Aset di Pasar Banggi Rembang Belum Optimal

5c932dc407d72623391630

REMBANG – Komisi A DPRD Jateng saat ini masih melakukan pantauan aset milik pemerintah provinsi, salah satunya di Jalan Raya Pasar Banggi Kabupaten Rembang, Rabu (20/3/2019). Saat mendampingi rombongan dewan, Kasubbid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Sukiyadi menyatakan aset tanah dan bangunan tersebut merupakan satu-satunya aset milik pemprov yang berada di Kabupaten Rembang.

Ia juga mengatakan aset daerah dengan luas 5.000 m2 di Jalan Pasar Banggi itu sebelumnya dikelola Disperindag Jateng. Dikatakan, area tersebut dulu disewakan Disperindag untuk pasar ikan. 

Namun, setelah pasar ikan tutup, digunakan untuk rest area. Lama kelamaan, berdiri pula warung malam hingga tempat karaoke yang akhirnya ditutup pemkab setempat.

“Sebelum BPKAD berdiri, tanah itu dikelola Disperindag Jateng kemudian diserahkan ke kami setelah BPKAD berdiri,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, BPKAD sudah memasang papan nama di area tersbut. Tujuannya, sebagai informasi jika ada pihak yang akan menyewanya.

“Namun, sampai sekarang belum ada yang menyewanya,” ungkapnya.


Melihat kondisi aset tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur meminta BPKAD dapat lebih teliti lagi melakukan inventarisasi aset. Dengan begitu, semua aset daerah dapat selalu terpantau, baik dalam kondisi terpakai maupun mangkrak. 

Sementara, Anggota Komisi A, Joko Hariyanto, berharap sejumlah aset yang mangkrak bisa dioptimalkan. “Sehingga, bisa menambah kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) dan tidak mangkrak lagi,” harap Joko. (fajar/ariel)

Info Lainnya

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.