CENDERA MATA : Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo menyerahkan cendera mata kepada Sih Utami, Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Kesbangpol DIY.(foto: mentari pagi)
YOGYAKARTA – Toleransi dan kerukunan antarumat di DIY patut dicontoh oleh Provinsi Jateng. Sejauh ini indikator toleransi umat beragama di DIY cukup tinggi. Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo ingin mengetahui strategi Pemprov DIY untuk membuat daerahnya stabil dalam toleransi beragama.
Yogyakarta dikenal dengan tempat dengan keberagaman suku, ras, dan agamanya. Walaupun penduduknya berasal dari berbagai latar belakang, mereka hidup berdampingan dengan damai, menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika.
“Kemajemukan masyarakat di DIY sungguh teristimewa. Antarpenganut agama bisa menghormati satu dengan yang lain saling melengkapi dan mendukung. Kami ingin mengetahui konsep pengembangan toleransi di DIY ini,” ucap Imam saat memimpin rombongan di Kantor Badan Kesbangpol Prov DIY, Kamis (9/1/2025). Turut hadir pada pertemuan itu Wakil Ketua DPRD Jateng Setyo Arinugroho.
Sih Utami, Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Kesbangpol DIY, menjelaskan, bagi siapa pun yang tinggal di Yogyakarta diterima dengan baik. Masyarakat di DIY lanjut dia, sangat menjunjung tinggi falosofi Jawa yakni mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, wajib melu angkrukebi dalam arti berani mawas diri, merasa ikut memiliki, wajib ikut menjaga dan membela.
Kesbangpol DIY berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan organisasi masyarakat (ormas). Sih Utami menekankan pentingnya peran ormas dalam membantu kepentingan masyarakat.
“Keberadaan ormas di Yogyakarta yang benar-benar aktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Kami berharap, dengan adanya perda, eksistensi kerja ormas dapat lebih nyata sehingga masyarakat juga dapat ikut mendukungnya,” ujar Sih Utami.
Haerudin, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, mengakui bahwa program Sinau Pancasila di Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan program yang diterapkan di Yogyakarta, meskipun istilahnya mungkin berbeda. Ia menekankan pentingnya belajar dari Yogyakarta terkait pengelolaan toleransi dan demokrasi.
“Terkait kegiatan toleransi, demokrasi kita masih di bawahnya DIY, masih perlu belajar dari DIY,” ujarnya.
Anggota Komisi A Sumarsono menanyakan bagaimana cara Pemprov DIY menangani kasus seperti klitih, karena tidak cuma di DIY terjadi kasus serupa terjadi di Jawa Tengah sedangkan di sini kasus tersebut sudah hilang.
Terkait dengan kejahatan jalanan ini, lanjut Sih Utami, kami menanganinya dengan program Ibu Memanggil.
“Jadi ibu-ibu atau orangtua menelpon anak-anaknya untuk segera pulang ke rumah untuk meminimalisasi kejahatan jalanan itu merupakan program strategi penanganan kejahatan jalanan dari kami,” jelas Sih Utami
Yogyakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas sosial budaya melalui berbagai strategi, terutama dalam upaya pemeliharaan kerukunan antaragama dan pencegahan kejahatan jalanan. Imam Teguh menegaskan kembali pembinaan ormas, pendidikan Pancasila, dan integrasi nilai budaya dan agama memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera yang dapat ditiru untuk Jateng.(mentari/priyanto)
