Mahasiswa Unnes Sampaikan Asiprasi ke DPRD

IMG 20200827 WA0005

SAMPAIKAN ASPIRASI. Bambang Kribo saat menerima BEM FH Unnes yang menyampaikan aspirasinya, terkait persoalan pendidikan yang dihadapi mahasiswa, Rabu (26/8/2020). (foto humas)

GEDUNG BERLIAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) mendatangi Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (26/8/2020). Tujuannya, menyampaikan keluhan terkait persoalan pendidikan yang kini dirasakan oleh para mahasiswa.

Di Gedung Berlian, BEM FH Unnes disambut hangat oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto yang didampingi Sekretaris DPRD Urip Sihabudin. Saat berdialog, Presiden BEM FH Unnes Franscollyn mengatakan saat ini ada 3 isu besar yang dihadapi mahasiswa yakni persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT), uang pangkal, dan Omnibus Law yang di dalamnya juga terdapat masalah pendidikan.

Dalam hal ini, pihaknya ingin menginformasikan kepada Ketua DPRD terkait hak uji materi yang telah diajukan ke Mahkamah Agung. Selain itu, pihaknya menduga adanya kecenderungan pelanggaran HAM oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim.

“Tiga isu besar itu dan beberapa hal lainnya yang membawa kami menemui Ketua DPRD Jawa Tengah,” kata Franscollyn.

Dari pertemuan tersebut, ia mengatakan Ketua DPRD siap memberikan dukungan kepada mahasiswa. DPRD juga memberikan waktu satu hari bagi mahasiswa untuk memberikan surat pengantar ke rektor terkait tuntutan mahasiswa. Setelah itu, DPRD akan membuka ruang diskusi dengan mengundang perwakilan rektor di Provinsi Jateng.

“Lalu, Pak Ketua tadi juga dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat,” terangnya.

Sementara, Bambang Kusriyanto mengaku akan berupaya menyampaikan aspirasi mahasiswa itu ke pemerintah pusat. “Kami akan sampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa tersebut ke pusat. Tadi, sudah diskusi dan ada beberapa hal yang akan kami upayakan. Tentunya, semua harus sesuai aturan yang berlaku. Kita pelajari dulu nanti,” kata Bambang Kribo, sapaan akrab Politikus PDI Perjuangan itu. (ariel/priyanto)

Berita Terkait

  • Pemprov Jakarta Dinilai Mampu Kelola Masalah Ketenagakerjaan

    JAKARTA – Permasalahan dan penyelesaian ketenagakerjaan di DKI Jakarta menarik minat Komisi E DPRD Jateng. Sebagai Ibu Kota negara, problematika tenaga kerja sangatlah rumit. Perlu penanganan secara komprehensif terutama masalah penyerapan lapangan kerja. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi E Abdul Hamid saat beraudensi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rombongan diterima Kepala Disnakertrans Andri Yansyah di ruang rapat.

  • Pariwisata di Jateng Tak Akan Mati

    JAKARTA – Pariwisata Jawa Tengah tidak akan pernah mati dan selalu hidup. Hal tersebut disokong oleh keragaman budaya serta banyak pilihan dan selalu melakukan inovasi. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi saat menghadiri undangan Gubernur Jateng dan Bupati Jepara bersama Direktur Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

  • Pansus RTRW Sinkronisasi Data dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang

    JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng perihal Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rabu (5/7/2023), berkunjung ke  Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agaria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional RI di Jakarta. Ketua Pansus Alwin Basri dan Wakil Ketua M Saleh memimpin langsung kunjungan yang bermaksud untuk mencari masukan mengenai penyusunan RTRW 2023 – 2043.

  • Sragen Strategis untuk Pengembangan Industri

    SRAGEN – Komisi E terus berupaya melengkapi data dalam rangka memperdalam Raperda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang tengah disusun. Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz menyampaikan saran dan masukan dari kabupaten/kota yang menangani persoalan ketenagakerjaan di lapangan sangatlah dibutuhkan, khususnya di wilayah Sragen.