Jateng Perlu Tiru Pengelolaan Kepariwisataan DIY

KENANG-KENANGAN. Ketua Komisi C Asfirla Harisanto memberikan kenang-kenangan kepada Pemprov DIY.(Foto: Choirul Amin)

YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Jawa Tengah studi banding ke Provinsi DI Yogyakarta, Senin (16/12/2019), tentang optimalisasi kepariwisataan, terutama berkaitan dengan pedapatan. Yogyakarta terpilih karena provinsi tersebut selama ini mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Ketua Komisi C Asfirla Harisanto secara panjang lebar menjelaskan, potensi kepariwisataan di Jateng sejauh ini cukup besar. Namun dari sisi pengelolaan masih kurang greget dibandingkan dengan DIY.

“Kami di sini ingin mendengarkan sekaligus belajar mengenai tata kelola pariwisata supaya bisa menarik pendapatan. Jujur, pendapatan dari sektor pariwisata di Jateng sangat kurang padahal potensinya sangat besar,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Bogi sapaan akrab Ketua Komisi C itu melanjutkan, pihaknya masih terus berupaya mencari cara untuk mendorong Pemprov Jateng bisa meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

“Kurun waktu lima tahun ke belakang, perkembangan wisata semakin pesat. Padahal objek wisata kita juga tidak sedikit. Ada Karimunjawa, Bledug Kuwu, Borobudur, dan lain sebagainya. Intinya, kita perlu tingkatkan pendapatannya,” lanjut Bogi.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Sukantoro mengatakan sektor pariwisata di Jogja yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar yang menikmati dari masing-masing kabupaten/kota.

“Pajak hotel dan restoran, kemudian pihak swasta. Hanya memang anjuran dari Pak Gub (Gubernur) untuk menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Jadi diatur dalam perjanjian, sehingga sebagian (pendapatan) bisa langsung masuk ke masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan, Sukantoro menjelaskan DIY masih menggunakan APBD dan APBN. Karena hal tersebut untuk pengembangan wisata terkait dengan akses jalan ataupun insfrastrukturnya.

“Akses jalan dan infrastrukturnya memang menggunakan APBD atau APBN. Tapi sebagian besar, masuknya ke pendapatan kepada masyarakat. Namun, misal Museum atau taman Budaya yang kepemilikannya merupakan aset Provinsi. Jadi pengelolaan retribusinya dikelola oleh Pemprov,” tegasnya.

Komisi C sendiri ke depan berharap dapat meniru cara-cara strategis DIY agar sektor pariwisata di Jateng bisa lebih banyak menghasilkan pendapatan. Namun, masyarakat di sekitar daerah objek wisata juga harus bisa menyesuaikan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.(amin/priyanto)