Komisi A Inginkan Tes CPNS Pemprov Jateng Lancar

1 acpns2

PIMPIN PERTEMUAN: Anggota Komisi A Soetjipto memimpin pertemuan dengan BKD Jateng di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Selasa (3/3/2020).(Foto: Dewi Sekar)

BOYOLALI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam beberapa hari ini menyelenggarakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi 2019 dipusatkan di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali.

Pada Selasa (3/3/2020), Komisi A melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng di ruang pertemuan embarkasi haji tersebut. Sesuai rencana, Rabu (4/3/2020) ini, akan melihat langsung pelaksanaan tes.

Pertemuan Komisi A dengan BKD di Wisma Donohudan

Saat menggelar pertemuan, Komisi A diterima Kepala BKD Jateng Wisnu Zahroh. Anggota Komisi A Soetjipto mengungkapkan kunjungan DPRD tersebut untuk mengetahui jalannya pelaksanaan tes SKD.

“Harapannya bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Kami ingin tahu prosedur dan sejauh mana sudah berjalan,” ungkap Soetjipto saat memimpin pertemuan.

Kepala BKD Jawa Tengah Wisnu Zaroh menjelaskan, tes yang dilaksanakan Pemprov Jateng ini untuk formasi tahun 2019 namun dilaksanakan di 2020. Jumlah peserta mencapai 53.908 pelamar sedangkan jumlah kebutuhannnya ada 1.973 orang. Hasil tes SKD akan diumumkan pada akhir Maret 2020.

Secara keseluruhan jalannya tes CPNS berjalan lancar dan tertib. Hanya saja sejumlah permasalahan terkadang ada, namun langsung bisa teratasi. Permasalahan yang kerap ditemukan kebanyakan pihak pelamar tidak memverifikasi data dan jurusan khusus.

“Semisal dibuka formasi hukum agraria, jadi yang hanya boleh mendaftar adalah orang-orang lulusan dari fakultas hukum. Selebihnya tidak diperbolehkan,” ucapnya.

Selain itu pula ada juga yang tidak lulus administrasi sebanyak 8,5% , namun yang lulus administrasi langsung melaksanakan tes SKD. Setelah pelamar lolos memenuhi ketentuan dalam tes SKD selanjutnya mereka mengikuti tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB).

Saat sesi tanya jawab, anggota Komisi A Romli menanyakan perihal pembuatan soal untuk tes SKD. Dari informasi yang didapatkan, muatan soal tes terbilang mudah. Terbukti peserta banyak mendapatkan nilai yang tinggi.

Menanggapi, Wisnu mengatakan BKD tidak memiliki kewenangan membuat soal tes SKD. Penanggung jawab sepenuhnya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan perguruan tinggi.

“Kami hanya menyiapkan fasilitas dan sarpras yang dibutuhkan para peserta, seperti komputer, jaringan internet,” katanya.

Setelah penyelenggaraan tes ini, BKD Jateng akan diundang Kementerian PAN-RB guna persiapan CPNS formasi 2020 yang dimulai sekitar Agustus nanti.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Perajin Batik Lurik Klaten Butuh Alat Tenun

    KLATEN – Pemerintah perlu mengembangkan batik lurik yang menjadi salah satu warisan budaya nasional. Hal itu mencuat dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Jateng ke salah satu perajin batik lurik di Dukuh Barengan, Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten, Senin (22/4/2019).

  • Pansus Pesantren Kunjungi Ponpes Ali Maksum Krapyak

    BANTUL –  Panitia Khusus (Pansus) Fasilitasi dan Sinergitas Pelenyenggaraan Pesantren, Rabu (28/12/2022), berkunjung ke Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak di Bantul. Kunjungan itu dalam rangkaian studi banding mencari data dan informasi guna pembahasan raperda mengenai penyelenggaraan pondok pesantren di Jateng. Pansus yang dipimpin Abdul Hamid diterima Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak KH Muhammad Nilzam Yahya.

  • PANTAU PANTI: Dukung Pembangunan Daerah dalam Penanganan PMKS

    PEMALANG – Dalam acara ‘Sosialisasi Penerima bantuan Permakanan Satu Orang Satu Hari (SOSH) panti/ LKS Swasta 2021’ di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata Kabupaten Pemalang, Sabtu (27/2/2021), program pelayanan panti menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi perbincangan hangat antara DPRD dan pihak pengelola panti sosial. Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat menjadi pembicara dalam acara tersebut.

  • Persoalan RTLH Perlu Segera Diselesaikan

    WONOGIRI – Memasuki reses persidangan pertama 2021/2022, DPRD Provinsi Jateng melakukan kegiatan menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat. Dari Dapil VI Jateng (Kabupaten Sragen, Karanganyar, & Wonogiri), Anggota DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro pada saat reses menuturkan bahwa di Kabupaten Wonogiri banyak aspirasi yang masuk mengenai rumah tidak layak huni (RTLH).