Bagus, Pengelolaan BMD di Wonogiri

Tanggal -
20240814114108 IMG

SOAL BMD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan BPKD Kabupaten Wonogiri, Rabu (14/8/2024), soal pengelolaan BMD. (foto ariel noviandri)

WONOGIRI – Guna mendapatkan data dan masukan yang lebih lengkap untuk Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Komisi C DPRD Provinsi Jateng kembali mengunjungi daerah. Salah satunya menyambangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKD M. Chozinuddin Holil menyampaikan pemanfaatan BMD selama ini sudah cukup baik. Dikatakan, ada beberapa BMD yang disewakan dengan nilai yang wajar.

“Kami tetap melakukan penilaian sewa BMD dengan nilai yang wajar,” kata Chozinuddin, Rabu (14/8/2024).

Dalam hal penggunaan BMD, pihaknya tetap melakukan perencanaan dan pengadaan. Hal itu juga berlaku untuk BMD yang digunakan dinas lain.

“Untuk barang rusak, kami tetap melakukan kegiatan lelang oleh masing-masing dinas dan hasilnya disetor ke kas daerah. Kami disini sebagai regulatornya,” terangnya.

Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro mengaku sangat apresiatif dengan pengelolaan BMD yang ada di Wonogiri. Ia menilai pengelolaan BMD nya sangat tertib.

“Saya menilai pengelolaan asetnya sangat tertib karena barang sekecil apapun didata dan dilelang,” kata Sriyanto.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng MH. Zainuddin mengatakan pengelolaan BMD perlu kreatifitas dan inovasi. Sepanjang hal tersebut sesuai regulasi dan mampu meningkatkan PAD.

Mustholih, Anggota Komisi C lainnya, berharap pengelolaan BMD itu masih memerlukan anggaran yang memadai. Dengan begitu, pengelolaannya lebih optimal. (ariel/priyanto)

Dilihat: 78

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.