JAKARTA – Panitia khusus (Pansus) DPRD Jateng pada Rabu (10/4/2019), berkunjung ke DPRD Provinsi DKI Jakarta guna membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2018. Pansus ingin mengetahui metode penyusunan laporan dari DPRD DKI Jakarta, terutama soal indikator kinerja kepala daerah selama setahun.
SURABAYA – Bapemperda DPRD Jateng mendapat masukan mengenai pencabutan perda saat berkunjung ke Kantor Biro Hukum Setda Jatim, Jalan Pahlawan 110 Kota Surabaya, Selasa (19/3/2019). Salah satunya, pembentukan 1 perda yang berisi sejumlah perda yang akan dicabut.
JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencabutan peraturan daerah. Hal itu dilakukan karena ada peraturan yang lebih tinggi pada urusan tersebut.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta segala peraturan yang dikeluarkan oleh daerah untuk tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Rancangan dari draf RaperdaRencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang diajukan DPRD Jawa Tengah ada keselarasan dengan Perda Tata Ruang Wilayah atau RTRW.
BALI – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng melakukan studi banding ke sejumlah daerah, salah satunya ke Provinsi Bali.
BANJARMASIN – Kunjungan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Selatan ke Jawa Tengah dibalas oleh BK DPRD Jawa Tengah. Kunjungan Badan Kehormatan DPRD Jateng ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (9/8/2018), dilakukan terkait penyusunan tata acara kode etik DPRD.
YOGYAKARTA – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (8/5/2018). Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sukirman. Mereka diterima Plh Sekretaris DPRD DIY Pujiastuti.
GEDUNG BERLIAN – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jateng menyetujui dua raperda untuk dimasukkan dalam agenda sidang pada Rapat Paripurna, Senin (17/4/2017). Kedua raperda itu yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2016 dan persetujuan Raperda Barang Milik Daerah serta raperda sistem perencanaan penganggaran terpadu.
