Perlu Ditekan, Kredit Macet di BPR BKK Banjarharjo

Tanggal -
1000570333

SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat berada di Kantor BPR BKK Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Senin (8/9/2025), untuk memantau kinerja keuangan BPR BKK. (foto azam hanif adin)

BREBES – Hingga Agustus lalu, rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) di PT. BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), Kabupaten Brebes, masih tinggi. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta direksi BPR plat merah tersebut dapat menekannya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Asrar saat berdiskusi dengan Dirut BPR BKK Banjarharjo Muhammad Abdilah bersama jajarannya, Senin (8/9/2025). Pada kesempatan itu, Asrar berharap BPR BKK Banjarharjo pada tahun ini mampu menekan angka kredit macet agar bisnis yang dijalankan dapat lebih berkembang.

“Kami (Komisi C) berharap NPL nya bisa ditekan karena kami melihat cukup tinggi. Kami juga minta Pihak BPR bisa mendata debitur yang pembayarannya macet,” kata Asrar.

Senada, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Moh. Budiyono mengaki masih optimis dengan kinerja BPR BKK di seluruh Jateng.  Untuk itu, ia berharap BPR BKK terus bergerak menurunkan rasio NPL dan tetap meningkatkan pelayanan kredit bagi pelaku UMKM dan Dana Masyarakat (Damas).

“Karena, dengan melakukan itu, sejatnya BPR BKK mengambil peran penting dalam perekonomian masyarakat. Jadi, harus balance,” ujar Budiyono.

Dari laporan keuangan BPR BKK Banjarharjo menyebutkan, jumlah aset pada 2024 sebesar Rp 110,79 miliar dan pada Agustus 2025 naik menjadi Rp 116,35 miliar. Damas pada 2024 sebesar Rp 85,42 miliar dan pada Agustus 2025 sebesar Rp 89,82 miliar.

Untuk penyaluran kredit, pada 2024 sebesar Rp 81,52 miliar dan pada Agustus 2025 sebesar Rp 74,60 miliar. Angka pendapatan pada 2024 sebesar Rp 15,54 miliar dan pada 2025 sebesar Rp 14,57 miliar.

Dari angka penyaluran kredit itu, rasio Loans Deposit Rasio (LDR) pada 2024 sebesar 84,48% dan pada Agustus 2025 sebesar 87,08%. Sedangkan rasio NPL pada 2024 sebesar 24,69% dan pada 2025 sebesar 23,62%.

“Penyebaran kredit sebagian besar ke sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel. Untuk jenis kreditnya, digunakan untuk modal kerja dan konsumsi. Sebagian lainnya untuk investasi,” kata Muhammad Abdilah. (azam/ariel)

Dilihat: 46

Berita Terkait

  • Komisi A Inventarisasi Masalah Perizinan

    PEMALANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, Rabu (7/1/2026). Diskusi dilakukan guna melihat secara langsung pelaksanaan dan kondisi layanan perizinan di daerah.

  • Saleh Yakin Kualitas Susu Sapi Desa Pacet Sudah Teruji

    BATANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh meninjau langsung peternakan sapi perah di Kabupaten Batang. Lokasi tersebut terletak di Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Di Desa ini, terdapat sembilan peternak sapi perah yang aktif menyetorkan susu sapi setiap pagi dan sore hari. Rata-rata, peternak memiliki sapi tujuh hingga sepuluh ekor.

  • Pemutakhiran Data Jadi Kunci Penyaluran Listrik Gratis di Tegal

    SLAWI – Nur Salim dan Mukhsin merupakan warga Desa Purbasana Di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, mengaku sangat senang telah menerima bantuan sosial pemasangan instalasi listrik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keduanya merasa seperti menerima durian runtuh. Pasalnya baru kali ini rumah yang bertahun-tahun ditinggali mendapatkan pemasangan listrik gratis dari pemerintah.

  • Bangun, Guna, dan Serah, Cara Sumsel Kelola Aset

    PALEMBANG – Pengelolaan aset secara terkoordinir selain dapat meningkatkan pendapatan juga dapat membantu pemerintah dalam pemanfaatannya secara maksimal. Provinsi Jawa Tengah ada beberapa titik aset yang tersebar di kabupaten/kota, beberapa di antaranya dalam kondisi tidak terawat dengan baik.