Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah
Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
PERIODE DATA
14 September 2026 – 20 September 2026
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan
Ruang Lingkup Pemantauan
Pemantauan dalam laporan ini mencakup percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah di media sosial dan media mainstream. Kanal media sosial yang dianalisis meliputi: X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
Tujuan Laporan
Laporan ini bertujuan untuk mengukur eksposur dan efektivitas komunikasi DPRD Jawa Tengah di media sosial dan media mainstream sebagai bahan pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif. Pengukuran dilakukan melalui beberapa aspek berikut:
Memetakan topik percakapan utama yang dibicarakan warganet mengenai DPRD Jawa Tengah serta mengidentifikasi kanal media sosial yang menjadi sumber utama percakapan.
Menganalisis sentimen percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah dan entitas lain yang masuk dalam pemantauan, sekaligus mengidentifikasi potensi isu, krisis, maupun informasi penting yang perlu mendapat perhatian.
Mengidentifikasi authors dan media yang memberitakan atau membicarakan DPRD Jawa Tengah di media sosial dan media mainstream, termasuk kecenderungan sentimen yang muncul dalam percakapan tersebut.
Mengukur pola eksposur dan engagement untuk mengetahui isu, kanal, serta bentuk komunikasi yang paling banyak mendapatkan perhatian publik sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi komunikasi berikutnya.
Ringkasan Eksekutif Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
Percakapan terkait DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan tercatat sebanyak 57 post dengan total 1.583 engagement. Sentimen positif mendominasi sebesar 92,98%, diikuti sentimen negatif 5,26% dan netral 1,75%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa percakapan publik terhadap DPRD Jawa Tengah secara umum berada dalam kondisi positif dan kondusif.
Konten dengan engagement tertinggi didominasi Instagram dan TikTok. Engagement tertinggi mencapai 231 interaksi dari Instagram, disusul 117 interaksi dari Instagram dan 116 interaksi dari TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa konten visual dan video pendek menjadi format yang efektif dalam mendorong interaksi audiens.
Eksposur DPRD Jawa Tengah terutama ditopang oleh agenda kelembagaan, MTQ Nasional XXXI, dan aktivitas figur DPRD. Tema-tema tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk percakapan positif selama periode pemantauan.
Sentimen negatif masih terbatas dan belum menjadi narasi dominan dalam percakapan publik. Meski demikian, isu negatif tetap perlu dipantau untuk memastikan perkembangan percakapan tidak menggeser dominasi narasi positif.
Secara keseluruhan, pola percakapan menunjukkan bahwa konten yang memiliki nilai aktual, visual kuat, serta menampilkan aktivitas konkret DPRD memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan engagement dan memperluas eksposur komunikasi.
Peta Percakapan Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
TikTok menjadi kanal dengan volume posting tertinggi, mencapai 33,33% dari total post. Selanjutnya Facebook sebesar 24,56%, Instagram 19,30%, X/Twitter 12,28%, dan YouTube 10,53%. Distribusi ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi DPRD Jawa Tengah paling banyak terkonsentrasi pada platform TikTok.
Dari sisi engagement, TikTok juga menjadi kanal dengan kontribusi terbesar, mencapai 52,81%, disusul Instagram sebesar 46,30%. Sementara itu, Facebook dan YouTube memberikan kontribusi engagement yang relatif kecil, sedangkan X/Twitter belum menghasilkan interaksi yang signifikan.
Sentimen percakapan didominasi positif sebesar 92,98%, sementara sentimen negatif mencapai 5,26% dan netral 1,75%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa percakapan publik terhadap DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan secara umum berada dalam kondisi positif, meskipun terdapat sejumlah kritik yang tetap perlu dipantau.
TikTok dan Instagram menjadi kanal utama dalam membangun engagement. Dominasi kedua platform tersebut menunjukkan pentingnya mempertahankan konten berbasis video, visual, dan aktivitas konkret DPRD untuk memperluas jangkauan sekaligus mendorong interaksi publik.
Tren Percakapan Mingguan – DPRD Jawa Tengah
Volume post tertinggi terjadi pada 17 September, dengan 14 post dan 374 engagement, menunjukkan peningkatan aktivitas komunikasi DPRD Jawa Tengah pada pertengahan periode pemantauan.
Engagement tertinggi tercatat pada 16 September, mencapai 396 engagement dari 10 post, disusul 17 September dengan 374 engagement dan 14 September dengan 326 engagement. Pola ini menunjukkan bahwa interaksi audiens paling kuat terjadi pada awal hingga pertengahan pekan.
Aktivitas percakapan terkonsentrasi pada 14–17 September, dengan total 44 post dan 1.257 engagement. Setelah periode tersebut, volume dan engagement menurun pada 18–20 September, sehingga eksposur DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan lebih banyak ditopang oleh aktivitas pada paruh awal hingga pertengahan periode.
Tingginya engagement pada 16 September meski jumlah post lebih rendah dibanding 17 September menunjukkan bahwa volume konten tidak selalu berbanding lurus dengan interaksi. Kualitas, relevansi, dan daya tarik isu yang diangkat turut menentukan respons audiens.
Topik Utama dan Narasi Publik – DPRD Jawa Tengah
Topik “Keterwakilan Perempuan di DPRD Jateng, Sumanto” menjadi narasi dengan volume post tertinggi, mencapai 7 post dan 172 engagement. Tingginya volume percakapan menunjukkan isu keterwakilan perempuan mendapat perhatian publik, dengan kecenderungan sentimen yang positif.
Topik “Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto Tanggapi” mencatat engagement tertinggi, meskipun hanya terdiri dari 2 post, dengan total 295 engagement. Capaian ini menunjukkan bahwa konten yang berkaitan langsung dengan pernyataan atau respons pimpinan DPRD memiliki daya tarik interaksi yang relatif tinggi.
Sebaliknya, topik “Aktivitas Anggota DPRD Jawa Tengah” hanya menghasilkan 2 post dan 9 engagement dengan sentimen negatif. Rendahnya engagement menunjukkan bahwa percakapan pada topik tersebut belum menjadi perhatian luas, meskipun tetap perlu dipantau dari sisi substansi dan perkembangannya.
Secara umum, narasi positif cenderung menghasilkan engagement lebih tinggi, terutama ketika mengangkat figur pimpinan dan isu yang memiliki relevansi publik. Sementara itu, percakapan bernada negatif dalam periode ini relatif terbatas dari sisi interaksi, tetapi tetap perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi isu yang lebih luas.
Pemantauan Ketua DPRD Jawa Tengah
Pemantauan terhadap Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mencatat 13 post dengan total 622 engagement. Angka tersebut menunjukkan eksposur yang cukup kuat terhadap figur Ketua DPRD selama periode pemantauan.
Sentimen percakapan sepenuhnya positif (100%), tanpa ditemukan sentimen negatif maupun netral. Kondisi ini menunjukkan bahwa narasi mengenai Ketua DPRD selama periode pemantauan berlangsung dalam konteks yang relatif kondusif.
Topik yang paling banyak muncul berkaitan dengan tanggapan Ketua DPRD Sumanto serta isu keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. Dari sisi kanal, Instagram mencatat engagement tertinggi sebesar 231, diikuti TikTok masing-masing 64 dan 57 engagement.
Pola tersebut menunjukkan bahwa figur Ketua DPRD dan isu yang memiliki relevansi sosial, khususnya keterwakilan perempuan, menjadi penggerak utama eksposur dan interaksi publik selama periode pemantauan.
Pemantauan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Percakapan terkait Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mencatat 12 post dengan total 427 engagement. Seluruh percakapan didominasi sentimen positif, menunjukkan eksposur yang kondusif selama periode pemantauan.
Sarif Abdillah, menjadi figur dengan volume post terbanyak, yakni 6 post dengan 117 engagement. Topik utama berkaitan dengan ucapan Harlah ke-97 LP Ma’arif NU, yang menjadi narasi utama dalam percakapan mengenai dirinya.
Setya Arinugroho, mencatat engagement tertinggi, yakni 210 engagement dari 3 post. Konten utamanya berupa sapaan kepada petani dan peternak, menunjukkan bahwa isu yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat tertentu memperoleh respons audiens yang relatif tinggi.
Heri Pudyatmoko mencatat 2 post dengan 65 engagement, dengan topik utama sorotan terhadap peran Indonesia di BRICS. Sementara Mohammad Saleh, mencatat 1 post dengan 35 engagement, melalui isu penyerapan aspirasi komunitas ambulans Alas Roban.
Secara keseluruhan, percakapan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah paling banyak didorong oleh Sarif Abdillah dari sisi volume konten dan Setya Arinugroho dari sisi engagement. Pola ini menunjukkan bahwa isu yang dekat dengan komunitas dan kelompok masyarakat, seperti petani dan peternak, memiliki potensi menghasilkan interaksi lebih tinggi.
Pemantauan Pemprov Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah mencatat 283 post dengan total 305.277 engagement. Sentimen positif mendominasi sebesar 93,64%, diikuti sentimen negatif 4,24% dan netral 2,12%. Komposisi ini menunjukkan percakapan publik yang secara umum sangat kondusif terhadap isu dan program yang diangkat.
Dari sisi volume, relaksasi pajak kendaraan dan pembebasan denda menjadi topik paling banyak dipublikasikan dengan 31 post, yang mayoritas bersentimen positif. Selanjutnya muncul isu MTQ Nasional XXXI dan lomba, serta konten Ahmad Luthfi dan Sherly Tjoanda dalam agenda DPR RI. Pola ini menunjukkan perhatian komunikasi Pemprov banyak diarahkan pada layanan publik, agenda keagamaan, dan aktivitas figur pemerintah.
Dari sisi engagement, konten Ahmad Luthfi dan Sherly Tjoanda dalam agenda DPR RI menjadi yang tertinggi dengan 175.439 engagement, disusul relaksasi pajak kendaraan dan pembebasan denda dengan 97.606 engagement.
Tingginya engagement pada kedua topik tersebut menunjukkan bahwa konten figur publik dan kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat memiliki daya tarik interaksi yang kuat. Perbedaan antara volume post dan engagement juga menunjukkan bahwa frekuensi publikasi tidak selalu menentukan tingkat respons audiens; relevansi isu dan daya tarik konten menjadi faktor penting.
Share of Voice Seluruh Wilayah
Total engagement seluruh wilayah mencapai 460.009, dengan Pemprov Jawa Tengah menjadi kontributor terbesar sebesar 305.277 engagement atau 66,36%. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa percakapan mengenai Pemprov Jateng menjadi penggerak utama engagement dalam pemantauan lintas wilayah pada periode ini.
DPRD DKI Jakarta menempati posisi berikutnya dengan 44.644 engagement (9,71%), disusul DPRD Kabupaten Pekalongan dengan 38.668 engagement (8,41%). Jarak engagement yang cukup besar menunjukkan konsentrasi perhatian publik masih sangat kuat pada percakapan terkait Pemprov Jawa Tengah.
Beberapa wilayah lain mencatat engagement pada tingkat menengah, yakni DPRD Jawa Timur 27.331, DPRD Jawa Barat 24.474, dan DPRD Bali 8.243 engagement.
Sementara itu, DPRD Jawa Tengah mencatat 1.583 engagement atau 0,34% dari total engagement seluruh wilayah. Angka ini menunjukkan bahwa eksposur DPRD Jateng masih relatif kecil dibandingkan dengan Pemprov Jateng maupun sejumlah DPRD pembanding.
Dari perspektif komunikasi, tingginya engagement Pemprov Jateng dapat menjadi benchmark, terutama dalam mengemas isu yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Bagi DPRD Jateng, peluang peningkatan eksposur dapat diarahkan pada konten yang menampilkan dampak kerja, respons terhadap aspirasi, figur pimpinan, serta isu yang relevan dengan kebutuhan publik.
Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait – Pekalongan, Pemalang, Batang
Ringkasan Pemantauan
Percakapan mengenai DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang pada periode 14–20 September 2026 menunjukkan dinamika isu yang berbeda di masing-masing wilayah.
Kabupaten Pemalang mencatat volume percakapan tertinggi melalui isu dugaan penipuan sembako yang melibatkan anggota DPRD Pemalang, dengan 8 posting bernada negatif. Tingginya volume percakapan negatif menunjukkan isu tersebut menjadi perhatian utama dan perlu dipantau dari sisi perkembangan narasi maupun dampaknya terhadap citra kelembagaan.
Kabupaten Batang mencatat engagement tertinggi, terutama pada isu TB Batang dan rencana pembangunan AI Factory dengan 4.156 engagement dari 1 posting. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan isu dugaan penipuan sembako di Pemalang dengan 493 engagement dan isu Musancab PKB di Kota Pekalongan dengan 34 engagement.
Narasi positif di Kabupaten Batang juga muncul melalui konten ucapan HUT PMI serta isu pembangunan. Sementara itu, Kota Pekalongan lebih banyak memperoleh respons netral pada isu Piala DPRD dan sepak bola.
Perbandingan Percakapan DPRD Provinsi Lain — Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten
Ringkasan Pemantauan
Perbandingan percakapan DPRD di enam provinsi benchmark pada periode 14–20 September 2026 mencatat 625 posting dengan tingkat eksposur yang berbeda antarwilayah.
DKI Jakarta mencatat volume percakapan tertinggi dengan 217 posting atau 34,72% dari total percakapan. Isu yang paling dominan adalah usulan transportasi gratis bagi pelajar, yang menjadi topik utama pembicaraan di wilayah tersebut.
Dari sisi engagement, DKI Jakarta juga mencatat angka tertinggi dengan 11.631 engagement, disusul Jawa Barat sebesar 11.423 engagement melalui isu aspirasi warga Karawang Selatan. Kedua wilayah menunjukkan tingkat interaksi audiens yang relatif tinggi dibandingkan wilayah benchmark lainnya.
Dari sisi sentimen, percakapan di seluruh wilayah benchmark didominasi sentimen positif, meliputi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Banten, dan DI Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa percakapan mengenai DPRD pada periode pemantauan secara umum berada dalam sentimen positif, meskipun tema dan isu yang berkembang berbeda di setiap wilayah.
Ringkasan Strategis Media Sosial
Kesimpulan Keseluruhan
Percakapan media sosial terkait DPRD Jawa Tengah pada periode 14–20 September 2026 mencatat 57 posting dengan total 1.583 engagement. Sentimen didominasi positif sebesar 92,98%, dengan TikTok menjadi kanal penyumbang engagement terbesar sebesar 52,81%.
TikTok menjadi kanal utama baik dari sisi jumlah posting (33,33%) maupun engagement (52,81%), diikuti Instagram dengan 46,30% engagement. Dominasi kedua kanal tersebut menunjukkan bahwa format visual dan video pendek memiliki tingkat interaksi yang tinggi dalam percakapan DPRD Jawa Tengah.
Sorotan Strategis
Puncak engagement terjadi pada 17 September, dengan 14 posting dan 374 engagement. Aktivitas periode 14–17 September menjadi yang paling tinggi, mencapai 44 posting dan 1.257 engagement, terutama terkait respons Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto pada isu Dana Hibah Keraton, inisiasi senam, dan keterwakilan perempuan.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, menjadi figur dengan eksposur paling menonjol, tercatat dalam 13 posting dengan 622 engagement, seluruhnya bernuansa positif. Sementara itu, Wakil Ketua Mohammad Saleh, muncul dalam 1 posting dengan 35 engagement melalui isu aspirasi Komunitas Ambulans Alas Roban. Temuan ini menunjukkan bahwa figur pimpinan dan isu yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun interaksi publik.
Isu yang Perlu Dipantau
Isu “Kades Bojongsari Polisikan Anggota DPRD Pemalang” tercatat dalam 5 posting dan seluruhnya bernada negatif. Isu ini perlu dipantau karena berpotensi berkembang menjadi percakapan reputasional yang lebih luas. Komunikasi publik sebaiknya mengutamakan klarifikasi berbasis fakta, transparansi informasi, dan penyampaian respons secara proporsional.
Penurunan aktivitas dan engagement setelah 17 September juga perlu diperhatikan. Setelah mencapai puncak, percakapan cenderung bergeser ke konten yang lebih ringan, seperti salam sehat dan peringatan harlah. Konsistensi serta variasi konten strategis diperlukan untuk menjaga kesinambungan interaksi.
Eksposur pimpinan DPRD dapat terus diperkuat dengan memanfaatkan kanal yang memiliki engagement tinggi, khususnya TikTok dan Instagram. Konten dapat difokuskan pada respons terhadap aspirasi masyarakat, aktivitas lapangan, penjelasan kebijakan, serta capaian kelembagaan dalam format visual yang ringkas dan mudah dipahami.
Lampiran: Percakapan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
ISU 01 — Sumanto Instruksikan Komisi E Telusuri Gelombang PHK di Jateng
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto meminta Komisi E melakukan konsolidasi untuk menelusuri penyebab gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada 7.315 pekerja dari 15 perusahaan di 13 kabupaten/kota sepanjang Januari–Agustus 2026. Kabupaten Tegal menjadi salah satu wilayah terdampak dengan 681 pekerja terkena PHK. Sektor yang terdampak antara lain garmen, tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, kayu lapis, dan industri bulu mata.
ISU 02 — Komisi C DPRD Jateng Dorong Kolaborasi Media di Era Digital
Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto Bachrudin menekankan pentingnya kolaborasi konstruktif antara media dan legislatif dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital. Dalam FGD bersama pekerja media di Banyumas, media diharapkan tetap menjaga objektivitas dan profesionalitas sekaligus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kebijakan publik kepada masyarakat.
ISU 03 — Dana Hibah Keraton Surakarta dari Pemprov
Keraton Surakarta disebut pernah menerima hibah dari Pemprov Jawa Tengah sekitar Rp1 miliar pada 2012, dengan sebagian besar dana digunakan untuk honor abdi dalem dan sisanya untuk kebutuhan operasional keraton. Setelah itu, hibah disebut terhenti karena kendala regulasi administratif. Sementara itu, kebutuhan operasional keraton pada 2026 diperkirakan lebih besar sehingga isu dukungan pendanaan kembali menjadi perhatian.
ISU 04 — Sarif Abdillah Ucapkan Harlah ke-97 LP Ma’arif NU
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyampaikan ucapan selamat Harlah ke-97 LP Ma’arif NU sebagai bentuk apresiasi terhadap peran lembaga tersebut dalam mencerdaskan generasi bangsa. Momentum tersebut diharapkan memperkuat komitmen terhadap pendidikan yang berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta mendorong lahirnya generasi yang unggul, berkarakter, dan beradab.
ISU 05 — Setya Arinugroho Perjuangkan Perbaikan Jalan Kedungreja
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho menyampaikan dukungan terhadap aspirasi perbaikan jalan di Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Dukungan tersebut diharapkan mendapat tindak lanjut dari Pemprov Jawa Tengah sehingga akses warga menjadi lebih layak, mobilitas semakin lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang.
ISU 06 — Pengelolaan Sampah oleh Sumarwati di Pekalongan
Komisi E DPRD Jawa Tengah bersama BRIDA Jateng menggelar forum diskusi di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, untuk mendorong pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati menyoroti pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah, termasuk pemanfaatan limbah menjadi kompos, eco enzyme, sabun nonkimia, hingga berbagai produk bernilai guna.
