Pansus Perseroda Cari Data & Informasi ke Kaltim

Screenshot 20191114 185844

BAHAS PERUSAHAAN. Pansus Raperda Pembentukan Perseroda PT Sarana Migas Jateng melakukan studi banding ke Provinsi Kaltim, Kamis (14/11/2019). (foto ariel noviandri)

SAMARINDA – Pansus Raperda Pembentukan Perseroda PT Sarana Migas Jateng melakukan studi banding ke Kantor Gubernur Kaltim di Kota Samarinda, Kamis (14/11/2019), untuk memperkaya data dan informasi. Saat bertemu dan berdialog dengan Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Setda Kaltim Ahmad Basuki, Ketua Pansus Sriyanto Saputro mengatakan data dan informasiitu sangat diperlukan dalam pembentukan perusahaan holding.

Sriyanto Saputro dan Padmasari Mestikajati.
(foto ariel noviandri)

“Saat ini, kami tengah menyiapkan raperda perseroda. Dalam hal ini, kami ingin meminta informasi mengingat Kaltim memiliki sumber energi melimpah,” katanya, didampingi Wakil Ketua Pansus Padmasari Mestikajati bersama Anggota Pansus, yang sebagian besar Komisi C DPRD Jateng.

Anggota Pansus Perseroda saat berdialog dengan Pemprov Kaltim. (foto ariel noviandri)

Menanggapinya, Ahmad Basuki mengutarakan bahwa Provinsi Kaltim saat ini sudah memiliki perusahaan induk yang mewadahi perusahaan-perusahaan pengelola migas yakni PT. Migas Mandiri Pratama (MPP). Sesuai Perda Provinsi Kaltim Nomor 11 Tahun 2009, MPP merupakan BUMD milik pemprov dengan saham 100%.

Anggota Pansus Perseroda saat berdialog dengan Pemprov Kaltim. (foto ariel noviandri)

Dikatakan, modal awal pembentukan perusahaan itu sebesar Rp 160 miliar. Rinciannya, 99,75% masuk ke MPP dan sisanya ke Koperasi Pegawai.

“Dalam pembuatan perdanya, kami inginnya ringkas dan mudah dipahami, nggak perlu terlalu tebal. Walaupun tipis, pendapatan yang diraih nantinya bisa tebal dan itu yang terpenting,” kata Ahmad.

Ahmad Basuki saat memberikan plakat kepada Sriyanto Saputro sebagai cenderamata.
(foto ariel noviandri)

Sementara, perwakilan MPP juga menjelaskan bahwa MPP merupakan BUMD yang mampu memberikan kontribusi besar untuk Pemprov Kaltim. Bahkan, kontribusi itu lebih besar dibanding Bank BPD Kaltim. 

“Selain mengelola Blok Mahakam, ada 8 blok migas lain yang akan dibahas mengenai pengelolaannya. Nantinya, setiap blok dikelola satu perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan itu memiliki induk (MPP) yang sahamnya 100 persen pemprov,” jelasnya. 

Sebagai informasi, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Jateng juga hadir dalam dialog tersebut. Diantaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujarwanto, Sekretriat DPRD Provinsi Jateng, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). (ariel/priyanto)