RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Perda APBD 2021 Disahkan

IMG 20201014 WA0026

SAHKAN APBD. Bambang Kusriyanto didampingi Ferry Wawan Cahyono & Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Ganjar Pranowo didampingi Taj Yasin menandatangani berita acara pengesahan Perda APBD Jateng 2021, Rabu (14/10/2020). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Perda tentang APBD Jateng 2021 kini telah digedok. Hal itu tampak saat Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta persetujuan dan mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir fisik dan virtual, Rabu (14/10/2020).

Usai persetujuan tersebut, Bambang dan Gubernur Ganjar Pranowo yang didampingi Wagub Taj Yasin menandatangani berita acara pengesahan APBD Jateng 2021. Setelah membubuhkan tandatangannya, para anggota dewan yang hadir secara fisik menyambutnya dengan tepuk tangan.

“Kami (DPRD) mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan Gubernur. Karena, dengan kerjasama itu, pembahasan APBD tersebut dapat selesai cepat. Hal itu juga bisa membantu kepentingan untuk daerah-daerah lain. Dan, semuanya itu juga semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jateng,” katanya, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Sementara dalam sambutannya, Ganjar Pranowo juga mengaku sangat apresiatif dengan kinerja yang telah dilaksanakan dewan tersebut. Ia sendiri mengakui Raperda APBD 2021 yang telah disetujui itu anggarannya masih terdampak Covid-19.

“Perhatian dan catatan-catatan dari DPRD tadi bagus antara lain soal kesehatan agar kita tetap responsif pada pandemi ini. Catatan lainnya, perlunya perhatian kepada UMKM. Untuk itu, saya berterima kasih,” kata Ganjar seusai rapat paripurna.

BENAHI BUMD

Ganjar juga mengaku senang dengan perhatian/ catatan yang diberikan DPRD terhadap kinerja BUMD. Karena, menurut dia, sampai sekarang masih ada BUMD milik pemprov yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ada yang menarik tadi, catatan yang cukup bagus. Menurut saya ini kritik yang bagus, menampar evaluatif tapi saya senang yakni soal performance BUMD yang kurang baik,” ujarnya.

Diakui, ada beberapa BUMD yang perlu dikelola/ ditata dengan lebih baik lagi kapasitas dan manajemennya. Namun, khusus untuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), perlu pengalihan atau pemfokusan kembali (refocusing) anggaran investasinya, mengingat masih rendahnya performance kinerja BUMD tersebut.

“Anggaran untuk investasi disana (SPJT) yang tidak berjalan baik direkomendasikan (oleh DPRD) untuk diinvestasikan ke BUMD lain yang lebih produktif. Hal tersebut akan ditindaklanjuti segera agar kita bisa berlari lebih kencang,” tandasnya. (ariel/priyanto)
i

Berita Terkait

  • Korban BMT Mitra Umat Mengadu kepada DPRD Jateng

    SEMARANG – Paguyuban korban Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Umat Kota Pekalongan mengadu ke DPRD Jateng di Semarang, Kamis (16/1/2025). Sebanyak 10 perwakilan korban BMT tersebut didampingi Ketua DPRD Kota Pekalongan, Muhammad Azmi Basyir dan dua anggotanya diterima oleh Ketua Komisi C Bambang Hariyanto dan Sekretaris Anton Lami Suhadi di ruang rapat Komisi C. Para korban mengeluhkan uang tabungan tak bisa diambil sejak April 2024.

  • BK Dorong Digitalisasi Sistem Kedewanan

    BANYUMAS – Sistem Informasi Kedewanan milik DPRD Kabupaten Banyumas mendapat pengakuan luar biasa dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sistem yang bisa diakses lewat smartphone bertujuan selain sebagai presensi kehadiran saat rapat paripurna maupun rapat kerja lainnya termasuk kehadiran tugas saat perjalanan dinas. Bahkan pada sistem informasi tersebut disuguhkan data berupa grafik anggaran setiap bulan yang terpakai dan tersisa. Kesemua tersebut bisa dipantau secara langsung.