KUNJUNGAN KERJA : Komisi B bersama Bupati Rembang Abdul Hafidz berdialog mengenai masalah penanggulangan kemiskinan di Pendapa Rembang.(foto: setyo herlambang)
REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Komisi B DPRD Jateng sepakat perlu adanya penajaman pada upaya penanggulangan kemiskinan. Bupati mengakui masih adanya penduduk miskin di wilayahnya. Merilis data BPS pada 2024 persentase jumlahnya tercatat 14,02 persen.
“Persentase tersebut sebenarnya dalam 10 tahun terakhir sudah berkurang yang semula 19,28 persen. Bahkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin turun 0,15 persen,” ucapnya saat menemui Komisi B di Pendapa Rembang, Selasa (4/2/2025). Dalam kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi B Sri Hartini ke Rembang untuk mengetahui problematika kemiskinan sekaligus program penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah setempat.
Dalam sambutannya, Sri Hartini menyebutkan Rembang masih masuk 10 daerah kemiskinan di Jateng. Kedatangan DPRD tersebut untuk menyerap harapan yang akan dibawa ke pusat maupun provinsi supaya pemerintah bisa turut andil dalam pengentasan warga dari kemiskinan.
Bupati menjelaskan sebagai daerah ujung timur pantura wilayah Jateng perlu dorongan kuat dari pemerintah pusat dan provinsi. Upaya mendatangkan investor serta membuka lapangan kerja sudah dilakukan.
“Kami berharap bila investasi di Rembang ini berjalan, tidak saja menciptakan lapangan kerja namun juga bisa mengiatkan peran dunia usaha melalui CSR untuk membantu menanggulangi kemiskinan,” ucapnya.
Pemkab Rembang juga serius menggarap petani milenial. Diharapkan pemuda-pemuda masih konsisten untuk bertani, menggarap sawah, ladangnya. Saat ini lahan pertanian di Rembang sebenarnya cukup luas. Hanya saja kendala penggarap dan hasil jual yang menjadikan petani sudah mulai meninggalkan profesi itu. Dengan membidik kalangan pemuda usia 20-30 tahun untuk bertani maka sector pertanian bisa dioptimalkan.
“Rembang ini sebenarnya masih kurang distributor maupun pengolahan hasil tani. Kehadiran Komisi B kami harap bisa membantu kami bisa mendatangkan distributor ataupun hasil olah pertanian. Untuk alat dan mesin pertanian juga masih dibutuhkan di Rembang,” ucapnya.
Bupati juga menyinggung masalah rumah tidak layak huni (RTLH). Masih banyak di Rembang perlu bantuan dari APBN dan APBD provinsi. Sekarang ini bedah RTLH sudah dilakukan di lima desa yang masuk kategori dengan kemiskinan ekstrem meliputi Pancur, Pamotan, Sarang, Kragan dan Kecamatan Sumber selama 2022 sudah sekira 104 unit. Namun masih ada sekitar 500 RTLH lagi yang perlu dibedah.
“Ini baru 5 kecamatan yang menjadi percontohan penanganan kemiskinan ekstrim lho. Belum termasuk di kecamatan-kecamatan lain, RTLH masih banyak. Pada 2024, kami terus mengintervensi kecamatan-kecamatan yang masuk kemiskinan ekstrem. Secara bertahap sudah kami laksanakan, “ ungkapnya.
Selanjutnya Sri Hartini menegaskan, dengan penjelasan dari Bupati dan kepala OPD Pemkab Rembang maka pihaknya akan serius membawa permasalahan untuk dijadikan kajian di Pemprov dan pusat supaya ada intervensi kuat khususnya pada penanggulangan kemiskinan. Masalah lain berupa investasi, Sri Hartini mencoba mencari jejaring yang ada di DPR supaya bisa membantu iklim usaha di Rembang. Bahkan untuk masalah ketahanan pangan yang sudah menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi perhatian serius.(rafdan/priyanto)
