BPR BKK Didorong Perkuat Ketahanan Pangan di Jateng
DISKUSI BERSAMA : Komisi C bersama Biro BUMD Pemprov Jateng menggelar FGD di BPR BKK Tasikmadu untuk mendorong BPR BKK mendukung program ketahanan pangan nasional.(foto: diana sulist)
KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke BPR BKK Tasikmadu pada Selasa (24/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan pentingnya peran perbankan daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui strategi pemetaan potensi wilayah yang akurat.
​Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi, menyatakan bahwa secara regulasi, payung hukum terkait penguatan BUMD telah tuntas. Ia meminta BPR BKK untuk lebih disiplin dan progresif dalam mengejar target kerja guna mendukung perekonomian daerah.
​”Secara hukum, Perda kita sudah selesai. Sekarang bagaimana peran BPR bisa memaksimalkan potensi yang ada di lingkup kerja masing-masing yang berbeda-beda. Strategi yang harus dijalankan adalah mapping (pemetaan). Di mana saja basis pertaniannya, itu yang harus diperkuat,” ujar Anton.
​Anton menambahkan, sektor perbankan di tingkat kabupaten memiliki ruang lingkup yang luas untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan lahan, tetapi juga pemetaan sektor unggulan.
​”Mesti dibangun pemetaan terhadap daerah-daerah mana yang memiliki potensi pertanian dan peternakan maksimal. Potensi di wilayah Solo Raya juga sangat besar untuk dikembangkan,” imbuhnya.
​Senada dengan hal tersebut, Direktur BPR BKK Tasikmadu, Didi Darmadi, melaporkan bahwa kinerja realisasi perusahaan mengalami tren peningkatan yang positif. Saat ini, saldo perusahaan tercatat berada di angka Rp6 miliar dengan tingkat kepatuhan regulasi yang terjaga.
​”Kinerja keseluruhan dalam mendukung ketahanan pangan mencapai 95 persen. Kami menyasar sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan,” jelas Didi.
​Sementara itu, Kepala Biro BUMD Pemprov Jateng, Agus Prasetyo, menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting bagi Jawa Tengah untuk menjadi lumbung pangan nasional. Sesuai arahan Gubernur, intervensi terhadap harga kebutuhan pokok seperti beras dan cabai terus dilakukan secara masif.
​Agus menjelaskan, BUMD kini tengah menerapkan sistem pembiayaan ekosistem yang memberikan penjaminan dari hulu ke hilir.
​”Kami membangun relasi dengan pihak pengambil hasil panen (offtaker) dan pemasok agar petani lebih sejahtera. Inilah peran nyata BUMD; bagaimana Jawa Tengah bisa memberi pengaruh ke tingkat nasional, termasuk memasok ke Jakarta,” ungkap Agus. ​Meski mengakui bahwa risiko perbankan di sektor pangan cukup tinggi, Agus optimis dengan sinergi antara regulasi DPRD dan eksekusi lapangan oleh BPR, ketahanan pangan Jawa Tengah akan semakin kokoh. (bebeb/red.)
