeputian Sosial, Budaya, & Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Muhsin Palinrungi menegaskan IKN diharapkan menjadi destinasi wisata internasional. Salah satunya, ekowisata dan wisata kebugaran yang memperhatikan aspek edukasi lingkungan berkelanjutan seperti program penanaman pohon.
Untuk pengembangan wisata, lanjut dia, Otorita IKN sudah berbasis digital agar publik mudah mengakses informasi kepariwisataan. Di sisi ekonomi kreatif, pihaknya menggandeng Bank Indonesia untuk pendampingan dan pelatihan packaging bagi masyarakat lokal.
“Saat ini kami juga sudah menyertifikasi 20 masyarakat lokal menjadi pemandu wisata yang telah kami beri pelatihan,” ungkap Muhsin. (agung/red.)
