Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

Tanggal -
094A3952

SOAL KEMISKINAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal kemiskinan di Pendopo Desa Kepuhsari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, Senin (10/3/2025). (foto azamazam)

WONOGIRI – Raperda Penanggulangan Kemiskinan kini menjadi prioritas Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Untuk itu, Komisi E melakukan pengayaan data dan informasi ke sejumlah daerah, salah satunya menyambangi Desa Kepuhsari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

Saat berdiskusi di pendopo desa, Senin (10/3/2025), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wonogiri Heru Utomo mengakui persoalan kemiskinan masih tinggi atau saat ini mencapai 10,71%. Meski begitu, pihaknya terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan strategi perencanaan.

“Kami berharap, dengan perencanaan yang lebih baik, tingkat kemiskinan di Wonogiri bisa berkurang sekaligus ikut menurunkan kemiskinan di Jateng,” harap Heru.

Mendengarnya, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mengatakan raperda itu disusun agar persoalan kemiskinan di Jateng segera teratasi dengan baik. Dalam penyusunan raperda, Komisi E akan mengambil sampel di 8 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi.

“Harapan kami, data dan informasi yang kami peroleh tersebut bisa dikaji untuk masuk dalam raperda sehingga nanti upaya penanggulangan dapat tepat sasaran,” harap Messy.

Sebagai informasi, dalam diskusi di pendopo desa, Komisi E melihat kondisi Desa Kepuhsari cukup baik. Hal itu mengingat ada beberapa potensi desa seperti pariwisata dan BUMDes yang sudah berjalan.

Secara data, jumlah penduduk Desa Kepuhsari sebanyak 5.390 jiwa. Dari angka itu, ada 71 unit RTLH, rumah belum punya listrik 52 unit, dan rumah tidak punya jamban ada 15 unit. (ariel/priyanto)

Dilihat: 3

Berita Terkait

  • Pengecoran Jalan Ketanggungan-Bantarsari Brebes Dipantau

    BREBES – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berharap proyek pengecoran jalan ruas Ketanggungan-Bantarsari dapat menjadi solusi banjir yang kerap terjadi. Demikian disampaikan Ketua Komisi D, Alwin Basri, usai monitoring pekerjaan yang dianggarakan pada 2022 itu, baru-baru ini.

  • PODCAST: Implementasikan Nilai Pancasila di Kalangan Muda

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, DPRD Provinsi Jateng menggelar acara podcast di Studio Berlian TV, Bagian Humas, Lantai 1 Gedung Berlian, Rabu (1/10/2025). Dalam acara itu, hadir Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Bagus Suryokusumo sebagai narasumber utama.

  • Baik, Kesejahteraan Pekerja di Pabrik Mesin Kota Tegal

    PANTAU PABRIK. Komisi E DPRD Jateng saat memantau persoalan ketenagakerjaan di pabrik PT Barata Indonesia, Kamis (16/5/2019), di Kota Tegal. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

    TEGAL – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke pabrik mesin industri hilir PT Barata Indonesia di Kota Tegal, Kamis (16/5/2019). untuk memantau persoalan ketenagakerjaan. Saat bertemu dengan Riyadi Eri Satoto selaku Manajer Pabrik PT Barata Indonesia bersama jajarannya, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan kesejahteraan dan keselamatan kerja sangat penting diperhatikan di setiap pabrik.

    Untuk itu, Dewan berharap pihak manajemen pabrik/ perusahaan harus mampu mengutamakan hal tersebut. Karena, untuk menciptakan masyarakat Jateng yang sejahtera adil dan makmur, hal itu dimulai dari pabrik-pabrik yang ada, mengingat pekerja paling banyak berada di pabrik.

    “Kami sebagai Dewan ingin memantau secara keseluruhan terkait nasib pekerja. Hak yang didapat apakah sudah terpenuhi secara finansial misalnya,” kata Politikus PKB itu.

    Anggota Komisi E lainnya, Rif’an, juga mengingatkan proses pemeliharaan pekerja lembur harus diperhitungan dan dihargai karena kondisi itu sudah menguras waktu pekerja diluar jam yang semestinya mereka bekerja. Menurut dia hal tersebut cukup manusiawi untuk dipertimbangkan dan dilakukan karena saat perusahaan memberikan hak secara benar maka pekerja akan memenuhi kewajibannya dengan baik.

    “Mari membicarakan terkait hak tenaga kerja saat lembur. Itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Legislator dari Fraksi Golkar itu.

    Menanggapi Dewan itu, Eri mengatakan selama ini sudah ada tunjangan kesehatan bagi pekerja. Untuk pembayaran tunjangan itu, kata dia, rinciannya yakni sebesar 4% dari perusahaan dan 1% dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulan. Tidak hanya tunjangan kesehatan, lanjut dia, terdapat pula Jaminan kecelakaan (0,89% dari perusahaan), Jaminan Kematian (0,3% dari perusahaan), Jaminan Hari Tua (3,7 dari Perusahaan dan 2% dari pekerja), dan Jaminan Pensiun (2% dari perusahaan dan 1% dari karyawan).

    “Hal itu selalu diperhatikan perusahaan karena berdampak dengan produksi suksesnya pabrik sehingga kami harus seimbang dengan pemberian gaji dan tunjangannya. Kami bisa ditegur apabila tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yang ada,” kata Eri. (tyas/ariel)

  • Ketua DPRD: Media Siber Perlu Tangkal Hoaks

    SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menghadiri Konferensi Wilayah (Konferwil) II Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jateng, Sabtu (28/11/2020). Dalam acara itu, Bambang mengatakan saat ini banyak informasi secara masif dengan mudah masuk ke dunia media sosial sehingga informasi palsu/ bohong (hoaks) pun dengan mudah pula menyebar.