BPR BKK Jateng Cabang Sragen Perlu Tekan NPL

20240130134236 IMG

RASIO NPL. Komisi C DPRD Provinai Jateng berdiskusi dengan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) membahas soal capaian kinerja keuangan. (foto soni dinata)

SRAGEN – Sejumlah BPR BKK masih didera permasalahan tingginya angka non-performing loans (NPL/ kredit macet). Seperti saat Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau kinerja PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sragen, Selasa (30/1/2024).

Dalam kegiatan itu, Komisi C melihat rasio NPL (gross) masih tinggi yakni 10,78% pada Desember 2023. Angka itu mengalami kenaikan karena pada Desember 2022 rasio NPL masih 6,77%.

“Kredit macet terbesar terjadi saat ada pengusaha swasta yang kesulitan dalam pembayarannya. Kami mengakui kondisi itu terjadi karena kami tergiur dengan agunan fisik yang seolah meyakinkan,” kata Heri Supriyanto, Pemimpin PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sragen, kepada Komisi C saat berdiskusi.

Ia juga mengatakan, dalam hal penyaluran kredit, sebenarnya tidak ada yang angkanya besar. Hanya saja, jumlah debitur yang macet sangat banyak sehingga berkontribusi dalam rasio NPL.

“Disini kreditnya tidak yang terlalu besar atau kecil, paling besar cuma Rp 700 juta dan lainnya sekitar Rp 500 juta hingga Rp 300 jutaan. Yang membuat macet karena jumlah yang ‘minjem’ dan yang macet banyak,” ungkapnya.

Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengaku apresiatif dengan capaian kinerja selama ini. Pasalnya, Cabang Sragen mampu menjadi peringkat kedua aset tertinggi dari 28 cabang BPR BKK Jateng.

“Kami bangga karena punya aset kantor milik sendiri, kemudian dari sisi kinerja aset keuangan BPR BKK Jateng Cabang Sragen jadi peringkat kedua dan dari sisi kinerja kredit peringkat ketujuh se-BPR BKK Jateng,” kata Sriyanto.

Soal masih tingginya rasio NPL, ia meminta pihak BPR BKK Jateng Cabang Sragen lebih hati-hati dan teliti lagi dalam hal agunan. Diharapkan, pihak bank dapat memperhatikan faktor kredibilitas setiap pengajuan agunan tersebut.

“Dalam penyaluran kredit, setiap agunan harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pesannya.

Data BPR BKK Jateng Cabang Sragen menyebutkan, pada Desember 2022 aset sekitar Rp 191,72 miliar, dana masyarakat (damas) Rp 183,27 miliar, kredit Rp 89,36 miliar, dan laba (sebelum pajak) Rp 7,89 miliar. Pada Desember 2023, capaian asetnya sebesar Rp 190,71 miliar, damas Rp 183,98 miliar, kredit Rp 91,13 miliar, dan laba (sebelum pajak) Rp 6,24 miliar.

Untuk rasio NPL (gross) pada Desember 2022 sebesar 6,77%. Angka itu naik menjadi 10,78% pada Desember 2023. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.