Penting, Pembangunan SMK Negeri di Sumbang Banyumas
BAHAS SEKOLAH. Juli Krisdianto bersama Bagus Suryokusumo menemui perwakilan Pemkab Banyumas guna pembahasan pembangunan SMK negeri di Sumbang, Banyumas. (foto teguh prasetyo)
SEMARANG – DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah provinsi segera membangun sekolah di wilayah yang masih tergolong blank spot atau belum memiliki fasilitas pendidikan menengah negeri. Keberadaan sekolah di wilayah itu dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
Dengan tersedianya sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal, para siswa tidak perlu lagi menempuh jarak jauh atau bersekolah di luar daerah. Hal ini juga dapat menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Selama sekitar sepuluh tahun terakhir, wilayah tersebut belum memiliki SMA maupun SMK negeri. Kondisi itu membuat banyak orang tua terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka ke daerah lain, termasuk ke Kabupaten Purbalingga.
Dorongan pembangunan sekolah lanjutan, khususnya sekolah kejuruan, disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Juli Krisdianto, saat menerima rombongan Pemerintah Kabupaten Banyumas di ruang rapat komisi, Senin (30/3/2026). Dalam pertemuan itu, turut hadir Anggota Komisi E, Bagus Suryokusumo.
Juli menegaskan pembangunan sekolah di Kecamatan Sumbang sudah lama diusulkan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi.
“Kami mendorong Dinas Pendidikan Provinsi bisa membangun sekolah di Kecamatan Sumbang. Usulan pembangunannya sudah lama diajukan, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya.
Rombongan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Asisten Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat, Nungky Harry Rachmat. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Banyumas Joko Wiyono, Camat Sumbang Hermawan Novinato, dan sejumlah perangkat desa dari wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bagus Suryokusumo menegaskan bahwa proposal pembangunan sekolah perlu mendapatkan pendampingan. Tujuannya agar dapat menjadi prioritas dalam penganggaran 2027.
“Sepanjang syarat administrasi terpenuhi, Komisi E siap mengawal prosesnya, termasuk saat pembahasan di Badan Anggaran,” kata Bagus.
Ia menjelaskan DPRD Provinsi Jateng melalui Komisi E memang tengah memberi perhatian terhadap pembangunan sekolah di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah negeri. Pada anggaran tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan sekitar Rp 80 miliar untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas, yang mencakup 3 SMA, 3 SMK, dan satu sekolah luar biasa (SLB).
Sementara, Nungky Harry Rachmat menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan, termasuk dokumen studi kelayakan pembangunan sekolah. Menurut dia usulan pembangunan sekolah tersebut sudah diajukan sejak lama melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
“Pengajuan proposal melalui Musrenbang desa dan kecamatan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jateng sudah dilakukan sejak 2015. Lokasi yang diusulkan berada di Desa Banteran dan kami mengusulkan pembangunan sekolah kejuruan,” jelasnya.
Hermawan Novinato menambahkan masyarakat di wilayahnya kerap mempertanyakan kelanjutan rencana pembangunan sekolah tersebut. Sebagai wilayah yang berada di kawasan perbatasan, angka putus sekolah di Kecamatan Sumbang masih tergolong cukup tinggi. Karena itu, pihaknya berharap dukungan dari DPRD Provinsi Jateng dapat mempercepat realisasi pembangunan sekolah tersebut.
“Kami berharap DPRD dapat membantu merealisasikan keinginan warga agar sekolah kejuruan di Sumbang segera terbangun,” ujarnya. (nora/red.)
