RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Perda APBD 2021 Disahkan

IMG 20201014 WA0026

SAHKAN APBD. Bambang Kusriyanto didampingi Ferry Wawan Cahyono & Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Ganjar Pranowo didampingi Taj Yasin menandatangani berita acara pengesahan Perda APBD Jateng 2021, Rabu (14/10/2020). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Perda tentang APBD Jateng 2021 kini telah digedok. Hal itu tampak saat Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta persetujuan dan mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir fisik dan virtual, Rabu (14/10/2020).

Usai persetujuan tersebut, Bambang dan Gubernur Ganjar Pranowo yang didampingi Wagub Taj Yasin menandatangani berita acara pengesahan APBD Jateng 2021. Setelah membubuhkan tandatangannya, para anggota dewan yang hadir secara fisik menyambutnya dengan tepuk tangan.

“Kami (DPRD) mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan Gubernur. Karena, dengan kerjasama itu, pembahasan APBD tersebut dapat selesai cepat. Hal itu juga bisa membantu kepentingan untuk daerah-daerah lain. Dan, semuanya itu juga semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jateng,” katanya, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Sementara dalam sambutannya, Ganjar Pranowo juga mengaku sangat apresiatif dengan kinerja yang telah dilaksanakan dewan tersebut. Ia sendiri mengakui Raperda APBD 2021 yang telah disetujui itu anggarannya masih terdampak Covid-19.

“Perhatian dan catatan-catatan dari DPRD tadi bagus antara lain soal kesehatan agar kita tetap responsif pada pandemi ini. Catatan lainnya, perlunya perhatian kepada UMKM. Untuk itu, saya berterima kasih,” kata Ganjar seusai rapat paripurna.

BENAHI BUMD

Ganjar juga mengaku senang dengan perhatian/ catatan yang diberikan DPRD terhadap kinerja BUMD. Karena, menurut dia, sampai sekarang masih ada BUMD milik pemprov yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ada yang menarik tadi, catatan yang cukup bagus. Menurut saya ini kritik yang bagus, menampar evaluatif tapi saya senang yakni soal performance BUMD yang kurang baik,” ujarnya.

Diakui, ada beberapa BUMD yang perlu dikelola/ ditata dengan lebih baik lagi kapasitas dan manajemennya. Namun, khusus untuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), perlu pengalihan atau pemfokusan kembali (refocusing) anggaran investasinya, mengingat masih rendahnya performance kinerja BUMD tersebut.

“Anggaran untuk investasi disana (SPJT) yang tidak berjalan baik direkomendasikan (oleh DPRD) untuk diinvestasikan ke BUMD lain yang lebih produktif. Hal tersebut akan ditindaklanjuti segera agar kita bisa berlari lebih kencang,” tandasnya. (ariel/priyanto)
i

Info Lainnya

  • Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP

    YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana