Drainase di Pasar Bandarjo dan Babadan Mendesak Ditangani

Tanggal -
1 abandungan1

DISKUSI: Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto bersama Dinas PU Bina Marga Jateng dan stakeholder terkait berdiskusi soal pengelolaan sarana dan prasarana di Kabupaten Semarang.(Foto: Azam Adim)

UNGARAN – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto meminta ada percepatan untuk membenahi drainase di depan Pasar Bandarjo (Ungaran) dan Pasar Babadan (Babadan) di Kabupaten Semarang. Hal tersebut disampaikannya saat audiensi antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, serta Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto

Bambang menyebutkan kondisi saluran pembuangan air di depan Pasar Bandarjo sekarang ini sudah tidak maksimal usai adanya perbaikan jalan oleh Kementerian PUPR di Jalan Nasional Semarang-Solo. Bila debit air besar atau saat hujan lebat, penampang saluran tidak bisa memuat debit air. Akibatnya, air kerap melimpas ke dalam pasar.

“Dulu awalnya depan saluran pembungan depan pasar Bandarjo mengalir ke sungai yang ada di depan Mall, tapi sekarang tertutup jadi waktu hujan kemarin air masuk ke pasar. K ami berharap bisa diselesaikan bersama, karena ini jalan Nasional.” Ungkap politisi PDI Perjuangan itu. Selasa (21/01/2020).

Selain membahas penanganan saluran air di Pasar Bandarjo dan Pasar Babadan, Bambang juga berharap ada sinergitas antara Pemkab Semarang dengan Pemprov Jateng mengenai pengelolaan infrastruktur di kompleks objek wisata Bandungan. Terlebih lagi ada relokasi pasar Bandungan lama ke tempat baru. Karena itu dibutuhkan koordinasi daerah dengan provinsi supaya pengelolaan wisata di kawasan lereng Gunung Ungaran menjadi lebih maju.

“Itukan ada jalan provinsi penunjang kompleks pariwisata potensial. Kalau tidak kita tata bersama, nanti akan semakin padat, bisa sampai macet total. Nah mumpung ini, katanya target pemindahan Pasar akhir pekan kedua setelah Lebaran,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK) Jawa Tengah AR Hanung Triyono akan melaksanakan koordinasi lanjutan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Dimulai dengan pembuatan detail Engineering design (DED) peningkatan jalan di Bandungan yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.

“Kita akan survei dulu, untuk bisa jelas gambaran peningkatan seperti apa. Apakah kita maksimalkan lebar jalan sampai Rumija. Kemudian bagaimana saluran pembuangan airnya,” Katanya.(azam/priyanto)

Dilihat: 51

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.