Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah
Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah.
PERIODE DATA
14 September 2026 – 20 September 2026
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan
Ruang Lingkup Pemantauan
Pemantauan dalam laporan ini mencakup pemberitaan mengenai DPRD Jawa Tengah pada media mainstream yang terdiri atas: Media online, Media cetak dan Televisi (TV).
Analisis dilakukan untuk melihat perkembangan topik, eksposur, sentimen, serta karakteristik pemberitaan DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan.
Tujuan Laporan
Laporan ini bertujuan mengukur eksposur dan efektivitas komunikasi DPRD Jawa Tengah di media sosial dan mainstream media sebagai bahan evaluasi serta pengembangan strategi komunikasi. Pengukuran dilakukan dengan:
Memberikan gambaran mengenai topik-topik utama yang menjadi pembicaraan publik terkait DPRD Jawa Tengah serta cakupan kanal mainstream media yang memberitakannya.
Menganalisis sentimen pemberitaan mengenai DPRD Jawa Tengah dan entitas lain yang tercakup dalam pemantauan, sekaligus mengidentifikasi potensi isu, krisis, maupun informasi penting yang perlu mendapat perhatian.
Mengidentifikasi author, media, dan karakteristik pemberitaan yang membahas DPRD Jawa Tengah, termasuk sentimen yang menyertai pemberitaan tersebut.
Ringkasan Eksekutif Pemberitaan DPRD Jawa Tengah
DPRD Jawa Tengah mencatat 107 pemberitaan selama periode pemantauan. Eksposur didominasi media online sebanyak 95 artikel (88,79%), sementara media cetak mencatat 12 artikel dan media televisi tidak mencatat pemberitaan. Dari sisi sentimen, pemberitaan didominasi positif sebesar 86,92%, diikuti netral 13,08%, tanpa pemberitaan bernada negatif pada periode ini.
Topik positif yang paling banyak diberitakan adalah “Sumanto Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD” dengan 18 artikel, yang menyoroti upaya penguatan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.
Selanjutnya, topik “Ketua DPRD Jawa Tengah Bahas Penyebab PHK” tercatat dalam 12 artikel, menunjukkan perhatian DPRD terhadap persoalan ketenagakerjaan serta dukungan dan pendampingan bagi masyarakat terdampak.
Topik netral utama adalah “Target PKB Pimpinan DPRD Jepara” dengan 4 artikel, yang menyampaikan informasi mengenai agenda politik tanpa kecenderungan sentimen tertentu.
Secara keseluruhan, pemberitaan DPRD Jawa Tengah pada periode ini menunjukkan eksposur yang didominasi media online dan sentimen positif, dengan isu keterwakilan perempuan, penanganan PHK, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam pemberitaan.
Tidak ditemukannya pemberitaan negatif menunjukkan bahwa percakapan mainstream media pada periode pemantauan relatif terkonsentrasi pada aktivitas, kebijakan, dan isu publik yang berkaitan dengan DPRD.
Puncak Pemberitaan Mingguan DPRD Jawa Tengah
Puncak pemberitaan terjadi pada 17 September dengan 34 artikel, terutama didorong oleh isu “Sumanto Dorong Diversifikasi Pendapatan Petani”. Tingginya pemberitaan menunjukkan perhatian media terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan penguatan sumber pendapatan petani.
Sepanjang periode pemantauan, isu pemberitaan bergeser dari “Sumanto Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD” dan “Sumanto Dorong Diversifikasi Pendapatan Petani” menuju isu “Ketua DPRD Jawa Tengah Bahas Penyebab PHK”. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemberitaan tidak hanya berfokus pada isu representasi politik, tetapi juga mencakup peran legislatif dalam pemberdayaan ekonomi dan respons terhadap persoalan ketenagakerjaan serta kesejahteraan masyarakat.
Menjelang akhir periode, pemberitaan semakin beragam dengan munculnya isu edukasi perubahan iklim oleh Sarif Abdillah dan bantuan air bersih di Sukoharjo. Pergeseran tersebut memperlihatkan perluasan cakupan pemberitaan DPRD Jawa Tengah, dari isu politik dan ekonomi menuju agenda konkret yang berkaitan dengan ketahanan lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan respons terhadap persoalan masyarakat.
Top 5 Pemberitaan Berdasarkan Sentimen DPRD Jawa Tengah
Isu dengan eksposur tertinggi adalah “Sumanto Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD” dengan 18 artikel, seluruhnya bernada positif. Pemberitaan terutama menyoroti dorongan terhadap peningkatan peran dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
Pemberitaan positif lainnya mencakup “Ketua DPRD Jawa Tengah Bahas Penyebab PHK” sebanyak 12 artikel, “Sumanto Dorong Diversifikasi Pendapatan Petani” sebanyak 7 artikel, dan “Siti Mukaromah Dorong Keterwakilan Perempuan” sebanyak 6 artikel. Keempat isu tersebut memperlihatkan perhatian media terhadap tema ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi petani, serta keterwakilan perempuan.
Dari sisi keseluruhan eksposur pada topik utama, pemberitaan positif tercatat sebanyak 43 artikel, sementara pemberitaan netral sebanyak 4 artikel. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa narasi yang muncul dalam pemberitaan utama DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan lebih banyak berkaitan dengan aktivitas, aspirasi, dan kebijakan yang mendapat pemberitaan positif, khususnya pada isu pemberdayaan masyarakat dan representasi perempuan.
Profil Pemberitaan Ketua DPRD Jawa Tengah
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto tercatat diberitakan dalam 40 artikel selama periode pemantauan, dengan komposisi sentimen 100% positif. Pemberitaan menunjukkan eksposur yang terjaga dengan narasi yang seluruhnya bernada positif.
Topik utama pemberitaan adalah “Sumanto Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD” dengan 17 artikel, diikuti “Ketua DPRD Jawa Tengah Bahas Penyebab PHK” sebanyak 12 artikel positif dan “Sumanto Dorong Diversifikasi Pendapatan Petani” sebanyak 7 artikel positif. Ketiga isu tersebut menunjukkan cakupan pemberitaan yang meliputi keterwakilan perempuan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Media yang menjadi kanal utama pemberitaan Ketua DPRD Jawa Tengah meliputi INDORAYA NEWS, SUARA BARU, SERAYUNEWS.COM, JATENG NEWS, dan JATENG POS. Kelima media tersebut tercatat menyumbang keseluruhan 40 artikel pada periode pemantauan, menunjukkan bahwa eksposur Sumanto tersebar di sejumlah media regional yang menjadi sumber pemberitaan utama.
Profil Pemberitaan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Pemberitaan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah tercatat sebanyak 9 artikel, dengan sentimen positif sebesar 88,89% dan netral 11,11%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan pada periode pemantauan didominasi narasi positif.
Figur Wakil Ketua yang paling banyak diberitakan adalah Sarif Abdillah dengan 8 artikel, terutama terkait isu “Literasi Kebencanaan oleh Sarif Abdillah”. Sementara itu, Mohammad Saleh tercatat dalam 1 artikel yang membahas kegiatan politik di luar topik utama DPRD Jawa Tengah.
Kanal media yang menjadi sumber utama pemberitaan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah adalah SUARA JATENG, Radar Semarang, dan JATENG VIVA. Ketiga media tersebut menjadi kanal utama dalam penyebaran informasi mengenai aktivitas dan isu yang berkaitan dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan.
Ringkasan Pemberitaan Pemprov Jawa Tengah
Sentimen Keseluruhan
Pemprov Jawa Tengah mencatat 1.216 artikel selama periode pemantauan. Eksposur didominasi media online sebanyak 1.151 artikel (94,65%), sementara media cetak mencatat 65 artikel dan televisi tidak mencatat pemberitaan. Dari sisi sentimen, pemberitaan didominasi positif sebesar 82,15%, diikuti netral 13,82% dan negatif 4,03%.
Topik positif dengan eksposur tertinggi adalah “Investasi Mini Refinery di Jepara” dengan 100 artikel. Pemberitaan menyoroti perkembangan investasi serta potensi dampaknya terhadap perekonomian daerah, menjadikan isu investasi sebagai salah satu narasi utama dalam pemberitaan Pemprov Jawa Tengah.
Topik netral dengan eksposur tertinggi adalah “MTQ Nasional XXXI di Jawa Tengah” dengan 66 artikel. Pemberitaan pada topik ini cenderung bersifat informatif dan faktual, dengan fokus pada pelaksanaan kegiatan dan agenda terkait MTQ Nasional XXXI.
Secara keseluruhan, pemberitaan Pemprov Jawa Tengah pada periode pemantauan didominasi narasi positif, terutama terkait investasi dan perkembangan daerah. Sentimen negatif tercatat sebesar 4,03%, sehingga tetap perlu diperhatikan melalui pemantauan isu dan sumber pemberitaannya, meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan sentimen positif dan netral.
Share of Voice Seluruh Wilayah
Pemprov Jawa Tengah mencatat share of voice tertinggi dengan 1.216 artikel atau sekitar 35% dari total 3.439 pemberitaan selama periode 14–20 September 2026. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa percakapan media paling banyak terkonsentrasi pada aktivitas, kebijakan, dan agenda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Eksposur berikutnya berasal dari DPRD DKI Jakarta dengan 584 artikel (17%), disusul DPRD Jawa Timur sebanyak 332 artikel (10%) dan DPRD Jawa Barat sebanyak 291 artikel (8%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif dari sejumlah provinsi dengan eksposur media tinggi menjadi kontributor utama pemberitaan setelah Pemprov Jawa Tengah.
DPRD Jawa Tengah mencatat 107 artikel atau sekitar 3%, berada di bawah DPRD Kabupaten Batang (5%), DPRD DI Yogyakarta (4%), DPRD Kabupaten Pekalongan (3%), dan DPRD Banten (3%). Posisi tersebut menunjukkan bahwa eksposur DPRD Jawa Tengah dalam percakapan media lintas wilayah masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah entitas pembanding.
Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait — Pekalongan, Pemalang, Batang
Kabupaten Batang menjadi wilayah dengan volume pemberitaan tertinggi, mencapai 176 artikel, disusul Kabupaten Pekalongan 120 artikel, Kabupaten Pemalang 83 artikel, dan Kota Pekalongan 65 artikel. Dari sisi sentimen, pemberitaan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan didominasi narasi positif, masing-masing sebanyak 137 artikel dan 38 artikel. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan menghadapi tekanan sentimen negatif paling besar dengan 68 artikel negatif.
Tekanan negatif paling signifikan tercatat di Kabupaten Pekalongan, terutama terkait isu Simbang Kulon Night Carnival Kontroversi sebanyak 30 artikel negatif. Isu lain yang turut memperkuat eksposur negatif di wilayah tersebut adalah Fahd Arafiq Kembali Ditangkap KPK dengan 9 artikel negatif. Kabupaten Pemalang juga menghadapi tekanan negatif melalui isu Krisis Air Bersih di Kabupaten Pemalang sebanyak 8 artikel negatif.
Narasi positif paling menonjol muncul di Kabupaten Batang, melalui isu Panen Padi Biosalin dengan 36 artikel positif. Kabupaten Pemalang mencatat isu positif Dandim Edy Wibowo Pantau Pembangunan Jembatan sebanyak 4 artikel, sedangkan Kota Pekalongan memiliki isu RAPBD 2027 Fokus Pembangunan Infrastruktur dengan 8 artikel positif.
Kanal media utama yang mendominasi pemberitaan gabungan ketiga wilayah tersebut adalah RADAR PEKALONGAN – DISWAY.ID, DISWAY JATENG, dan JOGLOJATENG.COM.
Catatan strategis: Kabupaten Batang memiliki eksposur terbesar sekaligus didominasi pemberitaan positif, sedangkan Kabupaten Pekalongan perlu menjadi perhatian dalam pemantauan isu karena memiliki volume sentimen negatif paling tinggi. Isu yang berkaitan dengan kontroversi kegiatan dan proses hukum menjadi faktor utama pembentuk tekanan negatif pada periode pemantauan.
Pemantauan Percakapan DPRD Provinsi Lain — Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten
DPRD DKI Jakarta mencatat volume pemberitaan tertinggi dengan 584 artikel, diikuti DPRD Jawa Timur 332 artikel, DPRD Jawa Barat 291 artikel, DPRD Bali 196 artikel, DPRD DI Yogyakarta 150 artikel, dan DPRD Banten 119 artikel. Dari sisi sentimen, DPRD Bali dan DPRD Banten memiliki proporsi pemberitaan positif masing-masing 45,92% dan 29,41%, sementara DPRD Jawa Timur mencatat proporsi sentimen negatif tertinggi sebesar 41,27%.
Tekanan negatif paling signifikan tercatat pada DPRD DKI Jakarta, dengan 74 artikel negatif yang berkaitan dengan isu Bebizie Sri Mulyati Serahkan Uang dan Pemeriksaan Bebizie Sri Mulyati oleh KPK, masing-masing sebanyak 37 artikel. DPRD DI Yogyakarta mencatat 29 artikel negatif pada isu Eko Suwanto Minta Batalkan Pemangkasan Dana.
Sementara itu, DPRD Jawa Timur menghadapi 22 artikel negatif pada isu Berkas Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, yang menjadi salah satu pemicu utama sentimen negatif di wilayah tersebut.
Percakapan positif paling menonjol terdapat pada DPRD DKI Jakarta, dengan 35 artikel pada isu Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Selanjutnya, DPRD Bali mencatat 34 artikel positif pada isu Gubernur Bali Kolaborasi dengan DPRD, sedangkan DPRD Jawa Barat memiliki 8 artikel positif pada isu Hj. Tina Wiryawati Dukung Budaya Lokal.
Kanal media utama yang dominan memberitakan DPRD provinsi yang dipantau adalah RRI, MSN.COM, dan ANTARANEWS.
Catatan strategis: Perbedaan volume dan sentimen menunjukkan bahwa eksposur DPRD provinsi sangat dipengaruhi oleh isu yang sedang berkembang. Isu pemeriksaan atau perkara hukum menjadi sumber utama pemberitaan negatif pada sejumlah wilayah, sementara kolaborasi pemerintahan, aktivitas anggota DPRD, dan dukungan terhadap budaya lokal menjadi narasi positif yang menonjol.
Ringkasan Strategis Media Mainstream
Kesimpulan Keseluruhan
Pemberitaan DPRD Jawa Tengah pada periode 14–20 September 2026 mencatat 107 artikel, dengan eksposur yang terutama mengangkat isu ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi, keterwakilan perempuan, serta aspirasi masyarakat.
Sentimen pemberitaan didominasi positif sebesar 86,92%, disusul netral 13,08%, sementara tidak terdapat pemberitaan negatif yang teridentifikasi pada periode pemantauan. Komposisi ini menunjukkan bahwa narasi media terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah selama periode tersebut lebih banyak berada pada konteks informatif dan positif.
Sorotan Strategis
Puncak pemberitaan terjadi pada 17 September 2026 dengan 34 artikel, terutama didorong isu Sumanto Dorong Diversifikasi Pendapatan Petani. Tingginya eksposur menunjukkan perhatian media terhadap isu penguatan sumber pendapatan alternatif dan pemberdayaan ekonomi petani.
Isu keterwakilan perempuan dan ketenagakerjaan menjadi narasi penting. Isu Sumanto Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD mencatat 18 artikel, sedangkan Ketua DPRD Jawa Tengah Bahas Penyebab PHK mencatat 12 artikel. Kedua isu tersebut menunjukkan pemberitaan DPRD mencakup aspek representasi politik sekaligus persoalan sosial-ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, menjadi figur yang paling dominan dalam pemberitaan, dengan 40 artikel dan seluruhnya bersentimen positif. Wakil Ketua Sarif Abdillah, juga tercatat dalam 8 artikel dengan sentimen positif 100%. Eksposur figur pimpinan menjadi salah satu unsur utama dalam pemberitaan DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan.
Isu yang Perlu Dipantau
Isu ketenagakerjaan dan PHK perlu dipantau perkembangannya, terutama terkait tindak lanjut DPRD dalam menelusuri penyebab PHK, kondisi pekerja terdampak, serta koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Perkembangan tersebut berpotensi menjadi kelanjutan pemberitaan.
Isu keterwakilan perempuan perlu dikawal agar pemberitaan tidak berhenti pada pernyataan atau wacana. Perkembangan kebijakan, peningkatan partisipasi perempuan, dan langkah konkret DPRD dapat menjadi materi pemberitaan lanjutan.
Isu diversifikasi pendapatan petani dapat dikembangkan melalui informasi mengenai tindak lanjut dan implementasi konkret. Data mengenai program, dukungan kebijakan, atau hasil yang dirasakan petani dapat menjaga kesinambungan narasi pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pendapatan petani.
Lampiran: Pemberitaan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
ISU 01 — Sumanto Dorong Diversifikasi Pendapatan Petani
Pemberitaan mengenai dorongan Sumanto untuk melakukan diversifikasi pendapatan petani menyoroti upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan sumber pendapatan alternatif di luar sektor pertanian utama. Petani didorong memanfaatkan potensi lokal dan mengembangkan inovasi usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis hasil panen. Diversifikasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah.
ISU 02 — Ketua DPRD Jawa Tengah Bahas Penyebab PHK
DPRD Jawa Tengah memantau gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai sekitar 7.315 pekerja sejak Januari hingga awal September 2026, terutama di sektor tekstil, garmen, dan perkayuan. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto meminta Komisi E memetakan penyebab PHK serta menyiapkan langkah mitigasi bersama pemerintah daerah. Faktor yang menjadi perhatian antara lain mismanajemen, kenaikan harga bahan baku, serta kondisi geopolitik global yang memengaruhi permintaan dan pasar.
ISU 03 — Perjuangan Guru PAUD di Kabupaten Semarang
Pemberitaan mengenai guru PAUD di Kabupaten Semarang menyoroti berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Persoalan yang diangkat mencakup keterbatasan fasilitas, insentif yang masih terbatas, serta kebutuhan peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Dukungan pemerintah daerah dan DPRD Jawa Tengah terhadap peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru PAUD turut menjadi bagian dari pembahasan dalam pemberitaan.
ISU 04 — Literasi Kebencanaan oleh Sarif Abdillah
Pemberitaan mengenai literasi kebencanaan oleh Sarif Abdillah menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Edukasi dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespons kondisi darurat. Pemberitaan juga mengangkat pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas dalam memperkuat literasi kebencanaan di Jawa Tengah.
ISU 05 — Sumanto Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD
Pemberitaan mengenai dorongan Sumanto terhadap keterwakilan perempuan di DPRD menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif. Isu ini berkaitan dengan upaya memperluas keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik. Keberlanjutan narasi dapat diarahkan pada langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik di Jawa Tengah.
ISU 06 — Peningkatan Kualitas Pengawasan Perda Melalui FGD
Pemberitaan menyoroti upaya anggota DPRD Jawa Tengah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Fokus pembahasan mencakup peningkatan kapasitas dan efektivitas fungsi pengawasan agar pelaksanaan Perda berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
