Komisi B Dorong Pemutakhiran Alat-Alat Uji Laboratorium

Tanggal -
Unnamed

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi B berkunjung ke Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Laboratorium (BPSMB) Surakarta.(foto: dyana sulist)

SUKOHARJO – Komisi B mendorong upaya pemutakhiran atau pembaruan sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Laboratorium (BPSMB) Surakarta supaya mampu menguji mutu barang sekaligus melindungi konsumen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi B Sarno saat bersama rombongan berkunjung di balai milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Selasa (5/3/2024). Kunjungan juga dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi balai uji termasuk alat-alat dalam laboratorium.

“Kami mengharapkan BPSMB Sukoharjo dapat lebih memahami perannya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan pengendalian mutu produk potensial ekspor. Harapan besarnya lagi balai ini dapat menghasilkan pendapatan seperti halnya badan layanan umum sehingga hasil dari balai dapat dimanfaatkan untuk menambah kinerja balai,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Mendengarnya, Sub Koordinator Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Hartini Utami mengatakan secara aturan balai ini adalah tempat pengujian mutu barang supaya mendapatkan sertifikat kelayakan mutu. Termasuk mengkalibrasi alat-alat laboratorium.  Bahkan saat ini pihaknya memiliki tiga Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

‘’ Selain Kegiatan tersebut, Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB Jateng juga memperoleh Keputusan Akreditasi seperti contohnya Kelompok Produk Makanan dan Minuman : Air Minum Mineral dan Demineral (AMDK) , kopi bubuk dan kopi instan serta pasar rakyat, ‘’ Jelas Hartini.(dyana sulist/priyanto)

Dilihat: 24

Berita Terkait

  • Samsat Purbalingga Perlu Genjot Pendapatan

    PURBALINGGA – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pantauan ke Samsat Kab. Purbalingga. Komisi C DPRD Prov. Jateng melakukakan monitoring perkembangan & pengelolaan UPPD Bapenda Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Ruang Pertemuan Samsat Kab. Purbalingga pada Kamis (2/5/2024). Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro didampingi langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso. 

  • Dikonsultasikan, Raperda Garis Sempadan & Raperda Rencana Pembangunan Industri

    JAKARTA – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan konsultasi Propemperda Tahun Anggaran 2026 ke Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Kota Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025). Saat berdiskusi, ada 2 raperda yang dikonsultasikan yakni Raperda tentang Garis Sempadan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jateng.

  • Kinerja KD Bantarangin Wonogiri Perlu Digenjot

    WONOGIRI – Dalam rangka monitoring kinerja dan pengelolaan kebun milik Pemprov Jateng, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kebun Dinas (KD) Bantarangin Kabupaten Wonogiri, Rabu (4/3/2020). Menurut Anggota Komisi C DPRD Jateng Nurul Hidayah, yang memimpin kunjungan kerja, umumnya kinerja dan pengelolaan kebun belum optimal, sebagian memprihatinkan, dan belum bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

  • Komisi A Minta Butuh Daya Maksimal Kelola Kearsipan

    SURAKARTA – Komisi A DPRD Jateng sepakat pengelolaan kearsipan tidak bisa dianggap remeh. Dari arsip akan menentukan konsep serta bentuk hukum dari sebuah lembaga atau badan pemerintah. Hal tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surakarta, Kamis (27/2/2025).

  • Pengembangan Sarpras SMA Jadi Perhatian Komisi E

    KENDAL – Komisi E mendorong pihak sekolah untuk segera mengusulkan rencana bantuan kepada Pemprov Jateng terutama pada pengembangan sarana dan prasaran. Tidak dipungkiri, sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Jateng kekurangan sarana dan prasarana, termasuk status tanah yang kebanyakan masih milik kabupaten/kota dan bengkok.