RAPAT PARIPURNA: LKPj Gubernur 2022 & Laporan Reses 2023

Tanggal -
1680076830636

AGENDA LKPj. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPj Gubernur dan laporan reses, Rabu (29/3/2023). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng mengagendakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2022-2023 dalam rapat paripurna, Rabu (29/3/2023). Rapat itu dibuka Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono didampingi wakil ketua lainnya, Heri Pudyatmoko dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

“Yang hadir sejumlah 79 orang dari 120 Anggota Dewan. Sesuai Tata Tertib DPRD, rapat sudah memenuhi kuorum,” kata Ferry dalam sambutan pembuka.

Ia kemudian mempersilahkan Gubernur Ganjar Pranowo memaparkan LKPj. Dalam laporannya itu, persoalan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi fokus pemprov.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinerginya untuj)k mewujudkan masyarakat Jateng yang lebih sejahtera,” kata gubernur menutup laporannya.

Agenda kedua dilanjut dengan penyerahan laporan reses dari masing-masing fraksi kepada Pimpinan DPRD (Pimwan) dan gubernur. Penyerahan itu dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat. (ayuutami/ariel)

Dilihat: 12

Berita Terkait

  • DPRD Jabar Minta Masukan soal Perlindungan Anak

    GEDUNG BERLIAN – Persoalan perlindungan perempuan dan anak menjadi pokok bahasan utama saat DPRD Provinsi Jateng berdialog dengan Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, di Ruang Banggar Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (23/6/2020). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid didampingi Anggota Komisi E Muh. Zen mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

  • Pansus Minerba Masih Soroti Izin Pertambangan di Daerah

    JEPARA – Persoalan izin pertambangan masih menjadi pokok pembahasan Pansus IX Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Jenis Tertentu & Batuan (Minerba) DPRD Provinsi Jateng. Seperti saat pansus menyambangi Dinas PUPR (Pekerjaan Umum & Penataan Ruang) Kabupaten Jepara, Senin (19/2/2024).

  • Keluar Masuk Ternak Perlu Pengawasan Ketat

    SRAGEN – Akses jalan tol, selain mempermudah percepatan arus transportasi, ternyata membawa dampak buruk terhadap pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk ke Provinsi Jateng. Pasalnya, sekarang sudah sangat jarang truk pengangkut ternak yang mendatangi Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) untuk proses screening atau penyaringan secara ketat agar kualitas ternak tetap terjaga dan terhindar dari penyakit menular.