SEMINAR: Menggagas Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah
TEGAL – Dalam Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak hanya membahas soal perda tapi semua produk hukum yang ada di daerah
Lahan Kawasan Industri Brebes Perlu Disesuaikan RTRW
BREBES – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng perihal Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Jumat (4/8/2023), berkunjung ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes. Ketua Pansus Alwin Basri dan Wakil Ketua M Saleh memimpin langsung kunjungan yang bermaksud untuk mencari masukan mengenai penyusunan RTRW 2023 – 2043.
Penyusunan Produk Hukum Daerah Perlu Perencanaan Bersama
TEGAL – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Bagian Hukum Setda Kota Tegal, Jumat (4/8/2023), membahas soal tata cara pembentukan produk hukum daerah. Diskusi itu digelar di Ruang JDIH Setda Kota Tegal.
PODCAST: Pengembangan JDIH Butuh Inovasi & Kreasi
GEDUNG BERLIAN – Saat ini masyarakat sangat membutuhkan informasi secara digital. Untuk itu, setiap lembaga perlu mengembangkan setiap informasi yang dihimpun, salah satunya melalui Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH).
Pansus RTRW Kaji Berkurangnya Kawasan Hutan di Jateng
JAKARTA – Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pansus DPRD Jateng, Kamis (6/7/2023), menyambangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Pada kunjungan itu, pansus diterima Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Pansus IV Bahas Pajak Daerah bersama BPKA DIY
YOGYAKARTA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.
Penting! Harmonisasi Pemda dengan DPRD Guna Hasilkan Produk Hukum Daerah
GELAR PERTEMUAN : Bapemperda DPRD Jateng bertemu dengan Setda Sleman guna membahas pedoman pembentukan produk hukum daerah.(foto: dyana sulist) YOGYAKARTA – Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk peraturan daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jateng mencoba menggali masukan di Kabupaten Sleman guna menguatkan materi rancangan peraturan daerah…
Produk Hukum Daerah Guna Selaraskan Pusat & Daerah
BREBES – Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk peraturan daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jateng mencoba menggali masukan di Kabupaten Brebes guna menguatkan materi rancangan peraturan daerah (perda) perihal pedoman pembentukan produk hukum daerah.
Pansus VI Diskusikan Penerimaan Pendapatan di UPPD Wonogiri
WONOGIRI – Panitia Khusus (Pansus) 6 DPRD Provinsi Jateng Raperda tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah kembali mencari data dan masukan guna penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kali ini, pansus memantau perkembangan kinerja Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri, Kamis (15/6/2023).
Relasi Bapemperda dan Biro Hukum Hasilkan Produk Hukum sesuai Regulasi
YOGYAKARTA – Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda). Keduanya memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi yang berbeda. Pendapat itu mengemuka dalam kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Prov Jateng ke DPRD DI Yogyakarta, Rabu (5/4/2023).
DPRD Kalsel ‘Belajar’ Tatib ke Gedung Berlian
GEDUNG BERLIAN – Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalsel menyambangi DPRD Provinsi Jateng, Senin (6/3/2023), guna studi komparasi mengenai pembentukan tatib. Rombongan dewan itu diterima Ketua BK DPRD Provinsi Jateng Stephanus Sukirno bersama Anggota BK, Yusuf Hidayat dan Muhammad Yunus, di Lantai 4 Ruang Banggar Gedung Berlian.
Pansus Diskusi soal Raperda Pesantren ke Ponpes Lirboyo Kediri
KEDIRI – Pansus Raperda tentang Fasilitasi & Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren menyambangi Ponpes Lirboyo di Kota Kediri, Senin (13/2/2023). Pada kesempatan itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Saeful Hadi selaku Ketua Pansus menyampaikan kunjungan dilakukan guna mencari data dan informasi dalam penyusunan raperda.
