Raperda Garis Sempadan, Penataan Ruang yang Berkelanjutan
SOAL SEMPADAN. Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal Garis Sempadan di Kantor UPTD Pengelolaan Jalan & Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga & Penataan Ruang Provinsi Jabar, Selasa (19/5/2026).
CIREBON – Dalam upaya pengawasan perkembangan pertumbuhan ruang dan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng terus mencari masukan dan informasi untuk memperkaya materi dalam pembahasan Raperda Garis Sempadan, salah satunya ke Provinsi Jabar, Selasa (19/5/2026). Ketua Bapemperda Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain mengungkapkan sangat perlunya perda tentang penyelenggaraan garis sempadan di Jateng.
“Di Jateng sudah ada perda ini yaitu Nomor 11 Tahun 2004 dan diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2013, sangat perlu adanya pembaharuan kebijakan untuk penyesuaian di masa kini,” katanya saat memimpin rombongan ke Kantor UPTD Pengelolaan Jalan & Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga & Penataan Ruang Provinsi Jabar.
Dikatakan, penyusunaan Raperda tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan bukan hanya aturan teknis tapi instrumen krusial juga perlu diperhatikan. “Perlunya sinergi untuk penataan tata ruang berkelanjutan sehingga penyelenggaraan garis sempadan ini untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang bersinergi dengan Perda tata ruang. Dampak sosial dan hukum di Jabar seperti apa?,” tambahnya.
Sementara itu, Yanra Zulkarnein selaku Sub Koordinasi Perizinan Bidang Pemeliharaan & Pembangunan UPTD Wilayah VI Dinas Bina Marga & Penataan Ruang Provinsi Jabar Anton Susanto mengatakan berdasarkan Perda Jabar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Jalan, diatur 10 meter dari tepi jalan. “Pada Pemprov Jabar kami atur 10 meter dari tepi jalan. Sedangkan pada Perda Nomor 6 Tahun 2018, objek pemanfaatan bagian jalan seperti utilitas maupun jalan masuk tidak ada retribusi, hanya reklame saja,” katanya.
Selain itu, lanjut Yanra, adanya surat edaran Gubernur Jabar Nomor 125 Tahun 2025 guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam. Selama ini pemprov memfasilitasi membuka ruang diskusi dan pemberian lahan untuk dipergunakan masyarakat. (choirul/red.)
