komisi a

  • Komisi A & Bupati Tegal Bicara Layanan Publik

    SLAWI – Guna memperkaya materi dalam Raperda Pelayanan Publik, Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mengumpulkan data dan informasi ke sejumlah daerah. Kali ini, Senin (9/3/2026), Komisi A menyambangi Kabupaten Tegal dan berdiskusi dengan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman.

  • Perlunya Strategi Pencegahan Konflik Sosial

    KONFLIK SOSIAL. Komisi A saat berada di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi komparasi strategi pencegahan konflik sosial di daerah. (foto: ervan ramayuda) BANDUNG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jabar dalam…

  • Inovasi untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

    KLATEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya peningkatan dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A meninjau beberapa dinas teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik, salah satunya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Klaten, Rabu (25/2/2026).

  • MPP Harus Mampu Berikan Layanan Publik yang Inovatif

    SLEMAN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang inovatif dan terintegrasi, Komisi A melaksanakan studi komparasi terkait Sistem dan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta Jumat (30/1/2026). MPP sendiri berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai layanan instansi pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan swasta dalam satu tempat untuk mempermudah masyarakat.

  • Komisi A Soroti Alih Fungsi Lahan di Magelang

    MAGELANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan langkah proaktif mengawal ketahanan pangan daerah ke Kabupaten dan Kota Magelang, Senin (26/1/2026). Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Imam Teguh Purnomo, guna mengevaluasi pelaksanaan program strategis di tengah tantangan alih fungsi lahan dan perubahan iklim

  • Penuhi Hak Informasi Masyarakat, LPPL Perlu Dioptimalkan

    ​SALATIGA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga, Rabu hingga Kamis (14-15/1/2026). Langkah itu diambil untuk memastikan radio milik pemerintah daerah tetap optimal dalam mendiseminasikan informasi pembangunan di tengah gempuran era digital.

  • Konsultasi ke Ditjen Otda, Pemekaran Brebes & Banyumas

    JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambangi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Senin (12/1/2026). Tujuannya untuk mengonsultasikan kejelasan proses pemekaran wilayah Kabupaten Brebes dan Banyumas yang hingga kini masih terganjal kebijakan moratorium nasional.