BERI PENGARAHAN. Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Alkatiri memberikan pengarahan penanganan bencana di hadapan Setdakab Batang, Jumat (17/1/2020).(Foto: Setyo Herlambang)
BATANG – Memasuki musim penghujan, penanganan dini kebencanaan perlu ditingkatkan. Kabupaten Batang dengan topografi yang beragam antara dataran rendah dan tinggi dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Karena itulah, Batang menjadi daerah rawan banjir dan tanah longsor.
Masalah itu mengemuka dalam audensi antara Wakil Ketua Quatly Alkatiri bersama Komisi E DPRD Jateng dengan jajaran Sekretariat Daerah Batang dan SKPD terkait, Jumat (17/1/2020), di ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Batang. Mereka diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Batang, Retno Dwi Irianto.
Quatly meminta semua SKPD terkait yang menangani kebencanaan segera menyusun dan merancang apa saja yang diperlukan. Nantinya, rancangan tersebut akan dimasukkan ke dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten/kota sehingga semua yang dibutuhkan dapat teratasi.
“Kami mengharap baik jajaran Sekda maupun SKPD terkait seperti BPBD dapat menyusun perencanaan anggaran yang dapat mengcover segala kebutuhan dalam penangan kebencanaan,” jelas dia.
Anggota Komisi E Muh Ridwan menegaskan agar semua perencanaan penanganan terfokus terutama di titik rawan maupun tidak rawan bencana. Dia juga melihat permintaan air bersih juga cukup meningkat bila memasuki musim kemarau panjang, ini menjadi catatan khusus karena bencana bisa datang kapan saja.
“Dalam penyusunan perancanaan tahunan harap dapat terfokus dengan baik, mulai dari daerah rawan bencana sampai yang tidak tetap dipantau. Terlebih lagi seperti catatan tahun lalu, permintaan air bersih melonjak di desa yang kondisi tanahnya kekeringan. Ini bisa menjadi catatan untuk dimasukan dalam progam perencanaan bila bencana tidak datang saat musim penghujan saja,” harap dia.
Asisten Biro Pemerintahan dan Kesra Retno Dwi Irianto menegaskan, bahwa di Batang ada sembilan potensi kebencanaan dan tiga di antaranya yang kerap terjadi adalah tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Dalam penanganan bencana, bersama BPBD membentuk unit khusus penanganan bencana yang terdiri dari beberapa SKPD dan komunitas relawan. Terkait perencanaan progam mengharapkan bantuan revitalisasi tanggul penahan luapan sungai di titik rawan dan pembinaan tim tanggap bencana.
“Tim tanggap bencana sudah cukup lama dibentuk dan dikepalai langsung dari BPBD atang bersama SKPD terkait dan komunitas sukarelawan. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah dibeberapa titik rawan bencana, tanggul penahan sungai mulai terkikis dan tim tanggap bencana hanya bisa memantau sedangkan proyek revitalisasi tersebut adalah wewenang provinsi. Untuk pendanaan, tim tanggap bencana diambil APBD Batang dan perlu adanya dukungan provinsi dalam bentuk fasilitas sarana prasarana seperti mobil tangki air bersih,” terang Retno.(tyo/priyanto)
