MUSRENBANG VIRTUAL: Bahas Pembangunan Jateng 2022

IMG 20210210 WA0034

Bambang Kusriyanto & Ganjar Pranowo. (foto setyo herlambang)

GUBERNURAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan dan Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Pimpinan Komisi mengikuti acara ‘Pembukaan Masa Musrenbang & Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2022’ secara virtual di Kantor Gubernur, Rabu (10/2/2021). Pimpinan Komisi yang hadir itu diantaranya Ketua Komisi A DPRD Mohammad Saleh, Sekretaris Komisi B Ngainirrichadl, Ketua Komisi C Bambang Haryanto, Ketua Komisi D Alwin Basri, dan Ketua Komisi E DPRD Abdul Hamid.

Dalam laporan pembukaan acara, Pj. Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan musrenbang ini dilakukan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik. Yakni, dengan cara menggabungkan top down planning dan bottom up planning untuk menghasilkan integrated planning.

“Faktor yang dibahas antara lain kemiskinan, daya saing manusia, lapangan pekerjaan, kelestarian lingkungan, kedaulatan pangan, dan kondusifitas wilayah. Dengan memperhatikan faktor tersebut, diharap dapat menumbuhkan perekonomian Jateng,” kata sekda.

Usai memaparkan laporannya, dilanjut dengan sambutan Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Wagub Taj Yasin. Pada kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah hal seperti persoalan ekonomi rakyat, kemiskinan, dan pengangguran selama masa pandemi Covid-19.

“Prioritas pembangunan Jateng 2022 yakni peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM. Untuk itu, perlu percepatan yang didukung inovasi dan kreasi,” kata gubernur.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan arahan kebijakan nasional 2022 secara virtual. Dikatakan, kondisi pandemi ini telah mempengaruhi sejumlah sektor sehingga butuh upaya lebih keras lagi untuk menumbuhkan ekonomi.

“Ada beberapa isu strategis Jateng, beberapa diantaranya soal kemiskinan, kualitas SDM, dan infrastruktur. Kami berharap pemerintah daerah bisa mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan nasional,” kata menteri.

Usai paparan menteri, giliran Ketua DPRD memberikan pendapatnya mengenai rencana pembangunan Jateng 2022. Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD itu, Bambang Kusriyanto mengatakan pembangunan pada 2022 perlu adanya penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi daerah.

“Dengan 3 pokok itu, perlu adanya kerja konkrit untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam penyusunan RKPD, perlu mengacu pada prinsip kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Soal penanganan Covid-19, kata dia, ada kesinambungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti adanya prioritas pemberian vaksin di sektor kesehatan, layanan mutu dan kualitas pendidikan dengan cara penyediaan jaringan internet, penguatan pemerintah desa perlu diperhatikan di sektor pemerintahan, di sektor perekonomian perlu penguatan investasi-perdagangan-pariwisata-pertanian, di sektor keuangan perlu optimalisasi bankeu-pajak-aset-retribusi, sektor pembangunan masih dihadapkan pada persoalan masih rendahnya infrastruktur, dan untuk sektor kesejahteraan masih berkutat dengan masih tingginya angka kemiskinan.

“Saya berharap pokok-pokok pikiran DPRD itu bisa jadi acuan dalam penyusunan RKPD,” kata Bambang Kribo, sapaan akrabnya.

Usai sambutan secara maraton itu, acara dilanjutkan dengan diskusi musrenbang yang dimoderatori oleh Akademisi Undip Semarang Teguh Yuwono. Dalam diskusi itu, Taj Yasin diminta memberikan arahan pembahasan.

“Salah satu pokok bahasannya yakni capaian musrenbang dalam penurunan kemiskinan menjadi upaya bersama sehingga kita perlu merumuskan solusinya,” kata putra dari ulama tersohor Indonesia KH. (Alm) Maimoen Zoebair itu.

Menanggapi hal itu, Alwin Basri mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan masyarakat atau sistem padat karya. Karena, hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Seyogyanya, dana operasional dalam pemeliharaan infrastruktur seperti jalan pemberiannya jangan sepotong-potong karena juga berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat,” kata Alwin.

Sebagai informasi, acara ‘Pembukaan Masa Musrenbang & Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2022’ itu diikuti sejumlah kepala daerah, pejabat forkompinda, dan elemen masyarakat secara virtual. Seperti tokoh, akademisi, pimpinan lembaga, ormas, LSM, dan pejabat lainnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.