Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

IMG

BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng membahas kinerja keuangan Bank Jateng Cabang Karanganya, Senin (20/7/2026). (foto ashar alhadi)

KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

Dalam kunjungan kerja selama 2 hari, Senin-Selasa (20-21/7/2026), Komisi C melakukan evaluasi terhadap Bank Jateng Cabang Karanganyar dan Sukoharjo. “Kami ingin melihat pada capaian laba, penyaluran kredit, kualitas aset hingga pengelolaan likuiditas sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja perseroan. Bank Jateng merupakan bank daerah yang sebenarnya memiliki fundamental keuangan yang kuat. Kami dalam fungsi pengawasan ingin mengetahui sampai dimana perusahaan ini mengembangkan dirinya sesuai target pendapatan yang diraih,” jelasnya.

Di Cabang Karanganyar, Komisi C mencatat sejumlah indikator yang belum memenuhi target. Hingga Juni 2026, laba bersih baru mencapai Rp 30,58 miliar atau 78,61% dari target Rp 38,90 miliar, dengan pertumbuhan laba terkontraksi 7,23% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyaluran kredit juga baru terealisasi 95,34% dari target, sementara kredit konsumtif mengalami penurunan 1,43% secara tahunan.

IMG

Menanggapi hal itu, Pihak Manajemen Bank Jateng Cabang Karanganyar menyatakan kondisi fundamental perusahaan tetap sehat. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) yang terjaga rendah di angka 0,71%. Manajemen juga menegaskan komitmennya mendukung sektor produktif melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3.001 pelaku UMKM dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp 657,81 miliar.

Sementara itu, evaluasi terhadap Cabang Sukoharjo menunjukkan tantangan yang lebih besar. Komisi C mencatat laba turun 34,36% dibanding tahun sebelumnya dan baru mencapai 57,10% dari target. Pendapatan operasional juga melemah 15,44%, sedangkan pertumbuhan kredit hanya 0,43% dengan realisasi 95,62% dari target yang ditetapkan.

Komisi C juga menyoroti melemahnya penghimpunan dana murah akibat penurunan giro sebesar 22,47 %, sementara deposito justru meningkat tajam hingga 112,95% yang berpotensi meningkatkan biaya dana. Di sisi lain, LDR masih tinggi di level 122,26% dan rasio kredit bermasalah (NPL) naik dari 0,62% menjadi 1,12% sehingga memerlukan langkah antisipatif meski masih berada di bawah ambang batas OJK.

IMG

Selain aspek keuangan, DPRD juga meminta Bank Jateng Cabang Sukoharjo meningkatkan diversifikasi penyaluran kredit yang masih didominasi sektor rumah tangga sebesar 41,20%. Komisi C menilai pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, dan industri perlu diperbesar agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komisi C turut meminta manajemen menyajikan ukuran yang lebih jelas terkait dampak digitalisasi terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas SDM dan jaringan layanan, serta memastikan tren penurunan laba tidak mengganggu kemampuan Bank Jateng mempertahankan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan kinerja Bank Jateng sebagai salah satu penopang utama PAD di Jateng.

Selain aspek bisnis, Anggota Komisi C Asrar menyoroti komitmen Bank Jateng dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR). “Sebagai bank milik daerah, kontribusi Bank Jateng tidak hanya diukur dari laba dan dividen tapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program sosial. Kinerja keuangan maupun pelaksanaan CSR menjadi bagian penting dalam memastikan Bank Jateng tidak hanya mampu mempertahankan kontribusi terhadap PAD tapi juga menjalankan fungsi sosialnya sebagai bank milik pemerintah daerah yang berperan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Asrar.

IMG

Menanggapinya, manajemen Bank Jateng Cabang Sukoharjo menjelaskan pada 2026 telah mengalokasikan Program Pengentasan Kemiskinan & Kebencanaan (PPKK) senilai Rp 2,29 miliar. Program tersebut difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat respons terhadap kebencanaan, dan mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara, Bank Jateng Cabang Karanganyar menyampaikan bahwa program CSR diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Program itu mencakup dukungan di bidang pendidikan, sosial, kebencanaan, pengembangan UMKM hingga penyediaan fasilitas publik dengan tujuan menciptakan manfaat sosial jangka panjang dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. (ashar/red.)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi