LIHAT PEMANTAUAN : Komisi E melihat ruang pemantauan aktivitas Gunung Merapi milik BPPTKG.(foto: priyanto)
YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Jateng berharap setelah pertemuan dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) upaya mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) terkait kebencanaan geologi Gunung Merapi bisa lebih terpadu.
Kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Merapi di Jateng berada di tiga kabupaten yakni Boyolali, Klaten, dan Magelang. Dengan begitu luasnya kawasan yang masuk KRB Gunung Merapi di Jateng maka peran BPBD menjadi penting.
“Di Jateng saja ada tiga kabupaten. Daerah tersebut harus bersinergi dalam upaya penanggulangan kebencanaan geologi Gunung Merapi,” ucap Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz saat memimpin rombongan berkunjung ke Kantor BPPTKG Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Kota Yogyakarta, Selasa (5/10/2021). Dalam kesempatan itu Komisi E diterima Kepala BPPTKG Hanik Humaidah di ruang pertemuan.
Dalam penjelasannya, Hanik mengungkapkan mulai per 4 Januari 2021 aktivitas Gunung Merapi berstatus level III atau siaga. Sebagai instansi yang memantau gunung api di perbatasan Jateng-DIY itu, pihaknya selalu memberikan laporan seminggu sekali kepada daerah seperti Pemkab Boyolali, Klaten, Magelang, serta Sleman (DIY), dan otoritas Bandara Adisutjipto.
Dalam kurun waktu delapan bulan ini, kerap kali Merapi memuntahkan guguran lava pijar. Bahkan belum lama ini Senin (4/10/2021), muncul guguran lava pijar sejauh satu kilometer ke arah barat daya. Setidaknya Merapi mengalami 52 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-32 mm selama 16-118 detik. Lalu tujuh kali gempa embusan dengan amplitudo 4-9 mm selama 10-40 detik.
Guguran lava dan awan panas Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah sektor selatan-barat daya, yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Apabila terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak gunung.
“Aktivitasnya tetap siaga, pun masyarakat yang bermukim di KRB III diminta tidak lengah,” ucapnya.
Anggota Komisi E Endrianingsih bertanya mengenai keterlibatan komunitas atau para sukarelawan. Pentingnya keterlibatan mereka untuk memudahkan sosialisasi maupun penanganan saat terjadi bencana.
Hanik mengungkapkan, pihak sudah menjalin hubungan dengan para komunitas milik BPBD masing-masing daerah. Mereka juga dilibatkan dalam sosialiasi termasuk pelatihan mengenai kebencanaan.(cahyo/priyanto)
