Samsat Wonogiri Perlu Terus Tingkatkan Layanan Publik

0L7A0883

SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Samsat Wonogiri, Kamis (23/10/2025), membahas soal perkembangan kinerja. (foto setyo herlambang)

WONOGIRI – Dalam kegiatan monitoring ke Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD/ Samsat) Kabupaten Wonogiri, Kamis (23/10/2025), Komisi C DPRD Provinsi menilai kinerja samsat masih perlu ditingkatkan. Terutama, pencapaian dalam penerimaan pajak daerah seperti PKB, BBNKB, PAP, Retribusi Daerah, dan Pajak Alat Berat.

“Kami ingin mengetahui sejauh apa kinerja dan pencapaiannya, termasuk pelayanan dan inovasinya selama ini,” kata Bambang Haryanto Bahrudin, Ketua Komisi C.

Menjawabnya, Kepala UPPD Kabupaten Wonogiri Senen mengakui tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PKB masih rendah. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru.

“Upaya yang dilakukan yakni program ‘Sengkuyung’ bersama Pemkab Wonogiri, penagihan secara door to door melalui pihak ketiga, dan sosialisasi kepatuhan PKB ke SMA/ SMK,” kata Senen.

Datanya mencatat, realisasi PKB pada 2024 sebesar Rp 124,21 miliar atau tercapai 87,45%. Pada 2025 ini atau hingga 30 September 2025, realisasi PKB tercapai Rp 66,53 miliar atau 70,29% dari target yang ditetapkan.

Menanggapi soal upaya-upaya diatas, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Muhammad Afif menilai perlunya evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Hal itu penting dilakukan, mengingat upaya-upaya tersebut masih belum mampu mendongkrak penerimaan pajak.

“Sepertinya perlu ditinjau ulang karena segala upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sampai sekarang masih belum tercapai,” kata Afif.

Menanggapi hal itu, Senen mengaku bahwa pihaknya selama ini sudah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Bahkan, sasaran dalam kegiatan penagihan juga telah tepat sasaran.

“Mungkin karena anggaran dalam sosialisasi masih rendah sehingga masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak,” ujarnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…