Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

094A3952

SOAL KEMISKINAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal kemiskinan di Pendopo Desa Kepuhsari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, Senin (10/3/2025). (foto azamazam)

WONOGIRI – Raperda Penanggulangan Kemiskinan kini menjadi prioritas Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Untuk itu, Komisi E melakukan pengayaan data dan informasi ke sejumlah daerah, salah satunya menyambangi Desa Kepuhsari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

Saat berdiskusi di pendopo desa, Senin (10/3/2025), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wonogiri Heru Utomo mengakui persoalan kemiskinan masih tinggi atau saat ini mencapai 10,71%. Meski begitu, pihaknya terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan strategi perencanaan.

“Kami berharap, dengan perencanaan yang lebih baik, tingkat kemiskinan di Wonogiri bisa berkurang sekaligus ikut menurunkan kemiskinan di Jateng,” harap Heru.

Mendengarnya, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mengatakan raperda itu disusun agar persoalan kemiskinan di Jateng segera teratasi dengan baik. Dalam penyusunan raperda, Komisi E akan mengambil sampel di 8 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi.

“Harapan kami, data dan informasi yang kami peroleh tersebut bisa dikaji untuk masuk dalam raperda sehingga nanti upaya penanggulangan dapat tepat sasaran,” harap Messy.

Sebagai informasi, dalam diskusi di pendopo desa, Komisi E melihat kondisi Desa Kepuhsari cukup baik. Hal itu mengingat ada beberapa potensi desa seperti pariwisata dan BUMDes yang sudah berjalan.

Secara data, jumlah penduduk Desa Kepuhsari sebanyak 5.390 jiwa. Dari angka itu, ada 71 unit RTLH, rumah belum punya listrik 52 unit, dan rumah tidak punya jamban ada 15 unit. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan