Komisi C Akan Dorong BUMD Turut Tangani Kemiskinan di Kebumen

SINERGI : Ketua Komisi C Bambang Haryanto bersinergi dengan Pemkab Kebumen dalam penanganan kemiskinan.(foto: ganang faisol)

KEBUMEN – Kabupaten Kebumen perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan kemiskinan. Komisi C DPRD Jateng pun berupaya turut mencoba mendorong BUMD supaya memaksimalkan CSR atau dana pertanggungjawaban sosial untuk bisa membantu pemerintah daerah mengurangi angka kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharudin kepada Bupati Kebumen Lilis Nuryani. Sebagai komisi yang membidangi masalah perekonomian, pihaknya bisa berharap kepada Bank Jateng maupun BUMD milik Pemprov Jateng lainnya turut memberikan komitmen dan tindakan nyata untuk Kebumen.

Pada pertemuan Komisi C dan Pemkab Kebumen, Senin (3/3/2025) tersebut, untuk memonitoring upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi turut memberikan saran untuk penanganan kemiskinan membutuhkan dukungan kuat mulai dari pusat sampai provinsi. Dukungan itu juga turut diimbangi dengan keakurasian data supaya nanti penanganannya tepat sasaran.

“Masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan harus diutamakan. Salah satu contoh meningkatnya pendidikan bisa menjadi tolok ukur meningkatnya SDM dari jumlah yang ada di Kebumen melihat masih sebesar 30,72% baru tamatan SD sederajat. Tamat SLTA sedeajat baru mencapai 11.92 %. Melalui data tersebut harus didukung strategi pembiayaan yang tepat supaya Kebumen bisa turun angka kemiskinan,” ujarnya.

Anggota Komisi C Dwi Yasmanto lebih menyoroti mengenai alokasi dana desa. Melalui dana desa tersebut bisa dikelola dalam penanganan kemiskinan. Dicontohkan bagaimana dana itu bisa untuk program peningkatan protein telur ayam ras atau kampung.  

“Masyarakat yang punya ayam ras didorong dapat memberikan pakan yang bergizi, seperti tepung kulit ari biji kedelai fermentasi. Dukungan dari dana desa bisa mengoptimalkan program tersebut,” ucap Yayan-sapaan akrabnya.

Mengemuka dalam diskusi tersebut, Bambang Haryanto menegaskan kembali tentu pemerintah harus kerja ekstra keras tidak saja pada penonjolan program-program namun juga upaya mengubah pola pikir masyarakat.

“Saya sebenarnya tidak sepakat dengan labelisasi daerah miskin. Dari BPS sudah menyebutnya seperti itu. Baiknya diganti istilah daerah masih berkembang. Serta dalam data kemiskinan memang perlu segera memutakhirkan data,” ucapnya.

Tugas pemerintah, lanjut Bambang, adalah pemberian bantuan harus tepat sasaran. Evaluasi selama ini masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak berhak namun realisasinya mendapatkan bantuan.

“BLT kemarin itu perlu dievaluasi. Secara tidak langsung membuat masyarakat mengantungkan bantuan blt tersebut. Alangkah lebih baik dana blt atau dana desa dijadikan permodalan untuk mengembalikan BUMD desa setempat,” jelasnya .

Dalam penjelasannya Bupati Lilis Nuryani mengemukakan selama 2015 – 2024 sebenarnya pertumbuhan ekonomi Kebumen cenderung fluktuatif. Berbagai strategi dan upaya pemulihan  ekonomi pasca pandemi terbukti membuahkan hasil hingga pada 2021. Saat itu perekonomian Kebumen tumbuh positif sebesar 3,71 persen, dan kembali mencatat pertumbuhan positif pada 2022 sebesar 5,79%.

Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kebumen cenderung fluktuatif. Pada periode 2015–2018, TPT Kebumen  cenderung meningkat hingga sekitar 5 persen.

“Sempat menurun pada 2019, tetapi pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian mengakibatkan TPT  Kebumen kembali meningkat menjadi  sekitar 6 persen pada 2020,” jelas Bupati Lilis Nuryani.

Untuk menindaklanjuti kami melakukan pemutakhiran data untuk menanggulangi kemiskinan supaya tepat sasaran. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap usaha mikro melalui program subsidi bunga yang bertujuan  memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan serta menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang diperlukan keberpihakan.

“Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” jelas Bupati.(ganang/priyanto)