• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 22 Mei 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Konsultasi Kemendagri, Perubahan Badan Hukum PRPP

09/03/2020
Konsultasi Kemendagri, Perubahan Badan Hukum PRPP

KONSULTASI PERSERODA. (kanan) Bambang Ardiyanto dan Bogi bersama rombongan Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat membahas soal perubahan bentuk badan hukum PRPP di Kantor Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, Selasa (11/2/2020). (foto sunu andhy purwanto)

JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng sedang menggodok raperda perihal perubahan bentuk badan hukum PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) menjadi PT PRPP (Perseroda) sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017. Seperti dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Asfirla Harisanto, pihaknya perlu berkonsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Kemendagri untuk memperjelas dasar hukum yang menjadi rujukan, permodalan tetap atau berubah, mekanisme pertanggungjawaban, dan aspek pengawasan oleh Dewan.

Lebih lanjut Bogi, sapaan akrab Ketua Komisi C itu, juga menanyakan apakah harus dibuatkan studi kelayakan kembali dan membuat rencana bisnis yang baru.

“Dalam hal pengawasan, Dewan mengacu pada mekanisme PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD atau Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perbankan,” tanya Legislator PDI Perjuangan itu kepada Kasubdit BUMD Ditjen Bina Keuangan Kemendagri Bambang Ardiyanto, Selasa (11/2/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit BUMD Ditjen Bina Keuangan Kemendagri Bambang Ardiyanto mengemukakan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perbankan, UU Nomor 23 Tahun 2014 maupun PP Nomor 54 Tahun 2017 tidak ada pertentangan melainkan saling melengkapi. Soal pengawasan pada perseroda, secara diplomatis dia mengatakan, DPRD tetap berhak melakukan pengawasan karena eksekutif bersama legislatif adalah Pemerintahan Daerah.

“Jadi, kalau ada masalah dalam ketiga peraturan tadi, jangan dipertentangkan melainkan saling melengkapi,” simpulnya.

Menyinggung soal studi kelayakan, lanjut dia, apabila usahanya tidak berubah sama sekali, tidak diperlukan studi kelayakan. Namun, apabila ditambahkan atau diubah total, maka perlu studi kelayakan.

“Dan sekaligus bussines plan (rencana bisnis) yang baru,” kata Bambang.

Ia juga menambahkan perda perubahan bentuk badan hukum ini juga dapat dijadikan momentum untuk mengubah (menambah) modal dasar yang baru yang lebih besar. “Misalnya tadi dikatakan modal dasar PRPP sudah terpenuhi, dapat diubah menjadi Rp 200 miliar (dari Rp 50 miliar) seperti direncanakan,” ujarnya. (sunu/ariel)

Previous Post

Studi Banding Kualitas SLB di Kota Malang

Next Post

Bambang Kribo Dukung Perjuangan Guru Honorer

Related Posts

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri
Berita

Susun Raperda Kemiskinan, Komisi E Sambangi Desa Kepuhsari Wonogiri

10/03/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

07/03/2025
Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD
Berita

Penyelarasan Visi-Misi Gubernur dengan Perampingan OPD

07/03/2025
Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY
Berita

Perbedaan Garis Batas Kemendagri Munculkan Sengketa Lahan Jateng-DIY

07/03/2025
Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan
Berita

Komisi E Apresiasi Jabar Bisa Akurat Pendataan Kemiskinan

07/03/2025
Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng
Berita

Komisi E Yakin Sinergi Kuat Pemerintah Percepat Penanganan Kemiskinan di Jateng

04/03/2025
Next Post
Bambang Kribo Dukung Perjuangan Guru Honorer

Bambang Kribo Dukung Perjuangan Guru Honorer

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #1058
  • Test #1121
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah