Perkaya Data, Pansus Gender Kunjungi Pemalang

IMG 20200709

Sri Marnyuni. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

PEMALANG – Pansus penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak atau sering disebut Pansus Gender saat ini terus mencari data dan masukan untuk penyusunan raperda. Seperti saat pansus mengunjungi Unit Layanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang, Kamis (9/7/2020). 

Saat memberikan sambutan dihadapan jajaran Pemkab Pemalang, Ketua Pansus Gender DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni menyampaikan bahwa pihaknya ingin memantau kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Jateng. Dengan adanya raperda yang membahas soal perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, diharap menjadi payung hukum sekaligus jembatan bagi masyarakat.

“Harapan kami agar raperda ini menjadi perda dan perda ini akan implementatif, bagaimana perda-perda yang akan kita bahas ini mampu menjadi payung hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” jelas Politikus PAN itu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Moh. Arifin mengatakan bahwa pemerintah dan jajaran legislatif di Kabupaten Pemalang telah berkomitmen untuk memberikan upaya perlindungan semaksimal mungkin bagi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan soal perlindungan terhadap korban kekerasan.

“Dengan menerbitkan Perda Nomor 18 Tahun 2015 sebagai landasan personal untuk memberikan layanan terhadap korban kekerasan. Kami berkomitmen membantu DPRD Provinsi dengan membuka diri untuk memberikan hal-hal yang diperlukan guna melancarkan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak,” kata sekda saat membacakan sambutan Bupati Pemalang Junaedi. (tyas/ariel)


Perkaya Data, Pansus Gender Kunjungi Pemalang

Berita Terkait

  • RAKOR FORKOMPINDA: Deklarasi Pemilu Damai 2019

    SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Dr. Rukma Setyabudi menghadiri rapat koordinasi (Rskor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Jateng, di Hotel Gumaya, Jalan Gajah Mada Kota Semarang, Jumat (12/4/2019). Dalam acara itu, Rukma menandatangani ‘Deklarasi Pemilu Damai 2019’ bersama dengan Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasin, Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI M. Effendi, dan dilanjutkan pejabat-pejabat lainnya, KPU, bawaslu serta elit parpol.

  • Susun Raperda BPR Syariah, Komisi C Studi Banding ke Sleman

    SLEMAN – Dalam rangka memenuhi data untuk penyusunan Raperda tentang Konsolidasi PT. BPR BKK se–Jawa Tengah menjadi BPRS/ Bank Umum Syariah (BUS), Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Setda Kabupaten Sleman, Selasa (17/6/2025). Hal itu mengingat kabupaten tersebut sudah memiliki Bank Syariah Sleman.

  • Didorong, Sertifikasi Tanah SLB Purwantoro

    WONOGIRI – Komisi A mendorong pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) Purwantoro Kabupaten Wonogiri untuk bisa segera menyelesaikan masalah pengelolaan aset yang belum diserahkan kepada Pemprov Jateng. Akibat dari belum dilakukan sertifikasi aset, Pemprov Jateng belum bisa memberikan alokasi anggaran pengembangan pendidikan. Desakan sertifikasi aset itu dilontarkan Ketua Komisi A Muhammad Saleh di hadapan pihak SLB Purwantoro, Rabu (27/1/2021).

  • Kiprah Destana Wonogiri Dapat Acungan Jempol Komisi E

    WONOGIRI – Keberadaan Destana atau Desa Tangguh Bencana di Wonogiri patut mendapatkan jempol. Dengan dibentuknya organisasi itu, kini desa-desa mampu secara swadaya bisa menekan angka kerugian saat terjadi bencana alam. Bahkan mereka pun bisa secara dini turut mengedukasi penanggulangan bencana.

  • Proyek RTLH Sragen Dimonitoring

    SRAGEN – Sebanyak 3 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sragen menerima bantuan sosial (bansos) peningkatan kualitas RTLH dari Pemprov Jateng. Untuk itu, Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring terhadap pembangunan tersebut agar kualitas bangunan rumah benar-benar layak dihuni oleh penerima manfaat yakni warga tidak mampu.