komisi a

  • Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat & Merata

    SRAGEN – Guna mematangkan materi dalam Raperda Pelayanan Publik, Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mencari data dan informasi ke beberapa daerah, salah satunya ke Kantor Setda Kabupaten Sragen, Senin (25/5/2026). Disana, Dewan diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Sragen Hargiyanto beserta jajarannya.

  • Perlunya Reformasi Pelayanan Publik Jateng

    JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Regulasi yang telah berjalan lebih dari satu dekade itu dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab perkembangan sistem pelayanan modern, terutama di tengah percepatan digitalisasi dan tuntutan pelayanan yang semakin inklusif.

  • IKD untuk Keamanan Data Pribadi Warga

    KAJEN – DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai penting dan amannya Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan edukasi itu, maka dapat menjawab sebagian besar masyarakat mengenai kekhawatiran keamanan data sekaligus mampu meningkatkan perekaman IKD di Jateng.

  • Musim Kemarau, Ketahanan Pangan di Wonogiri Dipantau

    WONOGIRI – Untuk meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan, Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kabupaten Wonogiri, Rabu (22/4/2026). Kegiatan itu sekaligus memastikan kesiapan daerah menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal pada tahun ini.

  • Pentingnya Inovasi dalam Pelayanan Publik

    MUNGKID — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi Pemerintah Kabupaten Magelang, Rabu (1/4/26). Kegiatan itu bertujuan untuk menghimpun masukan dalam penyusunan Raperda tentang Pelayanan Publik yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

  • Penting, Pembangunan SMK Negeri di Sumbang Banyumas

    SEMARANG – DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi segera membangun sekolah di wilayah yang masih tergolong blank spot atau belum memiliki fasilitas pendidikan menengah negeri. Keberadaan sekolah di wilayah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.