Cakupan Vaksinasi di Brebes Masih Rendah

IMG 20220304 WA0047

SOAL VAKSINASI. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Pemkab Brebes di Pendopo Kabupaten, Jumat (4/3/2022), membahas program percepatan vaksinasi. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

BREBES –  Program percepatan vaksinasi guna menekan penyebaran Covid-19 harus terus diupayakan. Himbauan itu disampaikan Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat melihat masih rendahnya capaian vaksinasi di Kabupaten Brebes hingga menduduki posisi kedua terendah.

Dalam diskusi bersama Bupati Brebes Idza Priyanti dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Sri Gunadi Parwoko di Pendopo Kabupaten, Jumat (4/3/2022), Anggota Komisi E DPRD Provinsi Umar Utoyo meminta agar tahapan pemberian vaksin kedua di Brebes lebih digenjot. Karena, cakupan vaksinasi untuk dosis pertama sudah memenuhi angka capaian dari pemerintah. 

“Hal itu cukup menjadi perhatian serius karena ketertinggalan tersebut harus segera ditangani, bahkan sampai vaksin ketiga (booster). Untuk itu, Kabupaten Brebes harus lebih bergerak terjun ke masyarakat,” kata Umar.

Ia juga berharap ada sinergi antar instansi dalam percepatan vaksinasi tersebut. “Kami dari Komisi E ingin Brebes saling bekerjasama antar OPD, terjun di keramaian dan bergerak pada jam sibuk masyarakat atau melakukan inovasi yang mampu menggerakkan hati masyarakat untuk vaksin,” kata Politikus Gerindra itu.

Anggota Komisi E, Endrianingsih, juga menyarankan pemerintah kabupaten sebaiknya bisa bekerjasama dengan kelompok masyarakat agar semua ikut berpartisipasi. “Dengan begitu, pencapaian vaksin dapat terpenuhi sehingga menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.

Senada, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Ina Hadiannala juga menyarankan agar dinkes mulai merangkul kelompok agama. “Kelompok agama, misalnya pengajian kebanyakan terdiri dari para lansia. Itu bisa menjadi jembatan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi pentingnya vaksin,” kata legislator PPP itu.

Sementara, dalam sambutannya, Idza Priyanti menjelaskan pemerintah kabupaten selalu melakukan pergerakan maksimal guna mencapai cakupan vaksin yang memuaskan. Salah satu upayanya yakni terjun ke fasilitas populer masyarakat untuk menyediakan vaksin. Selain itu, pihak dinkes sudah melakukan upaya dengan door to door.

“Kita juga selalu terjun langsung untuk aksi vaksin tersebut dan bekerjasama dengan banyak kelompok. Misalnya Kelompok PKK, program 1 ibu 1 keluarga, jadi berpencar mengajak mengantarkan untuk vaksin. Bahkan, hari libur pun kami tetap bergerak,” kata Idza. (tyas/ariel)

Berita Terkait

  • Bahas Data Kasus Covid-19 di Kudus & Jepara

    JEPARA – Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Provinsi Jateng menyoroti mengenai sinkronisasi data dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, pansus membahas persoalan tersebut ke beberapa daerah seperti di Kabupaten Jepara dan Kudus, belum lama ini.

  • KPPI Targetkan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    GEDUNG BERLIAN – Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jateng, Ida Nur Saadah memimpin rapat kaukus di Kantor DPRD Provinsi Jateng, Rabu (24/11/2021). Dalam rapat tersebut diawali oleh pembacaan Surat Keputusan (SK) SOTK KPPI Provinsi Jateng sekaligus perkenalan pengurus periode baru. Salah satu pokok bahasannya yaitu rencana dari KPPI Jateng dalam meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan Jawa Tengah di bidang politik.

  • Amankan Aset Jateng, Dewan Pantau SMKN 2 Kendal

    KENDAL – SMKN 2 Kabupaten Kendal saat ini masih menghadapi kendala dalam pembangunan business center. Pasalnya, pembangunannya menjadi terhambat karena aset berupa tanah itu masih bermasalaha dalam hal status kepemilikannya.

  • Masyarakat Perlu Diberi Pemahaman Digitalisasi Penyiaran

    SURAKARTA – Pemerintah perlu dengan serius dan kontinu untuk menyosialisasikan digitalisasi penyiaran kepada masyarakat. Harapan itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Jateng M Yunus saat menjadi narasumber dalam Dialog Aspirasi : Digitalisasi Penyiaran di Jateng” disiarkan secara langsung dari Stasiun TATV Surakarta, Selasa (19/10/2021).

  • Netralitas ASN di Sukoharjo Jadi Perhatian Serius

    SUKOHARJO – Menghadapi pemilu serentak pada 17 April 2019, Komisi A DPRD Jateng meminta bawaslu lebih menggenjot upaya pengawasannya. Seperti disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Selasa (9/4/2019), upaya pengawasan tidak hanya praktik money politics (politik uang) tapi juga persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN).