DIALOG RADIO: Pilkada, Junjung Persatuan dan Kesatuan

1 ayudi2

NARASUMBER. Sejumlah narasumber DPRD Jateng dan KP2KKN menjadi narasumber dalam dialog parlemen, Kamis (21/11/2019).(Foto: Azam Adin)

SEMARANG – Anggota DPRD Prov Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan saat digelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di Jawa Tengah tahun 2020 mendatang.

Anggota DPRD Prov Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto . Menurutnya semangat yang harus dibangun sejak awal dalam penyelenggaraan Pemilukada ini adalah persatuan.

Yudi Indras Wiendarto

“Ini semangat kita, kita berharap dengan adanya pemilihan langsung ini, kita bisa memunculkan pemimpin yang bisa menyatukan seluruh elemen. Saat ini belum dimulai, jangan dibikin keruh,” ungkap politikus Partai Gerindra itu menanggapi rumor yang beredar mengenai biaya yang harus dikeluarkan selama pemilihan oleh peserta pemilu. Kamis (21/11//2019).

Berkaca dari pemilu sebelumnya, lanjut Yudi, ada beberapa peraturan yang menjadi celah untuk ada perilaku dari peserta menghabiskan anggaran. Salah satunya adalah Peraturan KPU No 33/2018 yang membolehkan peserta pemilu memberikan uang transport tidak lebih dari Rp 50 ribu.

“Kalau satu Kab/kota berpenduduk katakanlah 1,2 juta. Untuk menang dia butuh 50 persen plus satu berarti Rp 600 ribu plus satu. Maka untuk uang trasnport sudah Rp 30 miliar sendiri. Ada yang perlu kita perbaiki, ini adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu kita jalani,” katanya.

Menanggapi adanya peluang untuk melakukan tindak korupsi, Aktifis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto memandang perlu adanya peraturan yang tegas mengenai money politik. Isu yang beredar mengenai biaya 30 miliyar itu apakah semuanya untuk money politik, karena biaya politik yang lain juga masih ada jadi perlu dibedah isu itu.

“Kalau bicara tentang money politik, penyelenggara saat ini juga kebingungan. Karena satu sisi tidak boleh, tetapi sanksi tegas terhadap pelaku tidak ada. Dan yang bisa membuat itu melalui peraturan, dan itu kewengan dari pejabat politik. Jadi kami minta tolong, ini untuk kebaikan kita sebagai bangsa,” Katanya.

Dialog Parlemen di Radio Elshinta menghadirkan Anggota Komisi A DPRD prov Jateng sekaligus dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Haryanto, Anggota Komisi E DPRD Prov Jateng dari Fraksi Gerindra Yudi Indras, serta aktivis KP2KKN Jateng Ronny Maryanto.(azam/priyanto)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.