Bambang Kribo Borong Beras untuk Warga Terdampak PPKM

IMG 20210719 WA0008

BAGIKAN BERAS. Bambang Kribo saat menyerahkan bantuan beras kepada warga terdampak PPKM Darurat di Pendopo Bupati Semarang, Senin (19/7/2021). (foto ariel noviandri)

UNGARAN – Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung, DPRD melihat terjadinya penurunan perekonomian masyarakat yang signifikan. Dengan kondisi itu, sejumlah Anggota Dewan berusaha meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan sembako gratis.

Seperti yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, menggelar kegiatan penyaluran beras ke sejumlah warga terdampak PPKM. Ia sendiri melakukannya dengan menyisihkan gaji untuk memborong beras. Tercatat, ada sekitar 3,6 ton beras yang dibeli kemudian disalurkan melalui Pemkab Semarang untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. 

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan langkah yang dilakukannya tersebut sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Yakni, para kader bergotongroyong memerangi Covid-19 dengan membantu warga. 

Beras sebanyak 3,6 ton tersebut terbagi dalam 720 paket dalam kemasan 5 kilogram. Bantuan tersebut diserahkan ke Bupati Semarang Ngesti Nugraha di Pendopo Bupati, Senin (19/7/2021). Di waktu yang sama, Pemkab Semarang juga menerima bantuan beras dari Polres Semarang, Kodim Salatiga, dan PMI untuk membantu warga yang terdampak PPKM Darurat. 

“Gaji yang saya terima bulan Juli, setelah dipotong untuk gotong royong kader partai, saya belikan beras bagi warga yang tidak bisa bekerja dan tak mempunyai penghasilan karena PPKM Darurat. Beras saya beli langsung ke kelompok tani. Harapannya dapat sedikit membantu perekonomian mereka,” ungkap pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu. 

Ia mengaku dirinya merasa tergerak untuk membantu karena PPKM Darurat berdampak besar bagi perekonomian warga. Terutama, bagi mereka yang masih mengandalkan nafkah harian. Selain itu, selama Juni 2021 dirinya  merasa tidak bekerja secara maksimal karena harus menjalani isolasi setelah dinyatakan positif Covid-19. 

“Setelah dinyatakan positif Covid-19, saya sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri. Saya tetap mendapatkan gaji penuh, sementara banyak warga yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari akibat PPKM Darurat. Akhirnya, gaji saya buat beli beras,” paparnya. 

Sementara, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong menyumbangkan bansos bagi warga. Selanjutnya, bansos tersebut akan disalurkan oleh para petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas ke warga. 

“Saya berpesan ke petugas yang menyalurkan bantuan untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Semoga bantuan itu warga. 

Bupati menambahkan PPKM Darurat yang diterapkan pada 3-20 Juli 2021 itu telah memberikan dampak yang cukup besar ke perekonomian warga. Karena itu, pihaknya atas nama Pemkab Semarang memohon maaf kepada warga yang kurang berkenan dengan kebijakan PPKM Darurat. 

“Saya berterimakasih kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Semarang, TNI, Polri, tenaga kesehatan yang terus melayani dan berupaya menekan penyebaran Covid-19,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.