Ada 50 Instansi di Mal Pelayanan Publik Sragen

1 (3)

KUNJUNGAN KERJA : Anggota Komisi A M Yunus bersama Kepala DPMPTSP Sragen Tugiyono dalam kunjungan kerja di kantor setempat.(foto: priskila tyas)

SRAGEN – Komisi A DPRD Jawa Tengah mengapresiasi rancangan mal pelayanan publik (MPP) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen. Hal itu disampaikan anggota Komisi A Muhamad Yunus saat memimpin rombongan di Kantor DPMPTSP Sragen, Jumat (23/4/2021).

“Ada beberapa pemaparan yang butuh kontribusi kita, terkait dengan peraturan daerah dan yang berkaitan lainnya. Pemaparan ini bisa untuk bahan catatan kami dari rapat internal Komisi A guna mendukung pembangunan MPP ini,” jelas Yunus.

Menanggapi hal itu Kepala DPMPTSP Tugiyono mengatakan perlu rancangan matang mulai dari syarat dan ketentuan dalam membuat MPP supaya benar-benar sesuai dengan konsep layanan satu atap yang mampu memenuhi segala bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat.

Mal pelayanan publik, lanjut Tugiyono, sesuai rencana sudah harus beroperasi 2020. Berhubung saat itu masuk pandemi Covid-19 rencana itu bisa direalisasikan 2021 ini.

“MPP sudah kami anggarkan di 2019, selanjutnya 2020 sudah start, namun waktu itu Covid-19. Kami agak mengalah. Konsep sudah punya, sudah masuk lelang. Konsep betul-betul kami detailkan,” tuturnya.

Sesuai konsep MPP, ada sekitar 50 organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi lain termasuk instansi vertikal akan membuka pelayanan di MPP. Instansi vertikal itu antara lain Polres Sragen, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Imigrasi, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Sragen, Kantor Pajak.

Untuk Polres Sragen, misalnya ada berbagai macam pelayanan yang bisa dilayani di MPP, seperti Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), perpanjangan SIM dan lainnya. Bahkan warga Sragen bisa mengurus paspor di MPP karena Kantor Imigrasi akan turut membuka pelayanan.

Menanggapi hal itu Soenarno selaku anggota komisi A ikut mengapresiasi karena dalam pembangunan. Ini Kab. Sragen sudah mengalami gagal beberapa kali sehingga bisa menjadi acuan guna Menciptakan MPP yang optimal dan maksimal.

“Salut Sragen menjadi pioner, dengan banyak jatuh bangun, tapi akhirnya sekarang bisa lebih matang dalam pelayanan publik,” ucapnya.(tyas/priyanto)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.