Paket Stimulus Bantu UMKM saat Pandemi Covid-19

1 aradio3

DIALOG RADIO : Anggota Komisi C DPRD Jateng Padmasari Mestikajati menjadi narasumber dalam dialog radio.(foto : setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) sangat terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Ada sedikit yang bertahan namun tidak banyak pula yang gulung tikar. Dengan kondisi tersebut, peran pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk bisa menyelamatkan usaha kecil mikro.

Anggota Komisi C Padmasari Mestikajati (kanan)

Hal ini ditegaskan anggota Komisi C DPRD Jateng Padmasari Mestikajati saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung Thomson FM & Kiss FM dengan tajuk “Alokasi Anggaran Untuk Selamatkan UMKM Pada Masa Pandemi” di ruang rapat lantai 4, Gedung Berlian, Kamis (9/07/2020).

Dijelaskannya, Pemprov Jateng terus berupaya menyelamatkan geliat UMKM yang makin meredup. Perlu ada paket stimulus bantuan yang sudah dianggarkan dalam bentuk bantuan bagi yang terdampak covid-19.

Dia juga menyebut banyak UMKM yang harus berhenti produksi dari mulai pengurangan tenaga sampai kehilangan aset modal penggerak. Karena itu saat refocusing anggaran penanganan Covid-19, salah satu yang disiapkan adalah membantu UMKM yang terdampak.

“Belakangan sebelum dampak Covid-19 menyebar UMKM mulai menunjukkan sektor pendapatan yang cukup menjanjikan terutama yang merambah ekspor ke luar negeri. Refocusing anggaran beberapa waktu lalu, banyak anggaran teralihkan untuk menangani pandemi, mulai dari program stimulus bagi tenaga kesehatan sampai bantuan sosial bagi warga yang terdampak. Tentunya, UMKM juga mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi yang terdampak sampai produksinya berhenti total, dengan anggaran Rp 52 miliar bertujuan membantu UMKM binaan dinas-dinas terkait,” terang Padma.

Menanggapi host Dialog Interaktif, Riri Novita apakah semua UMKM yang ada di Jateng dapat tercover secara keseluruhan mengingat pembatasan sosial hampir memakan waktu lebih tiga bulan memaksa banyak sektor industri rumahan gulung tikar.

Menjawab, Padmasari menuturkan bahwa alokasi dana bantuan anggaran yang sudah dikeluarkan dan disebarkan beberapa waktu lalu menarget sektor UMKM yang terdampak terlebih lagi di pertanian dan peternakan. Pendataan dan peruntukan bagi yang mendapatkan program stimulus dikoordinasikan dengan kab/kota dan yang terdaftar sebagai UMKM binaan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata.

Legislatif selain punya peran dalam penganggaran, mereka yang berasal dari dapil masing-masing juga turut mempromosikan produk unggulan daerah lewat media sosial yang penyebarannya begitu masif.

“Tidak semua UMKM dapat tercover dengan baik, bukan berarti alokasi anggaran stimulus tidak mencukupi melainkan pendataan yang dilakukan belum maksimal karena jumlahnya ribuan yang tersebar di kabupaten kota. Di sisi lain, UMKM yang terdampak dirasakan adalah di sektor pertanian dan peternakan yang menyokong kebutuhan pokok. Sektor lain seperti industri garmen dan kerajinan, beberapa mendapatkan bantuan stimulan bagi yang terdaftar binaan dinas terkait,” jelasnya.

Padma juga menekankan stimulan juga diberikan bagi sektor industri rumahan yang memproduksi alat kebutuhan penanganan Covid-19 seperti masker kain, face shield dan alat pelindung diri (APD) yang terverifikasi keamanannya.

“Kami yang duduk di kursi legislatif, juga punya peran membantu mempromosikan produk unggulan daerah lewat peran media sosial,” tambah legislator Fraksi Golkar tersebut.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.