RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Perda APBD 2021 Disahkan

IMG 20201014 WA0026

SAHKAN APBD. Bambang Kusriyanto didampingi Ferry Wawan Cahyono & Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Ganjar Pranowo didampingi Taj Yasin menandatangani berita acara pengesahan Perda APBD Jateng 2021, Rabu (14/10/2020). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Perda tentang APBD Jateng 2021 kini telah digedok. Hal itu tampak saat Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta persetujuan dan mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir fisik dan virtual, Rabu (14/10/2020).

Usai persetujuan tersebut, Bambang dan Gubernur Ganjar Pranowo yang didampingi Wagub Taj Yasin menandatangani berita acara pengesahan APBD Jateng 2021. Setelah membubuhkan tandatangannya, para anggota dewan yang hadir secara fisik menyambutnya dengan tepuk tangan.

“Kami (DPRD) mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan Gubernur. Karena, dengan kerjasama itu, pembahasan APBD tersebut dapat selesai cepat. Hal itu juga bisa membantu kepentingan untuk daerah-daerah lain. Dan, semuanya itu juga semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jateng,” katanya, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Sementara dalam sambutannya, Ganjar Pranowo juga mengaku sangat apresiatif dengan kinerja yang telah dilaksanakan dewan tersebut. Ia sendiri mengakui Raperda APBD 2021 yang telah disetujui itu anggarannya masih terdampak Covid-19.

“Perhatian dan catatan-catatan dari DPRD tadi bagus antara lain soal kesehatan agar kita tetap responsif pada pandemi ini. Catatan lainnya, perlunya perhatian kepada UMKM. Untuk itu, saya berterima kasih,” kata Ganjar seusai rapat paripurna.

BENAHI BUMD

Ganjar juga mengaku senang dengan perhatian/ catatan yang diberikan DPRD terhadap kinerja BUMD. Karena, menurut dia, sampai sekarang masih ada BUMD milik pemprov yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ada yang menarik tadi, catatan yang cukup bagus. Menurut saya ini kritik yang bagus, menampar evaluatif tapi saya senang yakni soal performance BUMD yang kurang baik,” ujarnya.

Diakui, ada beberapa BUMD yang perlu dikelola/ ditata dengan lebih baik lagi kapasitas dan manajemennya. Namun, khusus untuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), perlu pengalihan atau pemfokusan kembali (refocusing) anggaran investasinya, mengingat masih rendahnya performance kinerja BUMD tersebut.

“Anggaran untuk investasi disana (SPJT) yang tidak berjalan baik direkomendasikan (oleh DPRD) untuk diinvestasikan ke BUMD lain yang lebih produktif. Hal tersebut akan ditindaklanjuti segera agar kita bisa berlari lebih kencang,” tandasnya. (ariel/priyanto)
i

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.