Dibahas, Strategi Penguatan Pelayanan Kesehatan
SOAL KESEHATAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Rabu (9/9/2026). (foto evi rahmawati)
BANDUNG – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menggali strategi penguatan pelayanan kesehatan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Provinsi Jabar sebagai bahan untuk memperkuat kebijakan kesehatan di Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Jateng Messy Widiastuti itu difokuskan pada pembelajaran mengenai kebijakan dan inovasi yang dinilai mampu memperluas akses layanan kesehatan hingga ke wilayah pedesaan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi E mendapat pemaparan mengenai sejumlah kebijakan kesehatan Jabar, antara lain pengelolaan rumah sakit berbadan layanan umum daerah (BLUD), pembiayaan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan hingga penguatan akses pelayanan di daerah yang memiliki keterbatasan geografis.
Salah satu program yang menjadi perhatian Komisi E adalah Program Dokter Desa. Program hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/ kota, dan Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut dirancang untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa, khususnya wilayah yang menghadapi kemiskinan ekstrim, keterbatasan akses geografis, dan persoalan kesehatan prioritas.
Ketua Tim Kerja Distribusi dan Pemerataan SDMK Dinkes Jabar Titis Wigiati mengatakan, Program Dokter Desa hingga kini telah menjangkau 56 desa. Para dokter ditempatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus membantu menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat secara langsung di tingkat desa.
Selain program tersebut, Komisi E juga mendalami sejumlah persoalan strategis, seperti pencapaian Universal Health Coverage (UHC), keberlanjutan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI), distribusi dokter umum dan dokter spesialis, pembiayaan kesehatan, dan regulasi pengalokasian anggaran kesehatan.
Messy Widiastuti mengatakan berbagai hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi E untuk memperkuat kebijakan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah. Menurut dia pembelajaran dari Jabar diperlukan agar kebijakan yang diterapkan di Jateng tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang kami cari bukan sekadar program, tetapi bagaimana sebuah kebijakan bisa berjalan efektif, menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan dapat diterapkan sesuai karakteristik Jawa Tengah,” ujar Messy.
Ia menegaskan pemerataan pelayanan kesehatan harus dibarengi dengan ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan yang berkelanjutan, serta akses layanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Karena itu, Komisi E mendorong agar praktik baik yang ditemukan di Jabar dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan kesehatan di Jateng. Dengan begitu, layanan kesehatan semakin merata, mudah diakses, berkualitas, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (evi/red.)
