Direncanakan, Pembangunan Kantor Banhub di IKN
PENAJAM PASER UTARA – Terkait dengan rencana pembangunan Kantor Badan Penghubung (Banhub) di IKN, Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026). Setibanya disana, Komisi D disambut Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar selaku Deputi Bidang Sarana & Prasarana Otorita IKN, dan Mia Amalia sebagai Deputi Bidang Perencanaan & Pertanahan Otorita IKN.
Saat berdiskusi, Komisi D membahas rencana pembangunan Kantor Banhub Provinsi Jateng di kawasan IKN, termasuk kesiapan infrastruktur, operasional, hingga skema penganggarannya. Dalam hal ini, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah mengatakan pembangunan IKN saat ini telah menunjukkan perkembangan dengan mulai adanya aktivitas perkantoran dan pembangunan berbagai fasilitas pendukung.
“Di IKN sudah ada pembangunan dan aktivitas kegiatan perkantoran. Kehadiran kami di sini terkait program pembangunan di Jateng, khususnya mengenai Banhub Provinsi Jateng di Kaltim, bagaimana operasionalnya, perencanaannya, infrastruktur, sarana dan prasarananya. Apakah sudah termasuk dalam perencanaan Otorita IKN atau belum. Kami juga ingin mengetahui bagaimana penganggaran pembangunan Banhub di IKN,” ujarnya.
Menjawab hal itu, Aswin Grandiarto menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN kini memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, pembangunan difokuskan pada kawasan inti pusat pemerintahan dan bangunan-bangunan eksekutif.
Tahap kedua dilanjutkan dengan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif termasuk jaringan infrastruktur seperti jalan dan pipa air bersih. Ia menambahkan pembangunan tahap kedua juga mencakup pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya dan tetap mengacu pada rencana pembangunan kawasan wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) IKN.
“Aspek pendanaan tahap kedua tidak seluruhnya berasal dari APBN tapi juga melibatkan investor. Di tengah efisiensi anggaran, kami saat ini mengutamakan pembangunan gedung-gedung legislatif,” jelasnya.
Sementara, Sudiro Roi Santoso menyampaikan target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Pada 2028, diharapkan IKN sudah menjadi ibu kota politik yakni telah terdapat kawasan yudikatif dan legislatif selain eksekutif.
Saat ini juga sedang dibangun sarana prasarana pendukung seperti kantor dan hunian. Menurut dia pembangunan IKN saat ini masih berfokus pada kawasan pengembangan tahap pertama seluas 6.671 hektare.
“Mungkin memang ada sedikit keterlambatan tapi target utama kami adalah kawasan yudikatif dan legislatif dapat terbangun pada 2028. Karena efisiensi, yang diprioritaskan lebih dahulu adalah pembangunan kantornya, sedangkan hunian bisa menyusul di tahun berikutnya,” kata Sudiro.
Sementara itu, Mia Amalia menjelaskan konsep pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Luas wilayah IKN mencapai 322 ribu hektare dengan daratan sekitar 252 ribu hektare.
Jaringan biru diharapkan mampu menjadi tampungan air dan fungsi hijau tetap dimaksimalkan. Penanaman pohon juga dilakukan setiap 2 minggu sekali.
Ia menambahkan pemerintah juga merencanakan pembangunan Kodam Maritim untuk Kementerian Pertahanan di kawasan IKN. Terkait badan penghubung daerah, Mia menyebut telah disiapkan kawasan seluas 1,2 hektare di area legislatif.
“Di kawasan tersebut nantinya akan dibangun dua massa bangunan setinggi 14 lantai yang diperuntukkan bagi seluruh provinsi sebagai Kantor Banhub,” ujarnya. (rafdan/red.)
