Pansus BPR BKK Soroti PAD yang Masih Rendah

Tanggal -
Rapat pansus

BAHAS PAD. Pansus BPR BKK saat membahas persoalan masih rendahnya PAD dalam kinerja BPR BKK di Jateng, Jumat (19/6/2020). (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK kembali mendapatkan sorotan DPRD Provinsi Jateng. Hal itu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sesuai target yang diharapkan.

Hal tersebut menjadi pembahasan Pansus DPRD Jateng bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng dengan perwakilan PT BPR BKK, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Jumat (19/6/2020). Ketua Pansus BPR BKK Sumanto meminta semua jajaran PT BPR BKK untuk lebih inovatif guna meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memenuhi target yang diinginkan dan membantu masyarakat dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).

“Nantinya, PT BPR BKK punya banyak peran setelah dilakukan peleburan menjadi satu pintu. Dengan begitu, diharapkan akan sangat membantu permodalan UMKM sehingga mendorong laju ekonomi. Disisi lain, di beberapa wilayah yang belum bisa memberikan laporan PAD sesuai target. Kami harap untuk segera bisa ditingkatkan karena data yang akan digunakan dilaporkan ke pemerintah pusat. UMKM, selain memajukan produk lokal, tapi juga sangat punya peran besar dalam membantu peningkatan pendapatan daerah,” terang Sumanto.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengolahan Data & Pengembangan Pendapatan Bapenda Provinsi Jateng Edy Sulistyo memaparkan dari 35 BPR BKK yang ada di kabupaten/ kota belum bisa memberikan sumbangan PAD sesuai target. Faktor yang menjadi perhitungan adalah permodalan yang dinilai belum lancar. Disisi lain, efek pandemi Covid-19 juga mempengaruhi laju perkembangan UMKM.

“PAD memang sangat berpengaruh dalam pembangunan di Jateng karena BPR BKK punya peran besar dalam mendorong UMKM dengan bentuk pinjaman. Kami bersama BPR BKK terus berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat bergerak meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk bantuan suntikan dana. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi laju UMKM cukup tersendat karena permintaan barang yang menurun dan tidak diimbangi permodalan tidak berjalan sesuai biasanya,” terang Edy. (setyo/ariel)

Dilihat: 4

Berita Terkait

  • Kiprah Destana Wonogiri Dapat Acungan Jempol Komisi E

    WONOGIRI – Keberadaan Destana atau Desa Tangguh Bencana di Wonogiri patut mendapatkan jempol. Dengan dibentuknya organisasi itu, kini desa-desa mampu secara swadaya bisa menekan angka kerugian saat terjadi bencana alam. Bahkan mereka pun bisa secara dini turut mengedukasi penanggulangan bencana.

  • Perkembangan Wisata Klaten & Solo selama Pandemi Dipantau

    KLATEN – Kondisi pandemi sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga berpengaruh pula pada sektor pariwisata. Dalam hal ini, Komisi B DPRD Provinsi Jateng ingin mengetahui perkembangan sektor pariwisata di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di level 2.

  • Perlu Ditekan, Kredit Macet di BPR BKK Banjarharjo

    BREBES – Hingga Agustus lalu, rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) di PT. BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), Kabupaten Brebes, masih tinggi. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta direksi BPR plat merah tersebut dapat menekannya.

  • Perlunya Penguatan SMK di Jateng

    SAMARINDA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng terus mendorong penguatan pendidikan vokasi agar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) benar-benar siap memasuki dunia kerja. Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka pengangguran yang justru berasal dari lulusan sekolah kejuruan di Jateng.

  • Awas! Ada ‘Buta Ijo’ & ‘Anjing Galak’ Sasar Anak-anak

    SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri mendukung penuh kebijakan Pemprov serta Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Pelibatan masyarakat sangatlah penting, terlebih pemberdayaan masyarakat desa guna membentengi diri dari peredaran narkoba