Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah
Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
PERIODE DATA
7 September 2026 – 13 September 2026
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan
Cakupan Media Sosial
Tipe media sosial yang dianalisis dalam laporan ini meliputi: X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
Tujuan Laporan
Laporan ini bertujuan untuk mengukur eksposur, sentimen, serta dinamika percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah di media sosial dan media mainstream sebagai dasar dalam pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif.
Pengukuran dilakukan dengan cara mengidentifikasi topik utama percakapan, untuk memberikan gambaran mengenai isu-isu yang paling banyak dibicarakan warganet terkait DPRD Jawa Tengah serta kanal media sosial yang menjadi ruang utama percakapan.
Menganalisis sentimen percakapan, baik positif, negatif, maupun netral, serta memantau potensi isu, krisis, atau informasi penting yang dapat memengaruhi citra DPRD Jawa Tengah.
Kemudian mengidentifikasi authors dan media, untuk mengetahui pihak-pihak serta media yang membicarakan DPRD Jawa Tengah, termasuk karakter dan sentimen pemberitaan atau percakapannya.
Dan mengukur efektivitas eksposur komunikasi, dengan melihat isu, kanal, dan pola percakapan yang memiliki tingkat perhatian publik paling tinggi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi komunikasi ke depan.
Ringkasan Eksekutif Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
Percakapan terkait DPRD Jawa Tengah tercatat sebanyak 47 post dengan total 1.101 engagement. Sentimen positif mendominasi sebesar 91,49%, sedangkan sentimen negatif sebesar 8,51%. Komposisi ini menunjukkan respons publik yang secara umum kondusif dan positif, meskipun masih terdapat sejumlah kritik yang perlu dipantau.
Instagram menjadi kanal utama interaksi publik, dengan seluruh top post berasal dari platform tersebut. Engagement tertinggi mencapai 199, disusul 111 dan 105 engagement. Hal ini menunjukkan bahwa konten visual dan aktivitas DPRD yang dikemas melalui Instagram memiliki daya tarik interaksi lebih tinggi dibandingkan kanal lainnya pada periode pemantauan.
Eksposur DPRD Jawa Tengah pada periode ini menunjukkan citra yang relatif positif, terutama melalui konten yang berkaitan dengan aktivitas kelembagaan dan figur DPRD. Sementara itu, sentimen negatif masih berada pada porsi terbatas dan belum menjadi arus utama percakapan publik.
Peta Percakapan Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
Instagram menjadi kanal utama percakapan, dengan porsi 40,43% dari total post, disusul Facebook 27,66%, TikTok 17,02%, YouTube 8,51%, dan X (Twitter) 6,38%. Komposisi ini menunjukkan bahwa distribusi percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah paling banyak terkonsentrasi di Instagram.
Dari sisi engagement, Instagram menunjukkan dominasi yang jauh lebih kuat dengan kontribusi sebesar 75,11%, diikuti TikTok 23,98%. YouTube hanya menyumbang 0,91%, sementara Facebook dan X (Twitter) tidak mencatat kontribusi engagement. Temuan ini mengindikasikan bahwa Instagram merupakan kanal paling efektif untuk membangun interaksi dan perhatian audiens pada periode pemantauan.
Dari sisi sentimen, percakapan publik didominasi sentimen positif sebesar 91,49%, sedangkan sentimen negatif sebesar 8,51% dan tidak terdapat sentimen netral. Kondisi ini menunjukkan persepsi publik yang sangat kondusif terhadap DPRD Jawa Tengah, dengan kritik yang masih terbatas dan belum menjadi arus utama percakapan.
Tren Percakapan Mingguan – DPRD Jawa Tengah
Volume post tertinggi terjadi pada 8 September, dengan 15 post dan 122 engagement. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah paling tinggi dari sisi jumlah unggahan pada awal periode pemantauan.
Engagement tertinggi tercatat pada 10 September, mencapai 246 engagement dari 8 post, disusul 11 September dengan 243 engagement dari 7 post dan 7 September dengan 240 engagement. Tingginya engagement pada pertengahan periode menunjukkan adanya konten atau isu yang mampu menarik perhatian dan mendorong interaksi audiens.
Secara umum, engagement relatif kuat dan stabil pada 7–11 September. Setelah itu, aktivitas menurun tajam pada 12 September, yang hanya mencatat 1 post dan 22 engagement, serta tidak terdapat aktivitas pada 13 September. Dengan demikian, eksposur DPRD Jawa Tengah selama periode ini lebih terkonsentrasi pada lima hari pertama pemantauan.
Topik Utama dan Narasi Publik – DPRD Jawa Tengah
“Aspirasi Buruh dan Perlindungan Ketenagakerjaan” menjadi topik dengan volume percakapan tertinggi, mencapai 5 post, terdiri dari 3 post positif dan 2 post negatif. Hal ini menunjukkan isu ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian utama publik sekaligus memiliki dinamika sentimen yang perlu dicermati.
Dari sisi engagement, topik “Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi” mencatat interaksi tertinggi, yakni 198 engagement dari 1 post. Selanjutnya, “Aspirasi Buruh dan Perlindungan Ketenagakerjaan” memperoleh 162 engagement, sedangkan “Aspirasi Pembangunan Jalan Desa Tambaksari” mencapai 111 engagement. Temuan ini menunjukkan isu yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat dan kebutuhan publik secara langsung memiliki daya tarik interaksi yang relatif tinggi.
Dari sisi narasi, percakapan publik secara umum masih didominasi sentimen positif, terutama pada isu pengentasan kemiskinan, Agrinas/KDMP, survei kepuasan masyarakat, serta ucapan Hari Jadi Partai Demokrat. Namun, sentimen negatif tetap muncul pada Kasus Pemalang dan sebagian percakapan mengenai ketenagakerjaan, sehingga kedua isu tersebut perlu menjadi perhatian dalam pemantauan lanjutan.
Pemantauan Ketua DPRD Jawa Tengah
Pemantauan terhadap Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mencatat 1 post dengan total 0 engagement. Kondisi ini menunjukkan eksposur Ketua DPRD masih sangat terbatas dan belum menghasilkan interaksi publik yang signifikan selama periode pemantauan.
Dari sisi sentimen, percakapan yang muncul tercatat 100% positif. Narasi berkaitan dengan peran Sumanto dalam menguatkan semangat relawan Jogo Kali Karanganyar untuk merawat dan menjaga tanaman setelah kegiatan penanaman pohon.
Topik utama yang muncul adalah koordinasi relawan Jogo Kali, dengan penekanan pada ajakan menjaga keberlanjutan lingkungan melalui perawatan tanaman. Narasi tersebut membentuk citra positif terkait kepedulian lingkungan dan partisipasi masyarakat, meskipun belum mampu mendorong engagement secara signifikan.
Pemantauan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Percakapan terkait Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mencatat total 9 post dengan 641 engagement dan seluruhnya memiliki sentimen positif. Kondisi ini menunjukkan eksposur para Wakil Ketua berada dalam situasi yang kondusif selama periode pemantauan.
Sarif Abdillah, menjadi figur dengan performa engagement tertinggi, mencatat 4 post dan 443 engagement. Topik utama yang diangkat adalah pengawalan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, menunjukkan tingginya perhatian audiens terhadap isu kesejahteraan masyarakat.
Setya Arinugroho, berada di posisi berikutnya dengan 2 post dan 180 engagement, melalui isu peninjauan pembangunan Jalan Tambaksari. Sementara itu, Heri Pudyatmoko mencatat 1 post dengan 18 engagement terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mohammad Saleh, mencatat 2 post tanpa engagement, dengan narasi mengenai kesiapan Golkar Jawa Tengah. Dengan demikian, eksposur Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah pada periode ini paling kuat didorong oleh Sarif Abdillah dan Setya Arinugroho, terutama melalui isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.
Pemantauan Pemprov Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah mencatat 357 post dengan total 79.463 engagement. Sentimen publik sangat didominasi positif sebesar 95,52%, diikuti negatif 3,36% dan netral 1,12%. Komposisi ini menunjukkan respons publik yang sangat kondusif, meskipun masih terdapat sejumlah kritik yang perlu dipantau.
Dari sisi volume, “MTQ Nasional XXXI dan Videotron Nobar” menjadi topik dengan jumlah post tertinggi, yakni 40 post. Selanjutnya, “MTQ Nasional XXXI dan Layanan” serta “Bantuan Mahasiswa NTT” masing-masing mencatat 25 post. Hal ini menunjukkan isu keagamaan, layanan publik, dan kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam komunikasi Pemprov Jawa Tengah pada periode pemantauan.
Dari sisi engagement, “MTQ Nasional XXXI dan Kesiapan Penyelenggaraan” menjadi topik dengan respons tertinggi, mencapai 33.696 engagement. Posisi berikutnya adalah “Pengentasan Kemiskinan dan Apresiasi Cak Imin” dengan 10.999 engagement, serta “MTQ Nasional XXXI dan Pawai Ta’aruf” dengan 7.582 engagement. Temuan ini menegaskan bahwa rangkaian MTQ Nasional XXXI menjadi motor utama engagement publik terhadap konten Pemprov Jawa Tengah.
Share of Voice Seluruh Wilayah
Total engagement dari seluruh wilayah yang dipantau mencapai 298.342. Pemprov Jawa Tengah menjadi kontributor terbesar dengan 79.463 engagement atau 26,63%, menunjukkan bahwa perhatian audiens lintas wilayah paling banyak terkonsentrasi pada kanal Pemprov Jawa Tengah selama periode pemantauan.
DPRD Kabupaten Pekalongan menempati posisi kedua dengan 61.266 engagement atau 20,54%, disusul DPRD Bali sebesar 47.763 engagement atau 16,01%. Ketiga entitas tersebut menjadi penyumbang utama engagement dan secara keseluruhan menyerap lebih dari separuh interaksi publik dalam pemantauan lintas wilayah.
Wilayah lain mencatat kontribusi menengah, antara lain DPRD Jawa Barat sebesar 36.532 engagement, DPRD DKI Jakarta 35.991 engagement, dan DPRD DIY 18.601 engagement. Sementara itu, DPRD Jawa Tengah hanya mencatat 1.101 engagement atau 0,37%, menunjukkan tingkat interaksi yang masih jauh di bawah entitas pembanding.
Posisi DPRD Jawa Tengah yang hanya menyumbang 0,37% engagement menunjukkan adanya kesenjangan antara eksposur kelembagaan dengan daya interaksi publik. Dibutuhkan penguatan konten yang memiliki nilai berita, relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat, serta daya tarik visual, khususnya pada isu seperti kesejahteraan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lingkungan yang telah terbukti mampu mendorong engagement.
Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait — Pekalongan, Pemalang, Batang
Percakapan mengenai DPRD kabupaten/kota terkait di Pekalongan, Pemalang, dan Batang menunjukkan aktivitas paling tinggi pada Kabupaten Pemalang, melalui isu Rapat Kerja Komisi C dan Perubahan APBD 2026 yang mencatat 4 post positif. Selanjutnya, Kabupaten Batang mencatat 3 post positif terkait Rapat Paripurna Raperda APBD Batang.
Dari sisi engagement, Kota Pekalongan mencatat respons publik tertinggi melalui isu audiensi supporter Persip dan kesiapan Liga 4, dengan 4.697 engagement dari 1 post. Angka tersebut jauh melampaui Kabupaten Pemalang, yang memperoleh 393 engagement melalui isu Raperda Pilkades dan Pilkades Serentak 2026.
Secara sentimen, narasi positif muncul di seluruh wilayah yang dipantau, terutama melalui agenda pembahasan APBD, audiensi publik, kesiapan kompetisi olahraga, serta pembahasan regulasi daerah. Kondisi ini menunjukkan percakapan DPRD kabupaten/kota terkait pada periode pemantauan relatif kondusif, tanpa tekanan isu negatif yang menonjol.
Perbandingan Percakapan DPRD Provinsi Lain — Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten
Perbandingan percakapan DPRD provinsi lain mencatat total 684 post. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan volume percakapan tertinggi, yakni 234 post atau 34,21%, melalui isu “DPRD DKI Dorong Jakarta Punya Data Bansos Mandiri”. Tingginya volume menunjukkan isu data dan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi perhatian besar dalam percakapan publik.
Dari sisi engagement, Bali mencatat respons tertinggi dengan 31.464 engagement melalui isu “Usulan Upah Minimum oleh I Nyoman”. Selanjutnya, Jawa Barat memperoleh 27.353 engagement melalui isu “Ketua DPRD Jabar Apresiasi Inovasi Angklung Robotik”. Temuan ini menunjukkan isu kesejahteraan pekerja dan inovasi berbasis budaya memiliki daya tarik interaksi yang kuat meskipun karakter topiknya berbeda.
DI Yogyakarta mencatat 80 post dan 6.790 engagement melalui isu “DPRD DIY Soroti Kekeliruan Data Bansos DTSEN”. Sementara itu, Jawa Timur mencatat 102 post dan 3.591 engagement melalui isu pencairan TPG dan THR guru, sedangkan Banten mencatat 1 post terkait warga Pandeglang yang menagih investasi emas kepada anggota DPRD.
Dari sisi sentimen, seluruh wilayah benchmark didominasi sentimen positif, meliputi Bali, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Kondisi tersebut menunjukkan percakapan DPRD provinsi lain pada periode ini relatif kondusif, meskipun isu yang diangkat memiliki karakter yang beragam.
Ringkasan Strategis Media Sosial
Kesimpulan Keseluruhan
Percakapan media sosial terkait DPRD Jawa Tengah pada periode 7–13 September 2026 mencatat 47 post dengan 1.101 engagement. Sentimen didominasi positif sebesar 91,49%, sementara sentimen negatif sebesar 8,51%.
Instagram menjadi kanal utama, dengan kontribusi 40,43% dari total posting dan 75,11% dari total engagement. Dominasi ini menunjukkan bahwa konten visual dan video menjadi format yang paling efektif dalam menjangkau serta mendorong interaksi audiens.
Secara umum, tingginya sentimen positif menunjukkan persepsi publik yang relatif kondusif terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah. Namun, keberadaan narasi negatif tetap perlu dikelola, terutama pada isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan persoalan hukum.
Sorotan Strategis
Puncak engagement terjadi pada 10 September, dengan 8 post dan 246 engagement. Perhatian audiens terutama didorong oleh isu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, menunjukkan bahwa isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat memiliki daya tarik tinggi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menjadi figur paling menonjol, dengan 4 post dan 443 engagement. Seluruh percakapan terkait dirinya bersentimen positif, dengan isu pengentasan kemiskinan Jawa Tengah menjadi salah satu pendorong utama engagement, mencapai 199 interaksi.
Isu yang Perlu Dipantau
Aspirasi buruh dan ketenagakerjaan muncul dalam 5 post dengan 162 engagement, termasuk 2 post negatif. Isu ini perlu diikuti dengan komunikasi mengenai tindak lanjut konkret DPRD, sehingga narasi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi tetapi berkembang menjadi informasi mengenai solusi dan hasil pengawalan.
Kasus Pemalang dan pemanggilan anggota DPRD Jawa Tengah oleh KPK muncul dalam 3 post dan seluruhnya bersentimen negatif. Meskipun engagement masih rendah, isu hukum memiliki potensi eskalasi reputasi sehingga perlu dipantau secara konsisten dan direspons secara faktual, proporsional, serta tidak spekulatif.
Eksposur pimpinan DPRD Jawa Tengah masih belum merata. Sarif Abdillah dan Setya Arinugroho mencatat engagement lebih tinggi dibanding sejumlah pimpinan lainnya. Ke depan, distribusi konten aktivitas pimpinan perlu diperkuat secara konsisten, terutama melalui Instagram dan TikTok, dengan mengedepankan aktivitas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Lampiran: Percakapan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
ISU · 01 Sarif Abdillah Dukung Pengentasan Kemiskinan Jateng
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendorong perubahan paradigma penanganan kemiskinan dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi. DPRD Jateng berkomitmen mengawal APBD agar tersalurkan tepat sasaran untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, program padat karya, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
ISU · 02 Buruh Jateng Sampaikan Aspirasi ke DPRD
Ratusan buruh dari lima konfederasi mendatangi Kantor DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan 11 tuntutan terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Aspirasi yang disampaikan antara lain penghapusan batas usia kerja, penghentian PHK sepihak, penerapan upah layak, serta penolakan sistem outsourcing.
ISU · 03 DPRD Jateng Catat IKM 88,4
DPRD Provinsi Jawa Tengah mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,4/100 berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat 2025 melalui kanal Wadul Dewan. Capaian tersebut menunjukkan respons positif terhadap layanan aspirasi publik, dengan lebih dari 1.280 aspirasi masuk dan 94% di antaranya telah selesai diproses.
ISU · 04 Komisi E DPRD Jateng Dorong Raperda Perlindungan Pekerja Informal
Komisi E DPRD Jawa Tengah mendorong percepatan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal setelah menerima aspirasi dari serikat buruh. DPRD Jateng juga akan meneruskan dokumen aspirasi pekerja kepada Presiden dan DPR RI sebagai bahan dukungan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan pekerja sektor transportasi dan peningkatan kesejahteraan.
ISU · 05 Komisi E DPRD Jateng Pelajari Penguatan Layanan Kesehatan
Komisi E DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari strategi penguatan pelayanan kesehatan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan. Hasil kunjungan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan dan penguatan kebijakan kesehatan di Jawa Tengah.
ISU · 06 Sarif Abdillah Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengajak masyarakat menjadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang ringan dan konsisten. Ia menekankan olahraga sebagai bentuk perawatan diri sekaligus modal untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
