Wajib Diperhatikan, Kesiapan Sarana & Prasarana PPDB 2022
KUNJUNGAN KERJA. Jajaran Komisi E bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX di Banjarnegara. (foto mentaripagi)
BANJARNEGARA –Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 perlu persiapan yang matang baik mencakup sarana maupun prasarana. Terlebih bila ada daerah masuk blank spot tentu perlu ada kebijakan lain guna mempermudah siswa mendaftar sekolah.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Komisi E dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng di Banjarnegara, Selasa (7/6/2022). Ketua Komisi E Abdul Hamid menyatakan, pihaknya sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait PPDB tahun ini.
“Perlu, supaya SOP pada pembelajaran tatap muka tetap diperhatikan,” katanya.
Kepala Cabang Dinas IX Dwi Yuliati Mulyaningsih menjelaskan, sistem PPDB memiliki dasar hukum Permendikbud RI No 1/2021 dan Pergub No 15/2022 dalam mengatur sistem zonasi 50%, SMK 10%, afirmasi 15%, dan prestasi 30%.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati menanyakan seputar zonasi. Ada salah satu kecamatan di wilayah Banjarnegara tidak ada sekolah SMA/SMK.
“Padahal, sekarang ini sekolah harus berdasarkan zonasi,” kata Sri.
Endrianingsih Yunita turut menyinggung jalur prestasi yang dimaksud itu yang seperti apa, nilai rapor atau nilai kejuaraan olimpiade. Mengenai cakupan sekolah negeri, pemerintah memberikan kebijakan untuk kecamatan yang tidak ada sekolah (SMA/SMK), maka akan dijadikan zonasi khusus. Artinya, daerah tersebut digabung dengan daerah lain yang terdekat. Hanya saja untuk daya tampungnya dibatasi 10%.
“Selanjutnya, dengan jalur prestasi bisa berdasarkan nilai rapor dan nilai kejuaraan karena itu punya nilai bobot masing-masing,” kata Endrianingsih.
Suko Bagiyono selaku Koordinator Pengawas menjelaskan zonasi memberi dampak signifikan bagi sekolah-sekolah yang berada di pinggir daerah. Zonasi memberi peluang kepada anak untuk bisa mendapatkan sekolah.
“Sekarang ini anak lulusan SMK melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi lebih banyak daripada tahun 2021,” ujar Suko.(mentari/priyanto)
