Pelayanan RSJD dr. Arif Zainuddin Dipantau

SAVE 20240509

SOAL LAYANAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen RSJD dr. Arif Zainuddin, Kota Surakarta, Rabu (8/5/2024), membahas soal layanan kesehatan. (foto can)

SURAKARTA – Setelah mengunjungi RSUD dr. Moewardi, Komisi E melanjutkan diskusinya ke RSJD dr. Arif Zainuddin, Kota Surakarta, Rabu (8/5/2024). Tujuannya untuk mengetahui perkembangan pembangunan RSJD menjadi RSUD sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hal ini, Anggota Komisi E dokter Messy Widyastuti memberi masukan agar lebih berhati-hati dalam penyediaan barang untuk perkembangan rumah sakit. “Saya hanya menyarankan jangan beli alat yang tidak ada servicenya disini. Percuma beli mahal-mahal alat di luar negeri kalau rusak tidak bisa diperbaiki, cari yang bisa diservis disini. Dan juga diperhatikan bila beli alat macam-macam, tetap harus ada orang yang merawat dan menggunakan dengan baik,” tegasnya.

Anggota Komisi E lainnya, Joko Purnomo, juga menegaskan agar rumah sakit terus berkomunikasi dengan Komisi E dalam rancangan dan rencana anggarannya. “Saya harap Komisi E diajak untuk komunikasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada TAPD lewat RAPD. Selama ini, Komisi E hanya langsung tahu totalnya seberapa. Sekali-kali besok sebelum disampaikan TAPD lewat RAPD, Komisi E diajak rembugan dulu,” tegas Joko.

Sementara, Abdul Hamid selaku Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng berharap RSJD dr. Arif Zainuddin bisa terus berkembang untuk peningkatan pelayanan masyarakat. “Dari dokter Messy sudah memberi masukan mengenai pelayanan dan Pak Joko memberi masukan masalah anggaran. Saya hanya berharap nantinya rumah sakit ini bisa menjadi andalan masyarakat Jateng dalam pelayanannya kepada masyarakat, setelah semua pembangunan selesai,” harap Hamid, sapaannya.

Sebagai informasi, RSJD dr. Arif Zainuddin diresmikan pada 17 Juli 1919 dan diresmikan terpakai dengan nama ‘Doorganghuis Voor Krankzinniger.’  Luas lahan 10 hektare, kapasitas 260 tempat tidur, dan 21 ruang periksa klinik rawat jalan dengan jumlah SDM 523 orang.

Rumah sakit ini sudah terakreditasi A sebagai institusi penyelenggara pelatihan. RSJD dr. Arif Zainuddin saat ini sedang berupaya menggapai predikat WBM (Wilayah Bersih Melayani), yang sebelumnya mendapat penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi). (bintari/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana